Home Sulteng

Kanwil dan 4 UPT Lolos Usulan WBK

65
SAFARI KERJA - Kepala Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Burhazari Zamda R saat safari kerja ke Lapas Perempuan Palu, Rabu, 1 Juli 2020. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah bersama empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lolos untuk diusulkan menjadi zona integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Kepala Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, mengungkapkan UPT mendampingi Kanwil yang lolos untuk diusulkan predikat WBK yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan, Lapas Parigi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu, dan Rutan Poso.

Lilik mengaku telah melakukan safari ke UPT yang lolos untuk diusulkan mendapat predikat WBK. Safari yang telah dilakukan ke UPT Rutan Palu pada Selasa, 30 Juni dan Lapas Perempuan Palu (LPP) di Kabupaten Sigi, pada Rabu, 1 Juni.

“Saya memberikan penguatan dan arahan kepada unit pelaksana teknis yang lolos dan dapat di usulkan sebagai satuan kerja yang dapat memperoleh predikat wilayah bebas korupsi,” ujar Lilik didampingi Kepala Divisi Administrasi, Burhazari Zamda R yang biasa disapa Bonar saat safari ke LPP.

Sehari sebelumnya juga telah dilakukan Lilik Sujandi selaku Kakanwil di Rutan Palu yang beralamat di Jalan Mahesa, dan kunjungan kali ini di LPP, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan penguatan dan arahan kepada Unit Pelaksana Teknis yang Lolos dan dapat di usulkan sebagai satuan kerja yang dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Selain memberikan arahan agar UPT tersebut lolos sampai memperoleh predikat WBK, Lilik mengingatkan agar memperkuat dan memaksimalkan pelayanan publik. Itu karena dampak langsung perbaikan tersebut adalah masyarakat sekitar serta para warga binaan.

 “Selain itu, tentu harus terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari zona integritas yang merupakan jiwa dalam reformasi birokrasi,” ucapnya.

Bonar menambahkan bahwa untuk mendapat predikat WBK harus solid dan bisa saka Kanwil menjadi supporting unit bagi divisi dan seluruh unit pelaksana teknis. Untuk hasil akhir penilaian zona integritas menjadi WBK, akan ada evaluasi.

Sebelumnya, Kemenkumham Sulteng mengajukan semua UPT seperti Bapas, Lapas, Rutan, dan Kantor Imigrasi untuk penilaian menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Lilik, kunci pembangunan zona integritas menuju WBK adalah komitmen bersama.

“Penilaiannya adalah on-desk evaluation secara virtual bukan dokumen-dokumen yang diperiksa, jadi apa yang dinilai adalah paparan dan penyampaian masing-masing Pokja,” pungkasnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas