Home Politik

Bawaslu Sigi Ingatkan ASN Netral di Pilkada

76
PERTEMUAN - Bawaslu Kabupaten Sigi pertemuan dengan Wakil Bupati Sigi di Kantor Bupati Sigi, Selasa, 16 Juni 2020. (Foto: Istimewa)

Sigi, Metrosulawesi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sigi mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu akan mengawasi setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan, baik itu yang dilakukan oleh ASN ataupun kepala desa yang dilakukan di tingkat desa.

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi selaku Kordiv SDM, Stenny Marini Pettalolo didampingi Kordiv Hubungan antar lembaga (PHL), Dewi Tisnawaty dan Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggar, Agus Salim Irade saat bertemu dengan Wakil Bupati (Wabup) Sigi, Paulina di Kantor Bupati Sigi, Kecamatan Dolo, Selasa, 16 Juni 2020.

“Kunjungan Bawaslu Kabupaten Sigi ini dalam rangka pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020,” ungkapnya.

Lanjut Stenny, Bawaslu sebelumnya telah mengeluarkan surat secara tertulis kepada pimpinan daerah terkait aturan-aturan dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Menindaklanjuti surat tersebut, Bawaslu juga secara langsung menemui pimpinan daerah Kabupaten Sigi dalam rangka mensosialisasikan secara langsung menerangkan terkait aturan pilkada guna menjamin tersampaikannya aturan tersebut dengan jelas kepada pimpinan daerah.

“Hal ini untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020,” jelasnya.

Aturan yang disampaikan oleh Bawaslu adalah terkait pasal 71 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal yang dimaksud lanjutnya, termasuk tidak boleh menjalankan program pemerintah daerah yang sedang berjalan sebagai media kampanye.

Sementara itu, Wakil Bupati Sigi, Paulina menyampaikan harapan kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dapat memberikan pembinaan terkait netralitas serta mengawasi dan menindak tegas lembaga pengawas yang berada di tingkat kecamatan dan desa jika didapatinya pelanggaran dalam pilkada. Selain itu, Paulina juga berharap surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada pemerintah daerah terkait aturan penyelenggaraan pilkada juga disampaikan kepada partai politik.

Reporter: Ariston Aporema Sorisi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas