Home Artikel / Opini

Negara Tanpa Daya Saing

70
Suparman. (Foto: Ist)

Oleh: Suparman *)

NEGARA tanpa daya saing lambat laun akan hilang dalam dinamika global. Negara dengan daya saing yang rendah atau bahkan buruk, tentu konsekuensinya menempati posisi yang sulit. Negara-negara itu akan sukar keluar dari berbagai jebakan masalah yang dihadapi. Entah itu, jebakan hutang (debt trap), jebakan kemiskinan (poverty trap), jebakan kelaparan (hunger trap). Negara tanpa daya saing selalu berada dalam posisi sebagai pengikut. Kondisi seperti ini makin sulit berkembang atau maju. Karena itu, negara tanpa daya saing tak pernah mendapat ‘panggung’ dalam etalase dunia. Negara tanpa daya saing tidak memiliki posisi tawar sama sekali.

Narasi daya saing  tidak pernah mengenal kata basi. Kosa kata daya saing ini selalu jadi bahan yang menarik dan aktual. Daya saing selalu menjadi tema sentral baik dalam diskusi, seminar, atau riset yang dilakukan oleh para ekonom dan ilmuwan lainnya. Banyak narasi penting yang berkaitan dengan daya saing. Literasi daya saing punya ‘daya hipnotis’ bagi kalangan pembuat kebijakan maupun swasta.

Padahal, kalau kita baca referensi atau melihat rujukan tentang daya saing itu sendiri, sudah ditulis jauh sebelumnya oleh Michael Porter (1980) dalam  the Competitive Advantage of Nations. Daya saing dalam pikiran Porter tersebut, awalnya hanya pada level mikro. Dimana, daya saing dikupas yang berhubungan dengan perusahaan atau domain bisnis semata. Lalu, konsep daya saing mengalami tranformasi hingga level negara atau wilayah.

Tentu saja, pentingnya muatan nalar dan konsep daya saing dipahami secara utuh. Sebabnya, daya saing sudah berada dalam dimensi atau level mikro dan makro. Di sisi mikro, daya saing dipahami sebagai gagasan atas kapasitas perusahaan untuk mampu bersaing, dan bertumbuh, hingga mencapai keuntungan.  Dalam ranah ini, daya saing sebagai barometer untuk mengukur kemampuan perusahaan secara konsisten. Hal itu tercermin, ketika kita melihat perusahaaan sudah mendapatkan keuntungan, ketika berhasil memproduksi barang yang diterima pasar.  Dalam konteks ini, daya saing dipahami sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan barang dengan kualitas nomor satu. Pendek kata, perusahaan memenuhi  syarat bisnis, dan semakin kompetitif.  Kemampuan perusahaan relatif terhadap para pesaingnya, terlihat dari semakin besar pula kemampuannya menguasai pangsa pasar. Perusahaan tidak kompetitif akan mengalami penurunan pangsa pasar, dan pada akhirnya perusahaan mana pun yang tetap tidak kompetitif. Akhirnya secara otomatis mengalami seleksi alam akan keluar dari bisnis dengan sendirinya. Pada sisi makro, konsep daya saing tentu lebih rumit dipahami karena berdimensi lebih luas.  Alasan sederhananya, pengertian daya saing yang sulit diterima secara umum. Namun terlepas dari perdebatan itu. Secara makro, daya saing menjadi penanda kemajuan yang diraih suatu negara. Daya saing sebagai simpul dari indikator kemajuan yang sudah digapai. Dengan kata lain, daya saing adalah indikator yang merangkum semuanya. Daya saing adalah ukuran capaian akhir dari semua perbaikan tata kelola seluruh sumberdaya yang ada. Bahkan, tidak berlebihan daya saing menjadi ukuran kompetensi negara untuk memproduksi barang dan jasa.  Pada konteks ini, daya saing sebagai gabungan antara institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan produktivitas suatu negara. Negara-bangsa dengan daya saing tinggi, menjadikan kondisi ekonomi yang lebih kompetitif dan tumbuh sangat cepat.  Ketika, daya saing dikonotasikan sebagai kapasitas bersaing. Di bidang bisnis, kita melihat daya saing itu sebagai kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di pasar dibanding pesaingnya. Ketika dilihat dari kacamata ekonomi, daya saing dianggap sebagai ukuran kemajuan dan prestasi puncak kemajuan ekonomi negara.

Disrupsi Teknologi

Josph L. Bower dan Clayton M. Christen (1995), menulis artikel Disruptive Technologies: Catching the Wave dimuat Harvard Business Review. Mereka memberikan peringatakan bahaya dari disrupsi teknologi yang akan dihadapi. Saat ini, kita sudah masuk era revolusi industri generasi ke-empat. Revolusi industri ini telah menciptakan peluang baru, sekaligus disrupsi dari teknologi di dalam dan di antara ekonomi dan masyarakat. Forum Ekonomi Dunia (WEC)pada tahun 2018, memperkenalkan daya saing global baru 4.0. Konsep ini menjadi kompas ekonomi baru yang sangat dibutuhkan. Sebagai tolok ukur bagi para pembuat kebijakan diberbagai negara atas dampak dari  kebijakan yang sudah dijalankan. Sebagai penanda menilai kemajuan dari serangkaian faktor yang menentukan produktivitas negara. Sedikitnya, ada 12 pilar ukuran daya saing ini yakni, kelembagaan, infrastruktur, adopsi teknologi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja,  sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan inovasi.

Daya saing ini negara ini menyasar sedikitnya 141 negara yang disurvei oleh WEC. Patokan penukuran sudah menggunakan indeks daya saing, atau Global Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0) untuk mengukur daya saing negara. Ketika kita membaca rilis laporan GCI 4.0 pada tahun 2019 ini, dapat dilihat sebagian besar kondisi ekonomi negara masih jauh dari “ambang batas” daya saing.  Temuan ini juga memberikan simpulan dua hal yang sangat menentukan pada mendatang, yakni membangun kemakmuran dan mengelola transisi ekonomi secara keberkelanjutan. Rilis ini menyatakan tidak ada pertentangan atau trade-off  antara antara pertumbuhan ekonomi dengan kondisi lingkungan lingkungan. Melihat fenomena ini, para ekonomi menganjurkan menggunakan pendekatan ini, sudah keharusan mengembangkan pendekatan inklusif baru. Memadukan linkungan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Syarat perlunya, komitmen pemimpin menerapkan kebijakan proaktif. Seringkali terjadi, perdebatan antara para ekonom dan pembuat kebijakan. Pendekatan inklusif baru ini, memberikan ruang mencapai ‘win-win solution’. Syarat lanjutnya, keputusan berani memadukan pertumbuhan, inklusifitas, dan keberlanjutan dalam satu wadah kebijakan. Pendekatan ini juga, didesain membantu pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainya membentuk strategi yang adaptif di era revolusi industri 4.0. Pendekatan ini juga mengeksplorasi hubungan antara daya saing, kemakmuran dan lingkungan dalam wadah yang sama.  Posisi daya saing masing-masing negara dalam GCI tahun 2019, menempatkan Singapura sebagai negara yang paling tinggi daya saing. Negara ini dinilai berhasil membangun infrastruktur, kesehatan, pasar tenaga kerja dan pengembangan sistem keuangan. Bahkan, diprediksi pada masa mendatang, negara Singapura menjadi pusat inovasi global. Daya saing Amerika Serikat berada diurutan ke-2 dan Hongkong  ke-3. Juga ada daya saing negara Belanda berada diurutan ke-4, Swis ke-5, Jepang ke-6, Jerman ke-7,  Swedia ke-8, Inggris ke-9 dan Denmark ke-10. Tak ketinggalan juga dimana posisi daya saing Indonesia.  Daya saing negara kita berada pada posisi ke-50. Berada di  bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia urutan ke-27. Daya saing Indonesia hanya unggul atas Brunai Darussalam urutan ke-56, Filipina ke-64, dan Vietnam ke-67. Negara dengan posisi daya saing jauh di bawa kita, seperti Kamboja ke-106 dan Laos ke-113. Lalu bagimana negara dengan posisi daya saing paling buntut, atau diklaim negara tanpa daya saing. Sedikitnya sepuluh negara menempati posisi daya saing paling jelek. Yakni, negara Chad urutan ke-141, Yaman ke-140, Kongo ke-139, Haiti ke-138, Mozambik ke-137, Angola ke-136, Burundi ke-135, Mauritania ke-134, Venezuela ke-133 dan Madagaskar ke-132.

Mitigasi Teknologi

Kita mencari solusi untuk mengatasi disrupsi teknologi, disaat yang sama negara kejar mengejar daya saing. Kita harus menemukan cara mengintegrasikan teknologi dan investasi modal manusia dalam mencapai produktivitas tinggi. Tantangan dan pekerjaan rumah kita, menjadikan teknologi dan inovasi bagian dari DNA-ekonomi itu sendiri. Pembuat kebijakan harus mampu membuat lompatan perubahan. Sebagai langkah mitigasi dari dampak negatif teknologi yang tidak diinginkan. Semestinya, kemajuan teknologi mampu menghilangkan masalah-masalah yang timbul dalam distribusi ekonomi dan kohesi sosial-budaya. Potensi disrupsi dari teknologi, seperti kesenjangan keterampilan tenaga kerja, monopoli pasar, efek korosif sosial, privasi data individu, bahkan ‘perang’ di dunia maya bisa diatasi. Mengutip GCI 4.0 terbaca dengan terang benderang, tata kelola teknologi belum sejalan dengan inovasi di banyak negara, termasuk negara maju. Negara-negara itu belum mampu adaptif antara teknologi dan modal manusia. Dimana, mungkin pembuat kebijakan berkontribusi mengurangi disrupsi yang merusak. Tentu saja, perlunya pasar tenaga kerja yang melindungi pekerja dari pengaruh negatif teknologi. Faktanya, beberapa negara maju yang memiliki inovasi teknologi tinggi, seperti Republik Korea, Italia, Prancis, dan Jepang, belum cukup mampu meredam disrupsi. Masih ditemukan risiko negatif dari kohesi social masyarakat, karena inovasi teknologi. Karenya, negara Jepang buru-buru mengenalkan tatanan smart society 5.0.  Masyarakat tereduksi dan ramah dengan teknologi. Sewajarnya, negara yang maju dan inovatif teknologi seperti Cina, India, dan Brasil sudah harus menyiapkan strategi alternatif mampu memadukan teknologi dan  modal manusia.

Pertumbuhan Inklusif

Kita tahu betapa pentingnya pertumbuhan inklusif terjadi. Dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil didistribusikan secara adil. Pertumbuhan yang mampu menciptakan peluang bagi semua entitas ekonomi.  Namun, faktanya puluhan tahun kemajuan ekonomi yang telah diraih, belum mampu mencapai inklusifitas.  Bahkan, terlihat usaha mengejar pertumbuhan berhadap-hadapan  dengan lingkungan. Dampaknya, memberi konsekuensi yang ‘mengerikan’ bagi hubungan planet dan manusia. Faktanya, perubahan ini sudah mempengaruhi ratusan juta umat manusia di belahan dunia. Apabila tidak bisa dikendalikan, akan terjadi efek radikal dari destabilisasi bumi. Seiring dengan itu, adanya ketimpangan ekonomi dan menurunnya mobilitas sosial yang menggerogoti kohesi sosial-budaya. Efek buruk lainnya,  tampak makin meningkatnya rasa tidak adil, hilangnya identitas dan martabat, adanya pelemahan sosial, terkikisnya kepercayaan pada institusi, dan erosi sosial. Kondisi seperti ini diuraikan Daron Acemoglu  dari  Massachusetts Institute of Technology dan James A. Robinson dari  University of Chicago dalam bukunya, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012). Fakta-fakta seperti itulah yang membuat ‘negara gagal’.

Oleh karena itu, pekerjaan berat bagaimana membuat lingkungan, sosial, dan ekonomi sama pentingnya. Ketiga dapat dibuat jalan bergandeng, tak saling menafikan. Berikhtiar pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengadopsi pendekatan holisitik ini, ‘pertempuran’ pengaruh antara ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dikontrol. Singkatnya, pendekatan ekonomi ekologi mampu mengatasi efek eksternalitas (limpahan negatif). Tentu saja, kita pahami kecepatan mengadopsi pendekatan ini berbeda-beda.  Kita bisa belajar dari Swedia, Denmark dan Finlandia. Negara ini tidak hanya maju secara teknologi, inovatif, dan memiliki dinamika ekonomi. Tapi mampu membangun kohesi sosial masyarakat, dan lingkungan secara holistik.

*)Dosen IESP-FEB Universitas Tadulako

Ayo tulis komentar cerdas