Home Sulteng

BLT Kemensos “Nyasar” ke PNS

136
Ridwan Mumu. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Kadinsos Sulteng: RT Tanggung Jawab

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sulteng, H Ridwan Mumu, mengungkapkan verifikasi dan validasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di wilayah Sulawesi Tengah masih terus dilakukan. Ini menyusul ditemukannya sejumlah nama calon penerima yang tidak tepat sasaran, diantaranya berstatus PNS seperti di Kabupaten Tolitoli.

“Tapi penyaluran juga terus dilakukan bagi penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Progres penyaluran BLT Kemensos di Sulawesi Tengah sudah lebih 50 persen,” ungkap Ridwan di Palu, Kamis, 12 Juni 2020.

Diketahui, BLT Kemensos ditujukan bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Sulteng. Sulteng mendapat kuota 120.000 KK (kepala keluarga) dengan nominal Rp 600.000/KK per bulan selama tiga bulan mulai April, Mei, dan Juni. Penerima BLT tersebut harus diprioritaskan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sulawesi Tengah.

Ridwan menjelaskan alur penginputan data keluarga miskin di DTKS bersumber dari Ketua RT mengirim ke Dinsos kabupaten/kota. Dinsos kabupaten/kota selanjutnya mengirim DTKS ke Kemensos RI. Kemudian Kemensos mengirim ke Dinsos Provinsi untuk memantau setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Olehnya, jika kemudian penerima BLT diketahui tidak tepat sasaran, menjadi tanggung jawab RT setempat.

“Sekarang kalau data itu (DTKS) dibilang di masyarakat si A terima yang kaya, sementara si B miskin tidak terima, siapa yang salah? Data dari bawah, dari RT, RT bawa data ke musyarawah desa atau kelurahan, kelurahan/RT kirim ke Dinsos. Sekarang siapa yang salah?.

Selalu dibilang Dinas Sosial mendata asal-asalan, padahal Dinsos kabupaten, kota dan provinsi tidak punya kewenangan untuk mendata, hanya penerima,” jelas Ridwan.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng itu membeberkan ia telah mengeluarkan surat edaran ke kabupaten/kota agar Dinsos setempat membentuk posko pengaduan. Tujuannya untuk menindaklanjuti seperti yang terjadi di Kabupaten Tolitoli. Selain di Tolitoli, penerima BLT tidak tepat sasaran juga terjadi di Luwuk, Kabupaten Banggai.

“PNS tidak bisa terima BLT, sudah jelas itu, harus dikembalikan kepada negara. Barang siapa PNS yang terima akan mendapat tindakan (sanksi) disiplin dari Kemenpan-RB,” ucap Ridwan.

Untungnya kata dia, Bupati Tolitoli sudah menegaskan agar PNS yang terdaftar penerima BLT harus mengembalikan kepada negara. Penegasan tersebut langsung diindahkan PNS terkait dengan kesadaran sendiri ingin mengambalikan BLT. Informasi awal yang diterima Ridwan, sejumlah PNS terdaftar penerima BLT karena menggunakan data lama. Pada data lama, para PNS dimaksud belum menjadi/terangkat sebagai aparatur sipil negara.

“Makanya verifikasi dan validasi terus dilakukan agar penerima benar-benar tepat sasaran by name by addres. Jadi nanti kalau validasi agak lambat, penyaluran BLT langsung satu kali untuk April, Mei, dan Juni. Penyaluran langsung ke rekening penerima. Yang tidak punya rekening silakan ambil dikantor pos,” pungkas Ridwan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas