Home Morowali Utara

Gakkumdu Hentikan Kasus Wabup Morut

76
Gakkumdu Kabupaten Morut menghentikan kasus wakil bupati Morut terkait pergantian pejabat. (Foto: Metrosulawesi/ Alekson Waeo)

Morut, Metrosulawesi.id – Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menggelar press rilis terkait penanganan dugaan pelanggaran pergantian pejabat dalam lingkup pemerintahan kabupaten Morowali Utara yang dilakukan oleh Moh Asrar Abd Samad sebagai wakil Bupati Morut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Morut, Andi Zainudin didampingi Kacabjari Kolonedale, Halim Irmanda dan Kasat Reskrim Polres Morut, Iptu Lasida membeberkan pelanggaran pergantian pejabat dalam temuan nomor : 002/TM/PB/kab/26.13/VI/2020 dan nomor : 003/TM/PB/kab/26.13/VI/2020 terlapor wakil Bupati diduga melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menetapkan Gubernur atau wakil, Bupati atau wakil, walikota atau wakil dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Berdasarkan hasil kegiatan Bawaslu Morowali Utara memutuskan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup, terlapor Wakil Bupati Morut melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2 dan merekomendasikan kepada KPU kabupaten Morowali Utara untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu dan meneruskan temuan tersebut kepada Gubernur Sulteng untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat No : 130/342/RO.OTDA memerintahkan Bupati Morowali Utara untuk mencabut SK pemberhentian terhadap 3 pejabat yang dimaksud, dimana atas perintah Gubernur SUlteng Bupati Morowali Utara melalui surat Nomor: 800/250/BKPSDM/VII/2020 menyampaikan bahwa H. Djira K. S.Pd. M,Pd telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri melalui Keputusan Bupati Morut nomor : 00036/27212/AP/06/20 tanggal 16 JUni 2020.

Temuan nomor 003/TM/PB/kab/26.13/VI/2020 terlapor wakil Bupati diduga melakukan perbuatan sebagai mana diatur dalam pasal 190 UU Pilkada yang menetapkan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 162 ayat 3 dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- atau paling banyak Rp. 6.000.000,-

Begitu juga temuan ini ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) kabupaten Morut dimana temuan ini telah dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian RI dan dilakukan pembahasan pada sentra Gakkumdu kabupaten Morut yang pada kesimpulannya merekomendasikan agar temuan ini dihentikan.

Reporter: Alekson Waeo
Editor: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas