Home Sulteng

Peti Tak Terkait Tatakelola

56
RDP DENGAN DPRD - Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal (kanan) saat menghadiri RDP dengan anggota DPRD Sulteng di kantor DPRD, Kamis 18 Juni 2020. (Foto: Istimewa)
  • Syahrudin: Peti Marak karena Penindakan Aparat Lemah

Palu, Metrosulawesi.id – Maraknya pertambangan tanpa izin (Peti) di Sulawesi Tengah, dinilai bukan karena tata kelola yang keliru.

“Melainkan karena lemahnya penindakan oleh aparat kepolisian,” kata Pengamat Pertambangan Sulawesi Tengah, Syahrudin A. Douw SH dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Jumat 19 Juni 2020.

Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal saat rapat dengar pendapat bersama anggota DPRD Sulteng pada Kamis 18 Juni 2020. Pada saat itu Kapolda menilai, maraknya Peti di Sulteng karena tata kelolanya yang perlu dibenahi. Tatakelola ini menurutnya, menjadi instrumen susahnya penanganan pertambangan tanpa izin. Maka dari itu perlu dilakukan penataan yang benar, sehingga Sulteng yang kaya akan hasil tambang bisa dinikmati masyarakat.

Mengomentari hal itu, Syahrudin justru mempertanyakan maksud Kapolda tersebut.

“Tata kelola tambang seperti apa yang dia (Kapolda) maksud,” tanya Syahrudin.

Menurut Syahrudin, tata kelola tambang itu menyangkut perizinan, soal lingkungan dan produksi.

“Nah, kalau tambang ilegal, keliru kalau bicara tata kelola. Yang perlu dilakukan adalah penindakan,” tegas Etal, sapaan akrabnya.

Syahrudin Ariestal SH. (Foto: Ist)

Polisi, dalam hal ini Kapolda, lanjut dia, bertugas melindungi negara dari adanya para pemodal di tambang rakyat, karena negara rugi miliaran rupiah akibat perbuatan mereka.

“Dan itu kejahatan yang wajib dihentikan oleh institusi kepolisian. Kalau tidak dilakukan penindakan, maka polisi membiarkan negara rugi atas penambangan ilegal (pencurian kekayaan negara) dan negara rugi karena lingkungan hancur serta masyarakat menerima hasil kerusakan alam,” tekannya.

Justru, kata dia, aktivitas di semua lokasi Peti itu tidak pernah berhenti dan itu sepengetahuan aparat dan intelkam Polda dan Polres.

“Sampai hari ini, janji Kapolda untuk menangkap pelaku dan perendaman di Poboya dan Kayuboko tidak pernah terealisasi,” katanya.

Intinya, kata dia, Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM tidak punya kewenangan mengurusi tambang ilegal. Yang berwenang adalah kepolisian karena menyangkut tindak pidana (merusak alam dan mencuri kekayaan negara tanpa izin)

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam hearing bersama Kapolda itu, Anggota DPRD Sulteng Budi Luhur Larengi, menyoroti aktivitas pertambangan yang masih marak di Dongidongi, meskipun sudah ditutup tetapi masih banyak warga yang melakukan penggalian disana.

“Banyak laporan kepada kami kalau masih berjalannya penggalian emas di Dongidongi, diduga karena ada oknum aparat yang melindunginya. Ini harus ditindaki dengan tegas jika terbukti,” tegasnya.

Lanjut Budiluhur, jika dulu penambang melakukan pengggalian siang hari, kini kegiatan itu dilakukan di malam hari. Meskipun sudah ada pos pengamanan yang dibangun di pintu masuk lokasi, tetapi itu tidak berdampak, karena warga masih bisa beraktivitas.

“Ini terjadi diduga karena ada yang lindungi,” ujarnya.

Masih tingginya praktik penambangan di Dongidongi, RDP menyepakati akan dilakukan RDP khusus membahas pertambangan emas di Dongidongi, dengan mengadirkan seluruh pihak terkait. (*)

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas