Home Sulteng

Kadis Sosial: Dana Jadup Habis

110
MENGADU KE DPRD - Pansus Padagimo DPRD Sulteng menerima warga Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu, Selasa 7 Juli 2020. Mereka mengadukan penggusuran lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di atas tanah yang sudah puluhan tahun mereka kelola. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)
  • Pansus Minta Dinsos Umumkan ke Masyarakat

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Panitia Khusus Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Pansus Padagimo) DPRD Sulawesi Tengah, terungkap bahwa dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi sudah habis.

Fakta itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Ridwan Mumu saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus Padagimo, Selasa 7 Juli 2020.

“Dana Jadup sudah habis. Sekarang diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengaturnya sendiri,” ujar Ridwan memberikan penjelasan di depan Pansus.

Ridwan mengakui masih banyak warga yang mempertanyakan dana Jadup, tetapi pemerintah tidak bisa menyalurkannya lagi karena dana sudah habis.

“Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada kepala-kepala dinas sosial yang terkena bencana,” ujar Ridwan.

Lain halnya dengan santunan duka, sepanjang syarat menerima santunan duka lengkap Dinas Sosial Sulteng akan membantu mempercepat pencairannya, karena memang dananya ada dan dikelola oleh kementerian.

“Untuk santunan duka dananya tersedia. Tetapi mendapatkannya harus jelas ahli warisnya yang dibuktikan dengan kelengkapan administarasi. Jika berkasnya lengkap, santunan akan dibayarkan,” tutur Ridwan.

Mendapatkan fakta Jadup sudah habis, Pansus Padagimo meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial mensosialisasikan kepada masyarakat, karena setiap kali turun lapangan Pansus Padagimo selalu menerima keluhan soal Jadup.

“Saya minta ini (Jadup) disampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat juga tahu. Kami setiap kali turun lapangan selalu menerima keluhan serupa, sementara kenyataan dananya sudah habis. Ini sangat disayangkan, apalagi masih ada warga belum sekalipun menerima Jadup,” ujar Sekretaris Pansus Padagimo, Wiwik Jumatul Rofiah.

Selain RDP dengan Dinas Sosial Sulteng, Pemda Donggala, Pemda Parigi Moutong, DPRD DOnggala dan DPRD Parigi Moutong, di sela-sela RDP, Pansus Padagimo juga menerima kunjungan warga Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu.

Warga mengadukan penggusuran tanah yang dilakukan pemerintah Kota Palu di wilayah Talise Valangguni untuk kebutuhan Hunian Tetap (Huntap). Pasalnya, lahan yang digusur tersebut sudah puluhan tahun dikelola warga, tetapi tiba-tiba tanpa komunikasi dengan warga pemerintah langsung main gusur.

“Kami memang tidak memiliki alas hak atas tanah yang digusur, tetapi selama puluhan tahun tanah itu warga kelola, baik berkebun, beternak bahkan sudah mendirikan rumah,” ujar Rizal, perwakilan warga Valangguni.

Warga berharap agar Pansus Padagimo membantu untuk membicarakan dengan pemerintah Kota Palu supaya tidak membangun Huntap di lokasi yang selama ini warga kelola, karena di lokasi tersebut merupakan mata pencarian warga.

Menerima keluhan tersebut, Ketua Pansus Padagimo DPRD Sulteng, Budi Luhur Larengi, berjanji akan membahas seluruh persoalan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam 28 September 2018 dengan Wali Kota Palu, Hidayat.

“Semua masalah kami tampung, nantinya akan kami bahas bersama dengan pemerintah kabupaten kota. Bukan hanya persoalan di Kota Palu, masalah di kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong juga akan kami bahas bersama,” tutur Budi.

Pansus Padagimo memastikan akan memanggil kembali wali kota dan bupati. Bukan hanya memanggil, Pansus Padagimo akan mengunjungi langsung daerah-daerah terdampak bencana serta akan menemui langsung kepala daerahnya.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas