Home Sulteng

Sertifikasi Produk Halal Makin Diminati

54
PELAYANAN - Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kemenag Sulteng, H. Sofyan Arsyad, saat foto bersama usai menerima pihak Telkom melakukan konsultasi terkait sertifikat halal, belum lama ini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kemenag Sulteng,  H. Sofyan Arsyad mengatakan, animo pelaku usaha di Sulteng, khususnya UMKM untuk mengurus sertifikasi halal makin meningkat. Ada yang mendaftarkan produk baru, memperpanjang sertifikat yang akan kadaluarsa, dan tidak sedikit yang datang sekedar konsultasi.

Tren tersebut terlihat pascapemberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mengatur peralihan kewenangan menerbitkan sertifikasi halal dari MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) Kementerian Agama sejak 17 Oktober 2019 lalu. 

“Sebelum Covid-19, jumlahnya cukup banyak. Saat pandemi Covid-19 sempat menurun, namun sekarang mulai ramai lagi,” kata Sofyan.

Dalam sepekan terakhir, sekitar puluhan perusahaan berskala lokal dan nasional yang telah mendaftar, baik yang telah memasukkan berkas, mengambil formulir, maupun tahap menyiapkan kelengkapan berkas.

Sofyan menjelaskan, terdapat dua kategori pelaku usaha yang mendaftarkan produk halalnya, ada yang bersifat mandiri (perorangan) dan ada pula yang difasilitasi/dikoordinir oleh instansi/lembaga pembina IKM/UMKM tersebut.

Sejauh ini, tercatat tiga Pembina IKM dan UMKM yang memfasilitasi pendaftaran dan pengambilan formulir sertifikasi halal produk usaha binaan mereka. Ketiga adalah, PT. Telkom untuk lima pelaku usaha, Dinas Perindustrian merencanakan 20 pelaku usaha, dan  Bank Indonesia untuk 1 jenis usaha. Bahkan usaha binaan BI, yakni AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Ponpes Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo sudah melewati tahap sidang fatwa MUI dan tinggal setahap lagi memperoleh sertifikat halal.

“Pihak BI  berjanji akan mendorong usaha roti binaan mereka di ponpes lainnya untuk segera mengurus sertifikat halal,” kata Sofyan Arsyad.

Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, bersama LPPOM-MUI, dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kemenag Sulteng, menggelar sidang penetapan fatwa halal terhadap enam produk usaha di Sulteng. Sidang yang berlangsung di Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng itu merupakan kali pertama paska pelimpahan kewenangan penerbitan sertifikasi halal kepada BPJPH Kemenag.

Menurut Sofyan, sidang fatwa halal dihadiri 12 orang peserta. Mereka antara lain Ketua Komisi Fatwa Drs. KH. Abdullah Nur, M.Th.I, Wakil Direktur LPPOM-MUI Dr. Tamrin, M.Ag, serta auditor halal yakni Gazali Dahlan (BPOM) Palu dan Ir. Bambang Andri Mustanto, M.Si (Disperindag).

Dalam sidang fatwa halal, para auditor halal secara bergantian memaparkan hasil audit lapangan produk usaha yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi halal. Selanjutnya, anggota komisi fatwa diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.  Pada akhir siding, ketua komisi fatwa memberi pertimbangan dan rekomendasi, layak atau tidaknya produk diberikan sertifikat halal.

“Jadi tidak semua produk usaha yang telah masuk tahap sidang fatwa, lolos untuk direkomendasi memperoleh sertifikat halal,” tegas Sofyan.

Dalam sidang fatwa MUI 14 Juni lalu, lima produk usaha direkomendasi layak memperoleh sertifikat halal, yakni dua usaha industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan masing-masing satu jenis usaha aneka kue kering dan cake, beras kemasan serta carbon active. Seluruhnya berproduksi di kota Palu, kecuali beras kemasan dari Tolai kabupaten Parigi Moutong.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas