Home Banggai Kepulauan

Paripurna LKPJ Bupati, Pansus DPRD Bangkep Paparkan Sejumlah Temuan

66
Rapat Paripurna Hasil Penelitian dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkep tahun 2019, di ruang sidang DPRD Bangkep, Jumat (26/6/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Rifan Touk)

Bangkep, Metrosulawesi.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menyampaikan sejumlah temuan kepada Bupati Bangkep.  Dalam Rapat Paripurna Hasil Penelitian dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkep tahun 2019, di ruang sidang DPRD Bangkep, Jumat (26/6/2020).

Dalam penyampaian LKPJ Bupati tahun ini, Ketua Pansus, Sadat Anwar Bihalia, menyampaikan peringatan penting terkait adanya temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dokumen LKPJ Bupati tahun 2019 oleh Pansus.

Ketua Pansus mengatakan,  berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen LKPJ mendapatkan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan temuan BPK yang tertuang dalam LHP belum ada progres dan tindak lanjutnya secara konkrit. Olehnya itu, Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah segera membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKD)

Dalam kesempatan istimewa itu juga, Ketua Pansus meminta, agar pemerintah daerah secara serius menganalisis dan menempatkan pejabat daerah sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki masing-masing dalam seluruh struktur jabatan pemerintah daerah.

“Kenapa pansus menyatakannya dalam rekomendasi LKPJ ini? karena ada temuan yang kami peroleh dalam analisis dokumen, bahwa satu dari efek keterlambatan progres kerja pemerintah daerah adalah tidak tepatnya penempatan profesionalisme ASN di seluruh struktur jabatan Pemerintahan Daerah,’’ jelas Sadat

Terkait dengan realisasi antara pendapatan dan belanja daerah, Pansus menyebutkan adanya temuan selisih belanja minus sebesar Rp. 16.757.236.714.03. Adapun rinciannya yakni, realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp. 891.486.108.403. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp.908.243.345.117.03.

“Namun tadi dokumen itu telah disempurnakan dan diserahkan proses perbaikannya ke DPRD. Tapi dalam siklus dan sistem pelaksanaan kegiatan pembahasan LKPJ ini, tetap jadi temuan,” urai Sadat.  

Setelah diperiksa, lanjut Sadat, ternyata dalam dokumen LKPJ itu, terdapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak terakomodasi dalam laporan realisasi kegiatan belanja tahun 2019.

“Kalau ini tidak diingatkan, saya takutnya bisa menjadi temuan karena ada selisih pendapatan dan belanja sebesar 17 miliar lebih,’’ sebut Sadat.  

Maka dari unsur kehati-hatian inilah Sadat mengingatkan secara berulangkali menyampaikan kepada TAPD dan BAPPEDA untuk memperbaiki isi dokumen agar tidak terjadi tumpang antara pendapatan dan belanja daerah.  

“Kenapa hal itu harus dipastikan, agar jangan sampai dokumen yang dibawa ke Palu itu, justru masih terdapat kekeliruan penulisan atas realisasi pendapatan dan belanja daerah. Tapi tadi sudah disampaikan dan sudah diperiksa dan proses perbaikan sudah dilakukan”

Kepada TAPD, dan BAPPEDA, Sadat juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan estimasi Silpa. Sebab menurutnya, rata-rata aspek defisit yang selalu terjadi dalam konstruksi APBD Bangkep terjadi pada proyeksi dan estimasi Silpa.

“Kalau pendapatan masih boleh kita toleransi, tapi Silpa harus ada kehati-hatian. Berkaitan dengan dengan proyeksi-proyeksi Silpa, tadi juga saya dengar ada bocoran hasil pemeriksaan BPK atas APBD kita tahun 2019 ternyata ada selisih Silpa dalam pemeriksaan APBD tahun 2020 sebesar 44 Miliar” ungkap Sadat.

Olehnya itu, bukan hanya kepada Bupati, Sadat juga mengingatkan juga kepada seluruh Aleg agar lebih hati-hati ketika membahas APBD. Hal ini juga telah disampaikan kepada TAPD dan BAPPEDA, karena APBD Bangkep hampir jebol diangka 200 Miliar yang defisitnya berkaitan dengan beragam hal. (*)

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas