Home Banggai Kepulauan

Ketua BPD Kampung Baru Tolak Tambahan Penerima BLT DD

68
Ketua BPD Desa Kampung Baru, Lutfi Sodeng. (Foto: Ist)

Bangkep, Metrosulawesi.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahap II di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), kembali menuai kritik. Kali ini objek persoalannya lebih diarahkan kepada jumlah penerima BLT DD.

Farid warga desa setempat mengatakan, penerimaan BLT-DD Desa Kampung Baru, seharusnya mendapatkan penambahan jumlah penerima. Sebab di desa itu, masih terdapat sejumlah kepala keluarga yang layak mendapatkan bantuan.

“Persentase hitungannya kalau 800 juta lebih DD-nya, berarti 30%. Kalau dihitung-hitung, seharusnya yang tersalurkan sebanyak 133 KK. Tapi yang tersalur hanya kepada 114 KK dan itu terjadi sudah dua tahap ini,’’ jelas Farid kepada Metrosulawesi.id, Jumat (26/6/2020).

Padahal sebelumnya, kata Farid, Pj. Kepala Desa telah menyodorkan berita acara berisi tambahan jumlah KK penerima BLT L-DD, untuk ditandatangani a Ketua BPD berdasarkan Musdes yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Seharusnya Ketua BPD tandatangani. Karena dalam pelaksanaan musdes kedua masyarakat sudah dan Pj. Kades termasuk tiga anggota BPD hadir,’’ tutur Farid sembari menambahkan pada musded kedua Kepala BPD tidak hadir.

Meski peserta musdes sepakat, tapi Ketua BPD, menurut Farid,  tetap tidak mau bertanda tangan dengan pertimbangan keamanan.

 “Alasannya kalau mereka buat seperti itu, akan kacau, ribut” ungkap Farid. 

Selain itu, jelas Farid, Ketua BPD juga beralasan  jumlah penerima yang telah ditetapkan dalam musdes tidak bisa mendapatkan penambahan lagi. Padahal  pada musdes pertama banyak nama-nama penerima yang dihilangkan.

Terpisah, Lutfi Sodeng, Ketua BPD yang dikonfirmasi mengenai hal itu, menuturkan, sebelum itu pihaknya telah menawarkan kepada pemerintah untuk penambahan angka penerima BLT DD.

“Tapi tidak sampai saya tandatangani berita acara itu, tidak ada juga yang menambahkan,” tutur Ketua BPD.

Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa menandatangani berita acara penambahan angka penerima BLT DD dari Musdes kedua. Dia berdalih akan adanya potensi kekacauan pada masyarakat jika penambahan dilakukan.

Sedangkan untuk sisa anggaran BLT DD, yang tidak tercairkan menurut Lutfi, masih sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya di desa.

“Lagian, penyaluran BLT DD itu tidak harus cukup 30%. Hanya porsi maksimalnya ditetapkan 30% untuk Dana Desa yang berada di angka 800 juta ke atas,’’ tutup Lutfi. (*)

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas