Home Poso

Memutus Mata Rantai MIT di Poso

58
BERI KETERANGAN - Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal (tengah) bersama Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers usai rapat tertutup membahas Operasi Tinombala di DPRD Sulteng, Kamis 2 Juli 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)
  • DPRD Dukung Perpanjangan Operasi Tinombala

Palu, Metrosulawesi.id – DPRD Sulteng akhirnya mendukung perpanjangan Operasi Tinombala Tahap III oleh Polri dan TNI di Poso. Dukungan itu diambil setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolda dan Danrem 132 Tadulako di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Kamis 2 Juli 2020.

Rapat tersebut digelar tertutup. Wartawan dari sejumlah media yang ingin melakukan liputan terpaksa harus menunggu di luar. Keterangan pers bersama baru diberikan setelah RDP tersebut selesai.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, Komisi I mendukung Operasi Tinombala dan siap mengambil bagian dalam melakukan pembinaan masyarakat di Kabupaten Poso untuk memutus matarantai terorisme di Kabupaten Poso.

“Kapolda sudah menjabarkan seluruhnya kondisi di Poso, memang butuh dukungan semua pihak dalam menuntaskan terorisme di Poso. DPRD Sulteng siap terlibat membantu kepolisian dan TNI agar rantai terorisme ini terputus. Tentunya DPRD meminta jaminan keamanan kepada kepolisian jika DPRD Sulteng turun ke Poso,” tutur Sri kepada wartawan yang kala itu didampingi Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal dan Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf.

Sikap Komisi I DPRD Sulteng tentu saja bertolak belakang dengan sebelumnya. Beberapa waktu lalu saat menerima sejumlah tokoh dan anggota DPRD dari Poso, mereka menolak perpanjangan Operasi Tinombala. Namun, sikap itu luluh setelah mendapat penjelasan dari Kapolda pada RDP kemarin.

Sri mengakui penumpasan paham radikalisme tidak cukup hanya Polri dan TNI, pemerintah daerah, DPRD dan pihak lain harus terlibat. Biarkan Polri yang menumpas terorisnya, yang lain memberikan pembinaan kepada simpatisan maupun lembaga pendidikan agar dukungan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso terputus.

Sementara itu Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal menegaskan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso tetap dilanjutkan hingga seluruh teroris habis. Tetapi perlu penanganan komprehensif di Poso, karena penindakan saja tidak cukup perlu ada pembinaan kepada simpatisan.

“Selama ini Polri dan TNI hanya berjalan sendiri, itu tidak cukup menumpas terorisme perlu dukungan semua pihak. Meskipun penindakan dilakukan, jika kelompok simpatisan dan penyuplai MIT tidak dilakukan pembinaan, maka aksi teror akan terus berlanjut.

“Kami menginginkan operasi di Poso segera berakhir, karena itu juga membantu masyarakat dari sisi ekonomi. Maka dari itu di hadapan DPRD kami minta apa penangan komprehensif, Polri dan TNI bagian penindakan pihak lain khusus melakukan pembinaan kepada simpatisan dan kelompok penyuplai,” ujar Syafril.

Di hadapan wakil rakyat Kapolda meminta agar dilakukan penelitian kepada pesantren tertentu di Poso. Kapolda berharap Pemda memeriksa izin, kurikulum yang diajarkan di pesantren tersebut. Karena ada indikasi mengajarkan paham-paham radikal.

“Saya tidak bisa menyebutkan nama pesantrennya, karena itulah kami meminta Pemda melakukan penelitian terkait izin dan kurikulum serta memberikan pembinaan. Jika doktrinisasi bisa ditekan dan memutus rantai suplai kepada teroris, saya optimis dua atau tiga kali operasi lagi, maka operasi di Poso bisa dihentikan,” tutur Kapolda.

Terkait meninggalnya sejumlah warga sipil beberapa bulan terakhir, Kapolda menegaskan sudah dilakukan pemeriksaan kepada oknum polisi yang melakukan penembakan, bahkan kasusnya berlanjut di Jakarta, mengingat oknum polisi tersebut merupakan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari Jakarta.

Di lain pihak, anggota DPRD Poso dari fraksi Demokrat, Iskandar Lamuka tetap meminta Operasi Tinombala dievaluasi menyeluruh, meskipun Polda Sulteng menyatakan tetap melanjutkan dan mendapat dukungan dari DPRD Sulteng.

“Perlu evaluasi menyeluruh karena sudah cukup lama masyarakat mengalami penderitaan. Kalau melihat masyarakat sipil yang menjadi korban, jumlah terus bertambah. Operasi Tinombala dampaknya sangat besar kepada masyarakat, baik sacara fisik, psikis dan ekonomi,” tegas Iskandar.

DPRD Poso juga meminta penegakan hukum kepada oknum polisi yang menembak warga sipil dilakukan secara cepat, tepat dan transparan, terutama yang menimpa tiga warga sipil terakhir. Jangan terlalu lama, karena akan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

“Kita cinta polisi, TNI. Ini berkaitan dengan kepercayaan kepada lembaga itu, maka penegakan hukumnya harus cepat dan berlarut,” tegasnya.

Meskipun Operasi Tinombala tetap dilanjutkan, DPRD Poso tetap pada pendiriannya meminta dilakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas