Home Politik

Pilkada di Masa Covid-19

85
Sahran Raden. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • KPU Sulteng Gelontorkan Rp20 M Beli APD

Palu, Metrosulawesi.id – Wabah Covid-19 mengubah hampir semua teknis pelaksaaan pilkada. Mulai dari kegiatan kampanye hingga cara pencoblosan. Semua menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Tidak itu, saja wabah ini diprediksi akan menurunkan partisipasi pemilih.

Anggota KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu PKPU yang mengatur mekanisme pelaksanaan pilkada sesuai dengan prokes di masa pandemi Covid-19. “PKPU tersebut sebagai instrument hukum untuk melindungi penyelenggara, pemilih, dan peserta di tengah ancaman wabah Covid-19,” kata Sahran Raden di Palu, Selasa 9 Juni 2020.

Menurutnya, tidak ada perubahan substansi dari pelaksanaan pilkada sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU. Hanya saja, dalam pelaksanaan tahapan mengacu pada prokes.

Misalnya, kata dia salah satu tahapan yang akan dilaksanakan nanti adalah verifikasi calon perseorangan. Ada empat kabupaten yang memiliki pendaftar calon perseorangan yakni satu pasangan di Sigi, satu pasangan di Tojo Unauna, satu pasangan di Poso, dan dua pasangan di Banggai Laut.

“Tahapan verifikasi calon perseorangan ini yang menjadi tantangan bagi penyelenggara,” kata Sahran.

Sebelum verifikasi faktual, jajaran penyelenggara harus menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, hand sanitizer dan pelindung wajah. Petugas yang melakukan verifikasi juga sebisa mungkin berkoordinasi dengan calon perseorangan agar setiap pendukungnya menyiapkan KTP.

“Pendukung calon perseorangan bertanda tangan bukti dukungan menggunakan pena sendiri dan tetap jaga jarak,” kata Sahran.

Begitu pula tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) ke rumah-rumah calon pemilih. Mereka harus menggunakan APD.

Dia berharap, penyelenggara di semua tingkatan konsisten dan memahami regulasi pelaksanaan pilkada di masa bencana nonalam ini.

APD Butuh Rp20 Miliar

Sementara itu, KPU Sulteng melakukan restrukturasi anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Karena itu, beberapa item belanja terpaksa dipangkas.

Diketahui, anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2020 telah disetujui dan dituangkan dalan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) beberapa waktu lalu sebesar Rp 158 miliar. Tetapi karena pandemic Covid-19, maka KPU Sulawesi Tengah melakukan restrukturasi anggaran, salah satunya pengadaan APD.

“Beberapa kegiatan dihapus dan anggarannya dialihkan untuk pengadaan APD Rp20 miliar,” kata Sahran.

APD yang dianggarkan KPU Sulawesi Tengah akan didistribusikan kepada lima kabupaten yang tidak melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Bangkep, dan Buol. Sedangkan APD untuk delapan kabupaten yang menggelar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan menggunakan anggaran masing-masing KPU kabupaten/ kota. APD yang diadakan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, pengukur suhu tubuh.

Selain APD, pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2020 juga membutuhkan alat rapid test. KPU Sulteng menghitung, butuh tambahan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk pengadaan alat rapid test ini, tidak termasuk dalam anggaran Rp158 miliar.

“Semua penyelenggara mulai dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU kabupaten kota, sampai KPPS akan di-rapid test,” kata Sahran Raden.

Sementara itu, jumlah TPS akan bertambah. Sebab, pada masa pandemic ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih di setiap TPS tidak boleh lebih dari 500 orang.

“TPS yang jumlah pemilihnya di atas 500 direstrukturasi sehingga ada penambahan TPS di Sulteng, kalau tidak salah 180 TPS,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah peningkatan partisipasi pemilih. Sebelum pandemi Covid-19, KPU Sulawesi Tengah menargetkan partisipasi pemilih di atas 79 persen.

“Awalnya diharapkan di atas 79 persen karena pada Pemilu 2019 partisipasi pemilih 83,90 persen. Tapi karena sekarang pandemic saya tidak bisa berspekulasi,” kata Sahran Raden.

Dia menjelaskan, belajar dari 140 negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemic ini, rata-rata partisipasi pemilih turun drastis.

“Yang cukup tinggi Korea Selatan 63 persen,” katanya.

Ketua KPU Sigi, Hairil. (Foto: Ist)

Masih terkait dengan anggaran, Ketua KPU Kabupaten Sigi, Hairil, mengatakan, masalah anggaran masih mengkoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Sigi.

“Anggaran yang ada tidak cukup dan masih dibicarakan dengan pemda. Ketambahan anggaran berorientasi pada pandemik Covid-19 saat ini. Namun sebagian besar bisa dioptimalkan dari anggaran yang ada,” ungkap Hairil menjawab pertanyaan Metrosulawesi, Selasa 9 Juni 2020.

Terkait dengan persiapan pilkada yang sempat tertunda karena Covid-19, Hairil mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi dan juknis dari KPU pusat.

Kata Hairil, persiapan yang dimaksud antara lain pengaktifan ad hoc dan penerapan protokol kesehatan dalam proses Pilkada serentak tahun 2020.

“Kami masih menunggu regulasi termasuk juknis sebagaimana situasi kondisi pandemi saat ini,” katanya.

Hairil menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada warga terkait penyelenggaraan Pilkada dengan menyesuaikan kondisi pandemi saat ini. Dengan harapan meningkatkan partisipasi pemilih.

“Untuk mendongkrak partisipasi pemilih tentunya sosialisasi terus dilakukan dengan. Metodenya menyesuaikan kondisi saat ini. Kami harap masyarakat tetap peduli pemilu dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya.

Yudi Riandi. (Foto: Ist)

Bagaimana dengan KPU Donggala? Ketua KPUD melalui Devisi Sosialisasi Yudi Riandi mengatakan siap melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur pada 9 Desember 2020 meski di tengah wabah Covid-19.

“Langkah awal KPUD akan memulai tahapan pilkada, tahapan pertama adalah pengaktifan kembali panitia Adhoc tingkat kecamatan (PPK) dan Desa (PPS) dijadwalkan pada 15 Juni mendatang. Kemudian PPS memilih petugas pemutakhiran data yang akan ditugaskan mendata calon pemilih. Petugas PPD ini akan kami SK-kan,” kata Yudi di kantornya, Selasa 9 Juni 2020.

Dia menjelaskan di masa pandemi tahapan pilkada serentak ini tetap berjalan dengan menggunakan protokol covid-19. Petugas menggunakan APD dan pertemuan dalam bentuk sosialisasi untuk mensukseskan pilkada Gubernur ini tetap dilakukan dengan membatasi jumlah.

“Untuk meningkatkan partipasi pemilih, sosialisasi tetap kami lakukan kepada masyarakat, tetapi jumlahnya dikurangi. Misalnya di Kelurahan Boya jumlah peserta hanya dua puluh saja,” jelasnya.

Disinggung dana pilkada serentak serta jumlah pemilih, Yudi menjawab untuk pendanaan pilkada serentak KPUD mendapat pasokan dana hibah dari provinsi sekitar Rp20 miliar. Sedangkan untuk data pemilih saat sekarang masih menggunakan data pilpres kemarin.

“Kami tidak tahu persoalan pemotongan dana pilkada untuk Covid-19, yang punya hajatan kan provinsi. Kami di kabupaten tinggal menerima saja dana hibah yang besarannya sekitar Rp20 miliar. Pembagian dana bergantung pada besaran atau luas wilayah setiap daerah,” jelasnya.

Reporter: Syamsu Rizal, Ariston Aporema Sorisi, Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas