Home Donggala

Didakwa Rugikan Negara Rp 109,8 Juta

52
Ilustrasi. (Grafis: Dok. Metrosulawesi)
  • Sidang Korupsi yang Kedua Mantan Kades Balukang Mulai Bergulir

Palu, Metrosulawesi.id – Terpidana mantan kepala desa Balukang, kecamatan Sojol, kabupaten Donggala, Taris Djaelengkara kembali di dakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 109,8 juta. Hal itu sebagaimana dakwaan penuntut umum yang dibacakan dalam sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa, 16 Juni 2020.

Terdakwa atau terpidana Taris Djaelengkara yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Palu, kembali harus duduk dipesakitan dan diadili untuk yang kedua kalinya karena dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Balukang tahun 2016.

Sidang perdana mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang harus diikuti terdakwa secara virtual (Langsung dari LP), dipimpin ketua majelis hakim Hj Aisa H Mahmud SH MH, di dampingi dua hakim anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius SH.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Riski SH, bahwa terdakwa Taris kembali dijerat dugaan korupsi pengelolaan DD dan ADD Balukang tahun 2016, khususnya pada Dana Belanja Desa dengan jumlah total Rp 109,8 juta. Dana yang dicairkan terdakwa sedianya pada bulan Agustus 2016 itu. 

“Dana itu tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan,” ujar Riski SH membacakan dakwaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah mengantarkannya berada dibalik jeruji besi malah terulang lagi. Perbuatan itu bertentangan dengan beberapa ketentuan. Salah satunya sebagaimana diuraikan jaksa Riski bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa  sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Permendagri RI Nomor 113tahun 2014 tentang Pengelolaan Keungan Desa.

“Yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” kata penuntut umum.

Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Taris Djaelengkara kembali merugikan keuangan desa Balukang atau keuangan negara/perekonomian sebesar Rp 109,8 juta. 

“Karena itu perbuatan terdakwa didakwaan Primer pasal 2 Ayat (1) dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Riski SH.

Selanjutnya majelis hakim Hj Aisa H Mahmud, menjadwalkan sidang selanjutnya untuk agenda pembuktian yakni pemeriksaan saksi. Majelis hakim mengharapkan agar saksi yang akan diperiksa dapat dihadirkan.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas