Home Palu

Anggaran Covid-19 di Sulteng Rp900 M

75
RAPAT KEMITRAAN - Sekretaris Komisi C DPRD Palu, Muslimun (kanan) dan Kepala Bappeda Palu, Arfan (kiri) mengikuti rapat kemitraan antara Komisi C DPRD Palu dengan Bappeda Palu di Kantor DPRD Palu, Kamis 18 Juni 2020. (Foto: Antara/ Muhammad Arsyandi)
  • DPRD Palu Soroti Penggunaan Refocussing APBD

Palu, Metrosulawesi.id – Anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp900 miliar. Dari data kumulatif seluruh pemda di Indonesia, anggaran Sulteng termasuk salah satu yang terbesar.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di sela-sela pembahasan masalah aset, Kamis 18 Juni 2020, sempat memberikan catatan terkait realokasi anggaran yang dilakukan pemda Sulteng dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Mengutip data dari Kementerian Dalam Negeri per tanggal 16 Mei 2020, pemda Sulteng telah mengalokasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp900 miliar. Terdiri dari penanganan dampak ekonomi sebesar 14 persen atau Rp125,8 miliar. Anggaran untuk jaring pengamanan sosial sebesar 22 persen atau Rp200,4 miliar. Dan, yang terbesar, alokasi untuk kesehatan sebesar 64 peresen atau Rp573,8 miliar.

Nawawi mengimbau kepada pemda agar secara optimal memberdayakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan dalam melakukan langkah-langkah percepatan penanganan covid-19, termasuk dalam pemberian bansos. Ketiga pihak tersebut telah diberikan mandat melakukan pengawasan dan pendampingan daerah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) dalam penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Rabu (17/6), KPK melakukan koordinasi dengan BPN, OJK perwakilan Sulteng, dan Bank Sulteng secara terpisah. Hari, Jumat 19 Juni, agenda dilanjutkan dengan koordinasi kepada lembaga penegak hukum setempat, meliputi Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia beserta jajarannya se-Provinsi Sulteng. Salah satu pembahasan terkait penyelesaian sengketa aset daerah. (ril)

Tidak Transparan

Masih terkait dengan dana Covid-19, Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu, Muslimun menyoroti laporan penggunaan dana refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan virus corona Covid-19 oleh Pemerintah Kota Palu.

Ia mengaku tidak puas dengan laporan realisasi penggunaan dana refocusing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palu 2020. Menurutnya laporan yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palu, Arfan bersifat gelondongan.

“Yang kami ingin tahu secara detil itu laporan pemanfataan dana recofusing oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terlibat,” kata dalam rapat kemitraan Komisi C DPRD Palu dengan Bappeda Palu di Kantor DPRD Palu, Kamis 18 Juni 2020.

Dia juga menyayangkan tidak transparannya pemanfaatan dana sekretariat DPRD Palu yang dipotong oleh Pemkot Palu dan tidak adanya balasan surat resmi Ketua DPRD Palu terkait permintaan data pemanfataan dana refocusing oleh Pemkot Palu.

“Anggaran di DPRD Palu juga dipotong, tapi peruntukannya untuk apa tidak jelas. Jangan-jangan dana itu hanya dipakai OPD, bukan untuk tangani Covid-19,” herannya.

Kepala Bappeda Palu, Arfan yang hadir dalam rapat itu menjelaskan jumlah refocusing APBD Palu tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 19 ditetapkan sebesar Rp131 miliar.

Dana tersebut digunakan antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp2 miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp83 miliar lebih.

“Kemudian belanja modal sebesar Rp1,6 miliar lebih dan belanja lainnya Rp44,4 miliar,” katanya. (ant)

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas