Home Sulteng

Pengidap Influensa “Dilarang” Bepergian

61
Moh Haris Kariming. (Foto: Ist)
  • Gubernur Keluarkan SE Syarat Perjalanan di Masa Kebiasaan Baru

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola kembali mengeluarkan surat edaran (SE). Edaran kali ini mengatur sejumlah syarat perjalanan dalam masa adaptasi kebiasaaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Pemprov Sulteng, M Haris Kariming mengatakan, surat edaran gubernur itu dikeluarkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, karena dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ini pasti akan berimplikasi pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan.

“Nah, surat edaran ini sebagai panduan dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19,” katanya kepada Metrosulawesi, Rabu 17 Juni 2020.

Surat edaran bernomor 441/306/Ro.HP tersebut, tertanggal 17 Juni 2020 ditandatangani Gubernur H Longki Djanggola. Salah satu poin yang tertuang dalam edaran itu melarang masuk dan keluar warga negara asing (WNA), tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja migran, baik melalui jalur transportasi darat, laut, dan udara.

“Kecuali pada proyek strategis nasional di wilayah Prov Sulawesi Tengah, seperti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PT IMIP, Pelabuhan Pantoloan, Proyek Jalan Nasional serta Proyek Irigasi Gumbasa,” kata Haris.

Selanjutnya, kriteria dan persyaratan perjalanan dalam edaran itu disebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu: pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

Edaran itu juga mengatur soal syarat perjalanan dalam negeri. Disebutkan: setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tidak itu saja kata Haris, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi syarat, seperti: menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah.
Tak cukup KTP, lanjut Haris, pelaku perjalanan juga harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari, atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan.

Yang terakhir kata Haris, pelaku perjalanan harus menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan atau rapid test.
Dalam surat edaran itu juga diatur persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri. Yakni: setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR test dari negake berangkatan.

Pemeriksaan PCR test perjalanan orang kedatangan dalam negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influensa.
Selama waktu tunggu hasil pemriksaan PCR test setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kemenkes.

Selain mengatur syarat perjalanan, edaran gubernur itu juga mengatur pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Dalam point keempat itu disebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19.

“Otoritas, pengelola dan penyelenggara transportasi umum menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi umum,” ujar Haris.

“Pemerintah dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar surat edaran ini dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya mengutip edaran itu.

Dalam edaran itu secara tersirat melarang orang yang mengalami influensa untuk melakukan perjalanan atau bepergian.

“Terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influensa atau dinyatakan reaktif/positif terhadap Covid-19 untuk dilakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah,” begitu bunyi poin ke-4 (huruf d) dari edaran gubernur itu.

Instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas