Home Palu

Kemenag Palu Akhiri Agenda Sosialisasi KMA

81
SAMBUTAN - Kepala Kemenag Palu, Ma'sum Rumi, saat menyampaikan sosialisasi tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji, di salah satu masjid di Palu, belum lama ini. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Palu mengakhiri agenda sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada dua Kantor Urusan Agama (KUA) belum lama ini, yakni KUA Kecamatan Tawaeli dan KUA Kecamatan Palu Utara.

Kepala Kemenag Palu, Ma’sum Rumi, mengatakan, sosialisasi kali ini merupakan penutup dari rangkaian sosialisasi yang diadakan sejak 15 juni lalu. Terhitung, sebanyak 160 jemaah haji ikut terlibat dalam sosialisasi tersebut.

“Saya berharap kepada para jemaah haji yang hadir, untuk memberikan informasi dalam sosialisasi ini kepada jemaah lainnya yang belum berkesempatan mengikuti sosialisasi tersebut, ” kata Ma’sum, di Palu belum lama ini.

Ma’sum mengatakan, jemaah haji harus mengambil hikmah dari keputusan ini, karena kebijakan tersebut dikeluarkan melalui berbagai petimbangan. Keputusan Menteri Agama tertuang dalam KMA Nomor 494 tersebut adalah langkah terbaik untuk saat ini di masa pandemi Covid-19.

“Terkait mekanisme penarikan setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jika ada jemaah yang berniat menarik setorannya silahkan. Sedangkan para jemaah yang tidak menarik setoran lunasnya akan mendapatkan nilai manfaat yang akan diserahkan kepada jemaah haji 30 hari sebelum kloter pertama masuk Asrama Haji pada 2021 mendatang, ” ujarnya.

Sebelumnya, Ma’sum Rumi juga mengatakan, batalnya keberangkatan jemaah haji ini sudah melalui berbagai proses dan tahapan, dan ini demi keselamatan jemaah di masa pandemi Covid-19.

“Sejak 27 Februari pemerintah Arab Saudi menutup akses bagi jemaah umroh. Selama penutupan akses, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk  mengecek dan mengurus layanan akomodasi, transportasi, dan catering bagi  jemaah haji Indonesia, dengan harapan pelaksanaan ibadah haji 2020 tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya,” ujar Ma’sum.

Awalnya, kata Ma’sum, pemerintah mempunyai tiga opsi untuk pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi covid-19 ini.

“Pertama, seluruh jemaah diberangkatkan dengan protokol kesehatan Covid-19, kedua, jemaah diberangkatkan separuhnya dan opsi ketiga pemberangkatan jemaah dibatalkan,” katanya.

Ma’sum mengatakan, banyak hal yang jadi dipertimbangan Menag RI terkait dengan pembatalan keberangkatan tersebut, utamanya demi keselamatan dan keamanan jemaah dan tidak kunjung keluarnya keputusan Pemerintah Arab Saudi membuka akses layanan haji.

“Apalagi pandemi Covid-19 hingga saat ini belum juga berakhir dan Pemerintah Arab Saudi sampai 1 Juni belum juga membuka akses layanan haji. Atas dasar itulah, dan demi keselamatan jemaah, maka pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini,” katanya.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Palu, Muhammad Thalib, mengatakan, ada tiga opsi terkait BPIH. Pertama,  jika jemaah haji menarik keseluruhan setoran awal dan lunas berarti status nomor porsi hajinya dinyatakan hangus.

“Opsi kedua, jika jemaah haji hanya mengambil setoran Lunas  (pelunasanya) dia masih tetap memiliki nomor porsi dan berhak berangkat Tahun 1441/2020. Adapun opsi ketiga, jika setoran awal dan lunas  BPIH tidak ditarik, maka dana tersebut disimpan secara otomatis di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH),” katanya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas