Home Poso

Pilu di Gunung Biru

90
Ilustrasi. (Grafis: Metrosulawesi)
  • Bubarkan “Proyek” Operasi Tinombala di Poso

Palu, Metrosulawesi.id – Rentetan salah tembak oleh aparat Satgas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso terus menjadi sorotan. Profesionalitas mereka dalam memerangi aksi terorisme di daerah itu dipertanyakan. Kini, masyarakat Poso meminta operasi itu dibubarkan.

Desakan pembubaran ini disampaikan anggota DPRD Poso saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 10 Juni 2020. Pasalnya, operasi Tinombala yang selama ini dijalankan di Gunung Biru terkesan menjadi proyek, sehingga sudah saatnya dibubarkan.

Seperti disampaikan anggota DPRD Poso, Iskandar Lamuka, operasi penumpasan teroris di Poso sudah berlangsung berjilid-jilid dalam kurun waktu 11 tahun. Bukannya segera selesai, justru tidak ada tanda-tanda operasi selesai. Menurutnya operasi di Poso sendiri dimulai dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso dan terakhir Operasi Tinombala.

“Operasi Tinombala sendiri setiap tahunnya diperpanjang dan kini sudah memasuki tahun kelima. Operasi ini harus disudahi. Ini permintaan masyarakat kepada kami (anggota dewan). Setiap tahun diperpanjang. Jangan-jangan ini “proyek” pemeliharaan karena tak kunjung usai,” tutur Iskandar, di hadapan anggota DPRD Sulteng.

Iskandar Lamuka. (Foto: Ist)

Iskandar mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan kelompok teroris di Gunung Biru, sejauh ini jumlah teroris tersisa 13 orang dengan kekuataan persenjataan 1 laras panjang, tiga laras pendek dan tiga pistol. Permintaan pembubaran operasi tersebut karena tidak jelas akhirnya.

Begitupun diutarakan Muhammad Yusuf anggota DPRD Poso, kurun waktu 2-3 bulan sudah lima orang warga sipil meninggal akibat tertembak. Profesinoalisme aparat dipertanyakan. Seorang warga yang karena hujan, buka baju tiba-tiba direntet dengan peluru tanpa mengetahui itu teroris atau bukan. Jangan karena alasan melindungi diri lalu asal tembak saja.

Di hadapan pimpinan DPRD Sulteng, Yusuf juga mengungkapkan menerima informasi adanya pertemuan yang dilakukan pihak kepolisian dengan korban salah tembak yang masih hidup bersama keluarga korban yang meninggal di salah satu hotel di Poso. Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian juga menghadirkan aparat yang melakukan penembakan.

“Kami sudah mempertanyakan semua itu kepada Kapolres Poso, tetapi kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. justru Kapolres melemparkan hal ini kepada Polada Sulteng. Karena itulah kami meminta kepada DPRD Sulteng untuk membantu menuntaskan persoalan salah tembak di Poso ini,” tegas Yusuf.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Poso lainnya, Mamun Lapido, bahwa keluarga korban penembakan aparat meminta kejelasan status anak mereka. Apakah mereka teroris atau tidak. Sebab, pihak Polres Poso sampai sekarang juga tak kunjung menentukan status korban penembakan itu.

Serangkaian tindakan aparat itu menjadikan masyarakat mencurigai bahwa penumpasan teroris di Poso menjadi “proyek” pemeliharan. Tidak heran bila setiap tahunnya Operasi Tinombola selalu diperpanjang.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulteng, Yus Mangun membeberkan terbentukanya operasi penumpasan teroris di Poso dengan sandi Operasi Tinombala. Berlarutnya operasi ini sudah melenceng dari semangat awal pembentukannya, dimana saat pembentukan operasi ini sifatnya diselesaikan dalam waktu secepatnya, bukan bertahan lama.

Karena sudah berlangsung sudah lama tanpa ada kejelasan dan serangkaian kejadian korban sipil di Poso, Yus Mangun mengapresiasi langkah DPRD Poso meminta dukungan DPRD SUlteng untuk melakukan RDP dengan menghadirkan Kapolda Sulteng, Dansatgas Tinombala, Kapolres Poso dan anggota DPRD Poso sendiri.

“Kenapa Dansatgas Tinombala perlu dihadirkan, karena Satgas Tinombala yang punya gawean penumpasan teroris di Poso,” tegas Yus Mangun.

Hal serupa disampaikan anggota DPRD Sulteng lainnya, Wiwik Jumatul Rofiah, bahwa RDP dengan Kapolda dan pihak terkait perlu segera dilakukan agar tidak berlarut.

“Kalau bisa satu dua hari kedepan kita sudah RDP,” tegasnya.

Untuk pembubaran operasi tersebut, Wiwik juga meminta dukungan data tambahan sebagai referensi mengapa operesi Tinombala perlu dibubarkan. Sebelumnya DPRD Sulteng juga sudah menerima laporan serupa dari Forum Umar Islam (FUI) Sulteng dan organisasi lainnya.

“Karena itu RDP perlu dilakukan secepatnya,” tutur politikus PKS ini.

Menyahuti permintaan itu, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Arus Abd Karim, mengaku akan mengundang pihak terkait dalam waktu dekat untuk RDP beersama DPRD Sulteng. Arus menegaskan pihak yang harus dihadirkan yakni Kapolda Sulteng, Dansatgas Tinombala, Kapolres Poso dan DPRD Poso serta pihak terkait. Bahkan jika memungkinkan, para saksi penembakan juga diundang untuk memperkaya pengetahuan.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas