Home Donggala

Mantan Plt Dishub Donggala Disidangkan Pekan Ini

81
MASIH DI PENYIDIKAN - Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala Elfis Karim naik ke mobil tahanan, untuk di bawa ke lembaga Pemasyarakatan. (Foto: Istimewa)
  • Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Perintis Tahun 2015

Palu, Metrosulawesi.id – Pekan ini, Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, mulai menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat terdakwa mantan sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Donggala Elfis Karim, dan terdakwa Ilham Sakidi mantan kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang pada Dishub Donggala.

Elfis Karim yang pernah diangkat menjadi Plt Kadis Perhubungan Donggala itu, bersama terdakwa Ilham Sakidi, akan menjalani sidang korupsi terkait  pengadaan dua unit kapal perintis di Kecamatan Sojol tahun anggaran 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp400 juta.

Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara kedua terdakwa untuk disidangkan di pengadilan sejak pekan kemarin. Di Panitera Muda Tipikor PN  Palu, perkara itu di daftarkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020.

“Yang daftarkan penuntut umum pada Kejari Doggala  Cabang Sabang atas nama Erfandy Rusdy Quiliem,” ungkap Zaufi kepada Metrosulawesi dikonfirmasi belum lama ini.

Lanjut Dia mengatakan, perkara korupsi asal kabupaten Donggala itu, teregister dengan dua nomor perkara. Nomor perkara 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pal, teregister atas nama terdakwa Elfis Karim. Sedangkan perkara nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pal terdaftar atas nama Ilham Sakidi.

“Pengadilan telah menetapkan hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan perkara itu. Termasuk Jadwal sidang perdananya. Untuk jadwal sidang perdana akan digela Rabu, tanggal 18 Juni 2020,” tutup Zaufi.

Perbuatan kedua terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Primer pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.- Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas