Home Sulteng

Tuntutan Ganti Rugi Jadi Rp68,5 Miliar

64
BAHAS GANTI RUGI - Sekdaprov Sulteng, Dr Hidayat Lamakarate (tengah) memimpin rapat pertemuan membahas ganti rugi lahan untuk normalisasi sungai Tuweley di Kota Tolitoli di ruang kerjanya, Selasa 23 Juni 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Tolitoli Minta Bantuan Pemprov Percepat Normalisasi Sungai

Palu, Metrosulawesi.id – Normalisasi sungai Tuweley di Kota Tolitoli terkendala pembebasan lahan. Dana pembebasan yang semula ditaksir hanya Rp16,4 miliar sesuai nilai objek pajak (NJOP), membekak hingga puluhan miliar.

Untuk mencari solusinya Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si mempertemukan pihak terkait untuk ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi sungai Tuweley di ruang kerjanya, Selasa 23 Juni 2020.

Seperti diketahui, sungai Tuweley yang membela Kota Tolitoli itu selama ini menjadi biang penyebab banjir yang tiap tahunnya melanda kota cengkeh itu. Pemeritah telah mengupayakan untuk mengatasi banjir tersebut, dengan cara melakukan normalisasi sungai Tuweley. Sayangnya, upaya itu masih terhambat pada perseoalan ganti rugi lahan masyarakat.

Dari kronologi penanganan Sungai Tuweley dilaporkan bahwa Pemkab Tolitoli membutuhkan total dana Rp16,4 miliar untuk pembebasan lahan warga sesuai hasil perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Belakangan, angka itu membengkak menjadi Rp68,5 miliar karena tuntutan warga. Warga pemilik lahan kurang puas atas nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah setempat.

Maka, di tengah keterbatasan anggaran untuk proses pembebasan lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tolitoli berharap bantuan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mempercepat pembebasan lahan.

Sekdaprov Hidayat memimpin rapat untuk membahas pembebasan lahan tersebut. Hidayat meminta Pemkab Tolitoli segera membentuk tim appraisal untuk menaksir nilai ganti rugi lahan yang wajar dan tidak berat sebelah.

Di samping itu katanya, kelengkapan dokumen kepemilikan lahan juga harus dicek secara teliti guna memastikan ganti rugi yang diberikan tepat sasaran supaya tidak merugikan pemerintah.

“Kalau mengganti, itu harus ada dasarnya. Dan tidak bisa yang dipakai nilai dari masyakarat,” jelasnya.

Sekda pun menegaskan bahwa alokasi bantuan oleh pemerintah provinsi akan mempertimbangkan hasil perhitungan nilai dari tim appraisal.

“Cepat lambatnya proses bergantung dari penilaian appraisal,” pungkasnya.

Hidayat meminta agar persoalan itu secepatnya diselesaikan. Apalagi di satu sisi, pihak BWSS III telah menyiapkan desain konstruksi Sungai Tuweley untuk pencegahan banjir sejak 2017 lalu, atau setahun pascabanjir besar 2016 yang melanda Tolitoli. Tapi lagi-lagi karena proses pembebasan yang tertunda, maka rencana konstruksi belum bisa direalisasikan. Padahal desain hanya berjangka waktu 5 tahun dan apabila lewat dari itu harus didesain ulang.

Pertemuan itu diikuti Kadis Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulteng Ir. Abdul Razak, MT, anggota DPRD Sulteng Sonny Tandra, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui dinas terkait didampingi anggota DPRD Tolitoli. (*)

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas