Home Poso

Hearing Kapolda Menunggu Dokumen dari DPRD Poso

67
Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal (kedua dari kanan) saat mengikuti RDP pertambangan tanpa izin di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Kamis 18 Juni 2020. (Foto: Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mewacanakan memanggil Kapolda Sulteng terkait operasi Tinombala. Seruan penghentian operasi Tinombala bahkan muncul dari ruang rapat DPRD Sulteng saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Poso beberapa waktu lalu.

Meskipun sudah mewacanakan memanggil Kapolda, sayangnya DPRD Sulteng tak kunjung menetapkan jadwal pemanggilan tersebut. Bahkan saat Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal menghadari RDP terkait pertambangan tanpa izin di DPRD, Kamis 18 Juni 2020 tak ada pembahasan soal Poso, walaupun saat itu Kapolda sudah siap memberikan penjelasan soal Poso.

“Pada pertemuan kali ini (RDP pertambangan tanpa izin), jika diberikan waktu saya juga akan menjelaskan soal operasi tinombala,” tutur Kapolda diawal pembicaraanya saat diberikan kesempatan.

Meskipun sudah mengungkapkan keinginannya, tetapi RDP kali itu tidak diteruskan dengan pembangan operasi Tinombala hingga RDP selesai, hingga akhirnya Kapolda sendiri meminta waktu kepada DPRD Sulteng untuk mengundangnya kembali dalam RDP operasi Tinombala.

Menanggapi keinginan Kapolda tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah menegaskan RDP dengan Kapolda terkait operasi Tinombala tetap dijadwalkan. DPRD belum mengungkan Kapolda untuk menjelaskan apa yang terjadi di Poso, karena masih menunggu dokumen berupa data tambahan dari DPRD Poso yang meminta penghentian operasi tersebut.

“RDP dengan Kapolda menunggu data tambahan DPRD Poso. Karena DPRD Poso yang mengingkan pembubaran operasi Tinombala, makanya kami meminta dokumen yang menguatkan alasan (pembubaran) tersebut,” tutur Wiwik.

DPRD Sulteng ingin berdapan dengan Kapolda di meja RDP dengan data lengkap, sehingga semua dapat terjawab.

“Makanya kami masih menunggu data dari Poso,” ujar politisi PKS ini.

Pentingnya data yang lengkap, karena saat RDP nanti DPRD Sulteng tidak hanya mengundang Kapolda tetapi seluruh pihak terkait termasuk Dansatgas Operasi Tinombala, Kapolres Poso, DPRD Poso dan beberapa saksi terkait kejadian penembakan warga sipil di Poso.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas