Home Artikel / Opini

Membenahi Daerah Tertinggal

72
Suparman. (Foto: Ist)

Oleh: Suparman*)

STATUS  daerah tertinggal menjadi momok, sekaligus sindiran tajam yang disandang suatu daerah. Secara implisit, kepala daerah dianggap ‘tidak mampu’  mengurus daerahnya. Kepala daerah dinilai ‘tidak cakap’ mengelola sumber daya dan potensi daerahnya. Status daerah tertinggal menjadi ‘tamparan’ yang kasat mata di ranah publik. Singkatnya, daerah tertinggal dituduh ‘tidak mapan’ mengelola rumah tangganya. Seluruh instrumen dan perangkat daerah disinyalir tidak memiliki elan juang, tidak beranjak dari himpitan masalahnya. Prestasi gilang gemilang dari indikator-indikator kemajuan ekonomi dan sosial lainnya, seperti terbenam dan tak digubris. Stempel daerah tertinggal, sebagai akumulasi kegagalan daerah memperbaiki dirinya. Tentu saja argumentasi, atau pendapat ini tak sepenuhnya solid. Pandangan seperti ini debatable. Banyak daerah atau kabupaten yang sudah terentaskan, namun kondisi desa dan masyarakatnya masih susah.

Terlepas dari semua silang sengkarut itu. Ironisnya, beberapa daerah justru tidak sudi keluar dari status daerah tertinggal. Kepala daerah malah protes mengapa dikeluarkan dari status daerah tertinggal. Alasan sederhananya, status daerah tertinggal mendapatkan perlakuan khusus terkait anggaran dari  pusat. Langkah seperti ini tentu kurang elok, dengan status tertinggal mendapatkan anggaran tambahan. Berbagai silang pendapat itu, tentu saja menimbulkan pro kontra. Di satu sisi, ada pihak yang setuju, di sisi lain ada pihak yang tidak setuju. Realitas ini semestinya ditanggapi dengan pikiran fajar nalar (right reason). Argumentasi yang didukung alasan yang kuat, terlebih bersandar pada bening moral (moral purpose) akan melahirkan solusi cerdas dan mencerahkan. Sebaliknya, adu pendapat yang dilandasi sesat nalar, hanya bermuara pada debat kusir. Boleh jadi justru melahirkan masalah baru, tanpa pernah menyentuh akar masalah secara substantif.

Untuk memperkuat narasi (literasi dan numerasi), beragam data dan informasi disodorkan memperkuat alas pikir. Semestinya, diskusi tidak terjebak, atau malah menjebakan diri pada pro kontra. Pro-kontra yang bersisa tidak memberi jalan keluar. Bersikukuh dengan pendapat masing masing, justru tak bermanfaat apa-apa. Sikap asal menang tak perlu dilestarikan untuk mencari solusi.  Sikap seperti itu tidak akan membereskan masalah yang dihadapi. Fenomena itu tak menghasilkan ‘symbiosis mutualism’ bagi kemajuan daerah. Terlepas dari kriteria standar dan metode penilaian daerah tertinggal itu. Semestinya, melahirkan diskursus yang bernas, karena mengendepankan pikiran jernih. Sikap bijak dan rasional yang lebih utama ditonjolkan. Sepatutnya belajar dari raihan prestasi negara-bangsa, atau prestasi daerah-daerah yang berhasil membenahi masalahnya.

Komitmen Kuat

Filsuf Perancis abad ke-20, Jean Paul Sartre, menyatakan commitment is an act, not a word.  Senada dengan pikiran Sartre, negara-bangsa berhasil memerangi keterbelakangan karena dilandasi komitmen kuat. Komitmen secara bersama negara-bangsa itu, melahirkan tujuan pembangunan millennium. Negara-bangsa yang tertinggal dan miskin, dalam kurun 15 tahun berhasil mencapai prestasi. Menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Mengatasi daerah tertinggal hingga mencapai kemajuan yang berarti. Komitmen bersama kembali dicetuskan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Menghapus kemiskinan dari muka bumi akhir 2030. Menoleh pengalaman empiris itu, dimana banyak negara seperti China, India dan Banglades berhasil mengurai masalah ketertinggalan dan akar kemiskinan.

Geoffrey Gertz dan Homi Kharas (2018) dari Brookings  Institution, menyatakan kunci sukses mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, akan sangat bergantung pada apa yang diraih negara-bangsa yang miskin dan terbelakang. Komitmen kerjasama dipercaya menjadi resep jitu menuntaskan masalah yang dihadapi. Titik penting keberhasilan negara-bangsa mencapai welfare state, karena komitmen kuat yang digaungkan bersama. Temuan Gertz dan Kharas, menyatakan masalah-masalah utama yang di negara-bangsa itu antara lain rendahnya tata kelola pemerintah, terjadi konflik dan kekerasan, lemahnya peran sektor swasta, serta terjadinya bencana alam dan lingkungan. Kondisi empiris dari negara-bangsa itu, tidak jauh beda dengan masalah yang dihadapi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Saat ini sedikitnya 62 kabupaten masih berstatus daerah tertinggal yang dirilis dalam Perpres 63 Tahun 2020. Pekerjaan rumah yang terbengkalai, membenahi atau mengentaskan daerah itu dari status tertinggal. Setidaknya, enam kriteria utama yang dijadikan patokan untuk menilai daerah tertinggal, atau daerah terentaskan. Yakni, kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Semua kepala daerah tertinggal pasti hafal secara baik kriteria-kriteria ketertinggalan itu. Mungkin yang sulit dijawab, apa penyebab daerah tetap berstatus tertinggal? Bagaimana kinerja kepala daerah sehingga belum mampu membereskan masalahnya? Tentu saja kita semua maklum, pihak mana pun tentu tidak bersedia disalahkan, atau diminta bertanggungjawab atas ‘prestasi buruk’ tersebut.

Politik Anggaran

Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama (2018), menyatakan ‘budget is more than just a series of numbers on a page. It is an embodiment of our values’. Tak berlebihan politik anggaran memiliki faktor penting dan sekaligus solusi memberes masalah daerah tertinggal. Demikian urgensinya, politik anggaran akan memberi andil untuk berhasil, atau gagalnya membenahi daerah tertinggal. Kesalahan menggelontorkan anggaran pada program atau wilayah yang tidak tepat, justuk memperburuk masalah-masalah daerah. Arah politik anggaran kepala daerah, semestinya memprioritaskan pada daerah tertinggal. Pembenahan daerah tertinggal,  juga sekaligus mengentaskan kantong-kantong kemiskinan. Anggaran yang dikucurkan untuk membenahi daerah tertinggal, juga otomatis memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Politik anggaran sebagai pijakan dalam memberi proporsi anggaran. Seringkali, posisi politik anggaran dilematis, ketika berhadapan dengan kepentingan yang lain. Kepala daerah terkadang tunduk dengan desakan pihak-pihak tertentu dalam membagi anggaran. Padahal, patokan alokasi anggaran sudah jelas, prioritas pada masalah-masalah yang dihadapi. Namun, pola pembagian anggaran itu, sering dikalahkan tuntutan lain. Sejatinya, komitmen politik anggaran kepala daerah seperti ‘kacamata kuda’.  Komitmen kepala daerah yang lemah bisa jadi menjadi akar masalah lambatnya daerah untuk maju.

Jarang kita temui, kepala daerah lolos dari desakan kepentingan alokasi anggaran ini. Banyak kepala daerah tersandera jauh-jauh hari. Entah berentah tersandera oleh tim sukses, pelaku bisnis, atau kelompok politik yang punya andil dalam kontestasi. Semua kepentingan itu beradu kuat tarik menarik bandul politik anggaran. Bagi kepala daerah yang lemah komitmen, cepat-cepat mengalah demi kepentingan tertentu itu.  Terlebih kepala daerah yang tergadai popularitas dan elektabilitas demi kontestasi politik untuk berkuasa kembali.  Skenario anggaran sama tidak memperdulikan masalah-masalah yang dihadapi selama ini. Politik anggaran adalah wajah kepala daerah yang paling jelas.

Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan atau governance diartikan sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development society’ (World Bank, 1997).  Pemerintahan dimaknai sebagai cara bagaimana kekuasaan digunakan, untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial membangun masyarakat. Sewajarnya kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah dalam posisi membenahi masalah-masalah daerah dan masyarakat. Dengan kekuasan ini, dalam menjalankan amanah tentunya lebih mengedepankan masyarakat luas. Pemerintah daerah yang berkomitmen kuat, akan lebih dominan mengurus masyarakat dibanding urusan lain.

Secara konseptual, tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya mengemban misi-misi penting. Pertama, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan kualitas hidup ditentukan seberapa besar komitmen porsi anggaran daerah untuk kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan yang baik, akan menentukan kualitas hidup masyarakat. Selintas kita dapat melihat kualitas hidup masyarakat dengan indeks pembangunan manusia yang dicapai daerah setempat. Umumnya daerah tertinggal memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibanding daerah maju. Kualitas hidup dapat diukur melalui indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, atau melalui indikator pendidikan seperti angka rata-rata sekolah dan angka harapan lama sekolah. Selain itu, kualitas hidup juga harus ditunjukkan kemampuan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Daerah-daerah tertinggal umumnya memiliki rata-rata pendapatan perkapita yang rendah. Masyarakat daerah tertinggal, tidak memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kedua, pemerintah daerah seharusnya sebagai garda terdepan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Sistem penggelolaan anggaran daerah yang buruk harus dibuang jauh jauh. Penataan anggaran yang belum beres harus dibenahi  secepatnya. Prinsip transparan dan akuntabel sudah diterapkan mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan  evaluasi. Secara umum daerah-daerah tertinggal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi-informasi yang terbuka. Semestinya perencanaan dengan e-planning, penganggaran berbasis e-budgeting, pemantauan dan pelaporan sudah e-monev. Puncaknya, seluruh sistem pengelolaan anggaran daerah terintegrasi dan terbuka. Tidak ada satu pun tahapan pengelolaan anggaran bersifat tertutup. Anggaran daerah yang tidak boleh dikelola secara kongkalikong, apalagi sembunyi-sembunyi.

Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintahan daerah menerapa system yang efektif dan efisien. Biasanya daerah-daerah tertinggal, belum mampu bekerja dengan system seperti ini. Umumnya terbaca, pemerintah daerah malah seringkali menerima kritik, karena pelayanan yang belum memadai. Penyelenggaraan pemerintah daerah masih terkesan boros. Implementasi tugas dan fungsi masih konvensional. Sepintas organisasi pemerintah daerah belum dapat bergerak cepat dan gesit. Dengan melihat seluruh realitas ini, peta jalan untuk membenahi daerah tertinggal masih ‘jauh panggang dari api’.

*) Akademisi Universitas Tadulako

Ayo tulis komentar cerdas