Home Sulteng

Baru Satu Jemaah Ajukan Pengembalian Bipih

71
RAPAT - Kakanwil Kemenag Sulteng, Rusman Langke, saat mengikuti rapat review secara daring terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji belum lama ini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Belum lama ini,Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah, H. Rusman Langke, mengikuti Entry Meeting Review Implikasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 1441 H / 2020 M melalui aplikasi rapat secara daring.

Dalam rapat itu, Inspektur Wilayah (Irwil) III, Hilmi Muhammadiyah, meminta kepada Kanwil Kemenag Sulteng melakukan tiga hal terkait pembatalan keberangkatan haji.

Tiga hal itu, kata Rusman, pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh jemaah haji  KMA 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah. Kedua, melakukan verifikasi dengan baik dan benar dalam pelayanan pengembalian setoran lunas Biaya Perjalalan Ibadah Haji (Bipih).

“Dan ketiga, melakukan pendataan secara seksama kepada jemaah yang ada di Sulawesi Tengah dengan melakukan sinkronisasi data pusat dan daerah,” kata Rusman, usai rapat itu.

Rusman mengatakan, review itu dimaksudkan untuk memastikan pembatalan keberangkatan jemaah haji di Sulteng tidak mengalami masalah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tanpa adanya protes atau keluhan jemaah haji terhadap kebijakan dan layanan pengembalian biaya setoran lunas Bipih.

“Kami melaporkan kepada Irwil III, bahwa rincian jemaah haji yang melunasi Bipih pada tahap I dan II, dari total kuota 2.190, yang melunasi Bipih berjumlah 1.955 atau 89,27 persen, sehingga tersisa 235 kuota,” jelas Rusman.

Rusman mengatakan, sampai 17 Juni 2020, jemaah yang telah diproses permohonan permintaan pengembalian setoran lunas Bipih Tahun 1441H/2020M dan terkonfirmasi pada Siskohat baru satu orang, yakni jemaah asal Kabupaten Donggala.

“Selain itu, ada 14 orang Petugas Haji Daerah (PHD) yang telah ditetapkan Menteri Agama RI, tidak ada yang melakukan proses pengembalian Bipih, karena tidak melunasi Bipih pada tahap 1 dan 2,” ujarnya.

Sementara itu, kata Rusman, soal kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak terisi, karena tidak ada KBIHU di Sulteng yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan mengisi kuota dimaksud, disebabkan masa berlaku izin operasional KBIHU telah berakhir.

“Perlu diketahui, bahwa kami di Kanwil telah menindaklanjuti KMA tersebut, dengan menyurati kepala Kankemenag, pejabat struktural, dan fungsional, untuk melakukan sosialisasi dan publikasi pembatalan keberangkatan jemaah haji dengan pendekatan religius kepada jemaah,” ujarnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas