Home Hukum & Kriminal

Terbitkan SK Pemberhentian Terhadap Sekwan, Bupati Sigi Digugat

103
PEMBACAAN GUGATAN - Suasana sidang gugatan perdata PMH Bupati Sigi di PN Donggala. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Karena kewenangan dan tindakannya yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 862-151 Tahun 2019 tentang Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhadap Eddy Asrianto yang sebelumnya merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sigi, Bupati Sigi, Moh. Irwan Lapatta malah digugat perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum  (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Donggala. Perkara perdata yang dimohonkan Eddy Asrianto (Penggugat), sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu di tahap mediasi. Namun upaya mediasi yang ditempuh tidak mencapai kesepakatan alias Gagal.

Rabu 24 Juni 2020, kemarin, perkara perdata antara Bupati Sigi selaku tergugat melawan bekas bawahannya itu, dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara, dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat. Amatan Metrosulawesi, penggugat prinsipal Eddy Asrianto hadir lagsung di ruang persidangan, bersama tim penasehat hukumnya yang salah satunya Dicky Patadjenu SH. Sedangkan Bupati Sigi diwakili tim penasehat hukumnya, diantaranya H Irwanto Lubis SH MH, dan Rusdin SH yang juga merupakan Kabag Hukum Setdakab Sigi.

Sidang, tersebut dipimpin Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH, yang juga merupakan ketua PN Donggala, didampingi dua hakim anggota. Gugatan penggugat yang diajukan ke meja hakim dan tim penasehat hukum tergugat, saat itu disepakati dianggap dibacakan.

“Ini untuk mempercepat persidangan,” kata ketua Majelis Hakism Lalu Moh Sandi Iramaya.

Begitu disepakati, majelis hakim sedianya akan menjadwalkan sidang berikutnya untuk agenda jawaban dari tergugat. Namun agenda untuk itu tidak dijadwalkan lagi, pasalnya dipersidangan saat itu juga tim penasehat hukum dari Bupati Sigi, Moh Irwan Lapata telah menyiapkan jawaban atas gugatan Eddy Asrianto.

“Kalau begitu pekan depan kita agendakan untuk Replik dari penggugat, kesempatannya sekali saja dan tidak harus tertunda lagi,” jelas ketua Majelis Hakim.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum penggugat Dicky Patadjenu mengatakan gugatan yang mereka ajukan pertama terkait tindakan bupati yang melakukan pembebasan jabatan terhadap kliennya Eddi Asrianto. Kemudian yang kedua menyangkut hak berupa gaji penggugat.Sementara yang ketiga itu menyangkut perbuatan melawan hukum yaitu bupati sewenang wenang tidak mengindahkan aturan dari komisi aparatur sipil negara (KASN) yang sudah merekomendasikan untuk mengembalikan jabatan bapak Eddy Asrianto atau kliennya.

“Yang terakhir itu perbuatan melawan hukum bupati yang dalam hal ini pengangkatan dan pemberhentian Sekwan itu atas izin pimpinan DPRD dan itu tidak dilakukan. Karena hal-hal itulah sehingga mengajukan gugatan,” terangnya.

Kata Dicky dalam diantara isi permohonan gugatannya diantaranya memohon kepada majelis hakim agar menghukum tergugat membayar ganti rugi materil sejumlah hak-hak dari gaji dan tunjangan mantan sekwan yang belum terbayarkan. Sementara inmateril sebesar Rp.10 miliar.

“Kenapa 10 milyar karena di LHP inspektorat kami menduga itu adanya fitnah ke Pak Eddy Asrianto itu sebesar Rp 6,7 miliar. Dan itu tidak ada, terbukti dari hasil pemeriksaan BPK. Karena terbukti juga kemarin Pemkab Sigi WTP. Itu berarti dalam hal ini kita mengambil kesimpulan pak Eddy tidak merugikan daerah atau merugikan negara,” tandasnya.

Sementara itu, H Irwanto Lubis SH MH yang ditemui pula mengaku bahwa Bupati Sigi dalam hal ini Irwan Lapata sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum. Tindakan yang dilakukan Irwan Lapata tersebut merupakan tindakan pemerintahan yakni dirinya sebagai Bupati Sigi. Ditanya soal gugatan penggugat, kata Irwanto Lubis, pada dasarnya jauh hari tim penasehat hukum bupati telah menyiapkan jawabannya.

“Karena gugatan itu sendiri saja menurut jawaban kami, dalam eksepsi PN Donggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, mengapa demikian karena yang dipermasalahkan disini adalah mengenai tindakan Bupati yang melakukan kewenangannya menerbitkan surat pembebasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada penggugat. Tindakan itu jika dikatakan bertentangan peraturan perundang-undangan, jelas dalil itu adalah yang menyesatkan dalam dunia hukum,” kata Irwanto Lubis.

Lanjut Irwanto Lubis, tindakan bupati yang menerbitkan SK pembebasan JPTP kepada tergugat adalah tindakan pemerintahan atau tergugat selaku Pemimpin daerah dan pemerintahan di Kabupaten Sigi. Dan jelas disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat (onrechtmatige overheidsdaad) yang berbunyi.

“Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegasnya.

Sedangkan pada pasal 11 peraturan Mahkamah Agung tersebut, lanjut Irwanto Lubis  perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

“Selain dari itu, gugatan penggugat juga prematur, dan gugatan penggugat kurang pihak. Sementara dalam pokok perkara kami sejatinya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.Bukan hanya itu, materi kami pada bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan dengan pembahasan dalam pokok perkara,” tandas Irwanto Lubis.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas