Home Artikel / Opini

Strategi Penanganan Tiga Daerah Tertinggal di Sulteng

84
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

PADA artikel sebelumnya penulis mengetengahkan bahwa Kabupaten Donggala, Sigi dan Tojo Una-Una merupakan Daerah Tertinggal (DT) terakhir yang belum terentaskan di Pulau Sulawesi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita semua di Sulteng. Rasanya kurang elok menyerahkan sepenuhnya para penyelenggara pemerintahan.

Kinerja penetapan dan pengentasan DT diukur dari perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah.

Pada indikator ekonomi ini menunjukkan persentase penduduk miskin meningkat pada dua kabupaten yakni Donggala dan Sigi, sebaliknya menurun pada Kabupaten Tojo Una-Una. Selama periode 2015-2019, persentase kemiskinan di Kabupaten Donggala meningkat dari 18,11 persen di Tahun 2015 menjadi 18,40 persen di Tahun 2019. Demikian pula di Kabupaten Sigi, persentase kemiskinan juga meningkat dari 12,75 persen di Tahun 2015 menjadi 12,91 persen di Tahun 2019.

Strategi pertama untuk menurunkan angka kemiskinan di tiga DT ini adalah memetakan konsentrasi kemiskinan secara spasial. Dalam konteks spasial, konsentrasi kemiskinan di Donggala berada pada desil 3 dan desil 4 pada 14 kecamatan kecuali Kecamatan Rio Pakava dan Sojol Utara. Hal ini berarti Kecamatan Sojol Utara di sebelah utara Kabupaten Donggala berbatasan langsung dengan Kabupaten Tolitoli dan Kecamatan Rio Pakava di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Pasangkayu membutuhkan penanganan khusus. Penanganan khusus ini mempertimbangkan sebagai pintu gerbang Donggala dan daerah terpencil yang sangat serba kekurangan.

Strategi kedua, pada 14 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Donggala khususnya Dinas Koperasi dan UMKM bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulteng mendorong penguatan kelembagaan ekonomi sebagai ciri khas desil 3. Kelembagaan ekonomi yang dibutuhkan dapat berupa BUMDES, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan tersebut hingga saat ini belum ada yang menonjol. Jika pun terbentuk, Pemerintah Daerah hanya sekadar menunaikan amanah regulasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, konsentrasi kemiskinan pada 16 kecamatan di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa infrastruktur masih merupakan permasalahan klasik.

Kondisi berbeda dengan di Kabupaten Sigi. Konsentrasi kemiskinan berbasis pada desil 1 berada pada lima kecamatan yaitu kecamatan di wilayah terpencil yaitu Kecamatan Lindu dan Nokilalaki dan pesisir Sungai Palu yaitu Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat. Program jaring pengaman sosial (JPS) seperti Beras Sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra kerja, Kartu Sembako secara nasional mestinya dilengkapi dengan program lokal Kabupaten Sigi misalnya melanjutkan Program Sigi Masagena Tematik. Kemiskinan desil 3 terkonsentrasi pada Lindu, Kulawi, Pipikoro dan Palolo. Pada keempat kecamatan ini, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan penguatan kelembagaan ekonomi. Semua kecamatan di Kabupaten Sigi mempunyai akar masalah kemiskinan pada infrastruktur. Rehabilitasi irigasi Gumbasa, rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan Provinsi ruas Sigi-Lembah Napu-Sangginora, pembangunan ruas jalan Gimpu-Peana-Kalamanta hingga dataran tinggi Seko wilayah perbatasan Sulawesi Selatan sepanjang 98 km merupakan satu dari berbagai solusi sekaligus membuka keterisolasian Kabupaten Sigi dan Luwu Utara. Selain itu, perencanaan pembangunan ruas jalan Gimpu-Banggaiba-Pasangkayu dapat membuka keterisolasian wilayah pegunungan Sigi dan mempercepat konektivitas dengan Kecamatan Rio Pakava di Kabupaten Donggala yang selama ini terisolir jauh dari sentuhan pembangunan.Ada tujuh kecamatan yang memiliki kecenderungan penurunan kemiskinan baik desil 1, desil 2, desil 3 yaitu Kecamatan Tanambulava, Gumbasa, Marawola, Marawola Barat, Kinovaro, Kulawi Selatan, dan Sigi Biromaru. Pada tujuh kecamatan ini, strategi menjaga daya beli penduduk agar tidak lagi terjerembab di bawah garis kemiskinan patut dijalankan.

Di Kabupaten Tojo Una-Una, konsentrasi spasial kemiskinan desil 1 hanya berada pada Kecamatan Togian. Tentu saja program Jaring Pengaman Sosial nasional wajib didukung oleh program lokal sejenis. Sedangkan kemiskinan desil 2 berada pada empat kecamatan yakni Tojo Barat, Togian, Ampana Tete, dan Ulubongka.

Strategi implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) khususnya di wilayah pegunungan Kecamatan Ulubongka, Ampana Tete, Tojo Barat dan gugusan pulau-pulau di Kecamatan Togian merupakan strategi berbasis pada peningkatan produksi, peningkatan akses pasar, pelembagaan ekonomi jauh dari penguasaan rentenir yang dominan berada di Kecamatan Ulubongka, serta melakukan digitalisasi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikulura dan sub sektor perikanan tangkap bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes. Sedangkan kemiskinan desil 3 berada pada Kecamatan Walea Bahi, Talatako dan Ulubongka. Penguatan kelembagaan ekonomi seperti di Kabupaten Donggala dapat dilakukan di tiga kecamatan ini di Kabupaten Tojo Una-Una.

Keduabelas kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai akar masalah kemiskinan pada infrastruktur. Strategi peningkatan status ruas jalan di Kepulauan Togian menjadi ruas jalan Provinsi Sulteng seperti Poros Wakai-Kulikinari, peningkatan kualitas status ruas jalan Tayawa Kecamatan Tojo-Kolonodale Kecamatan Petasia, serta peningkatan kualitas ruas jalan Balingara-Dataran Bulan-Toili merupakan milik Provinsi Sulteng dapat menurunkan angka kemiskinan.

Fenomena “mubazir” terbuang percuma kedelai hitam di Dataran Bulan semoga tidak akan terulang kembali bilang akses dan mutu infrastruktur jalan ke wilayah tersebut mantap. Di samping itu, di Dataran Bulan yang berbatasan dengan wilayah Toili dapat tertangani sekaligus kedua daerah perbatasan ini.

Ada fenomena menarik di Dataran Bulan, ketika beberapa siswa asal desa Kabupaten Banggai bersekolah di wilayah Tojo Una-Una. Ketika mereka ditanya siapa Bupati Banggai, yang dijawab nama Bupati Kabupaten Tojo Una-Una karena mereka diberikan kesempatan bersekolah di wilayah Tojo Una-Una. Ini tamparan bagi kepala daerah yang hanya berada di belakang meja.

Indikator kedua, kualitas sumber daya manusia yang tercemin dari Umur Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah. Di Tahun 2019, UHH Kabupaten Sigi mencapai 67,54 tahun bagi laki-laki dan 71,49 tahun bagi perempuan. UHH Kabupaten Donggala mencapai 64,84 tahun bagi laki-laki dan 68,75 tahun bagi perempuan. Sedangkan UHH Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 63,16 tahun bagi laki-laki dan 67 tahun bagi perempuan. Pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tahun 2019, RLS Kabupaten Sigi tetap lebih tinggi 8,53 tahun. Namun, RLS Kabupaten Tojo Una-Una menyalip RLS Kabupaten Donggala di Tahun 2019 masing-masing mencapai 8,38 tahun bagi Kabupaten Tojo Una-Una dan 7,86 tahun bagi Kabupaten Donggala.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Kabupaten Sigi lebih baik dari pada Kabupaten Donggala baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Sedangkan kualitas kesehatan Kabupaten Donggala lebih baik dari Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, kualitas pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una telah melampaui kualitas pendidikan Kabupaten Donggala.

Strategi perluasan dan peningkatan mutu melalui program “Donggala Kanamavali” atau Donggala sepatutnya direvitalisasi dan Program Retrieval atau melakukan tracing anak putus sekolah lalu menyekolahkan kembali mereka di Kabupaten Tojo Una-Una sepatutnya digalakkan.

Ketiga, indikator kemampuan keuangan daerah menunjukkan, bahwa ketiga daerah kemampuan keuangan daerah sangat rendah. Di Tahun 2019, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan berturut-turut mencapai 3,62 persen bagi Kabupaten Donggala, 3,10 persen bagi Sigi dan 2,28 persen bagi Kabupaten Tojo Una-Una. Rasio dana transfer tertinggi oleh Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 95,45 persen. Sedangkan Kabupaten Sigi dan Donggala masing-masing mencapai hanya 63,24 persen dan 66,40 persen. Solusi utama adalah menerapkan paradigma Money Follow Program, karena ketiga daerah adalah daerah miskin Pendapatan Asli Daerah (PAD), boros anggaran.

Keempat, pada indikator infrastruktur daerah, menunjukkan bahwa kondisi jalan di 3 DT Sulteng dalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di 3 DT Sulteng lebih baik dari nasional. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi di 3 DT Sulteng mencapai 76,9 persen. Sedangkan Rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Pengguna Air Bersih di 3 DT Sulteng mencapai 55,58 persen.

Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata Nasional mencapai 66,55 persen. Selain solusi telah diungkapkan pada indikator pertama, adanya rencana pembangunan Kawasan Industri di Semenanjung Balaesang, yang diikuti dengan pembangunan Politeknik Kelautan, dan pelabuhan Ferrydi Tambu dan Kasimbar, diikuti oleh peningkatan status ruas jalan Tambu-Kasimbar menjadi jalan nasional, serta pembangunan Tol Tambu-Kasimbar merupakan strategi perencanaan matang bagi antisipasi kegiatan di Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kelima, pada indikator aksesibilitas, dari sisi pendidikan, rata-rata jarak ke SD/MI di 3 DT Sulteng mencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasional antara SD/MI dengan tempat tinggal anak usia sekolahhanya 8,73 km. Jarak rumah penduduk ke SMP/MTs di 3 DT Sulteng mencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasional ke SMP/MTs hanya 7,97 km.

Dari sisi kesehatan, rata-rata jarak praktik dokter di 3 DT Sulteng mencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasional jarak praktek dokter ke rumah penduduk hanya berjarak 18,51 km. Rata-rata jarak praktik bidan di 3 DT Sulteng mencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional praktik bidan, hanya 16,69 km.

Strategi kerja sama antara Dinas Dikbud Provinsi Sulteng dan Dinas Dikbud ketiga kabupaten tertinggal patut digalakkan frekuensinya sekaligus untuk meningkatkan IPM ketiga DT ini.
Keenam, pada sisi indikator karakteristik daerah, ketiga DT Sulteng ini sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, karena Kabupaten Donggala dan Sigi dilalui oleh patahan Palu Koro, sedangkan Kabupaten Tojo-Una-Una, selain rawan gempa bumi, di Pulau Una-Una, ada gunung berapi, yaitu Gunung Colo yang pernah meletus pada Tahun 1983. Adanya transformasi pola pembangunan yang lebih sensitif pada bencana dalam setiap dokumen perencanaan merupakan langkah tepat.

Keenam permasalahan di atas, tidak akan cepat terwujud apabila tidak terjadi sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah ketiga DT tersebut dalam kerangka spasial dan holistik.

(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas