Home Hukum & Kriminal

Orangtua Siswa Jadi Saksi Meringankan di Persidangan Kasus Korupsi Dana Pungutan Uang Komite SMAN 1 Poso

92
BERSIDANG DI PENGADILAN - Para saksi dan dua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dana pungutan uang komite SMA 1 Poso, saat menjalani sidang di PN Palu, Selasa, 9 Juni 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

Palu, Metrosulawesi.id – Sidangperkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pungutan uang komite SMAN 1 Poso, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa, 9 Juni 2020, kemarin.

Agenda sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hj Aisa H Mahmud SH MH itu, adalah mendengarkan keterangan sejumlah saksi meringankan (A de Charge), yang dihadirkan penasehat hukum dari para terdakwa.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini menjerat Drs Hasbollah selaku Plt Kepala SMAN 1 Poso 2017/2018, dan terdakwa Drs Mustar Kolang, mantan Kepala SMAN 1 Poso.

Penasehat hukum Adi Malewa SH, kepada media ini mengatakan saksi meringankan hadir di persidangan 4 diantaranya adalah orangtua siswa, dan 1 orang lagi guru wali kelas SMAN 1 Poso.

“Jadi saksi meringankan yang kami hadirkan disini sebanyak 5 orang,” ungkapnya.

Dia mengatakan, semua saksi meringankan membahas dana komite sekolah. Bahwa dana itu dipungut sejatinya telah melalui kesepakatan bersama orangtua siswa, bahkan berita acara dana itupun ada dan ditandatangani.

“Sebenarnya dana komite ini tidak bermasalah, sebab seperti uang les (mata pelajaran tambahan) dipungut biayanya sesuai kesepakatan bersama,”ungkapnya lagi.

Dia pun heran dengan sikap jaksa karena dugaan penyalahgunaan dana komite yang dituduhkan kepada kedua klienya tidak jelas seperti apa, apalagi mengenai kerugian negara letaknya dimana itujuga menjadi tanda tanya dalam perkara tersebut.  “Karena dana itu jelas dipungut bersumber dari kesepakatan orangtua dan komite sekolah,” terangnya.

Sementara itu,JPU Kejari Poso, Yesky Wohon, didalam dakwaan mengatakan, Drs Hasbollah selaku Plt Kepala SMAN 1 Poso 2017/2018, kembali meneruskan aturan kepsek sebelumnya Drs Mustar Kolang, dengan memberlakukan pungutan pembayaran uang komite sebesar Rp50.000 seluruh siswa setiap bulanya.

Kata dia, adanya pungutan pembayaran uang komite ini sifatnya mengikat dari segi besaran maupun waktu pemungutan tanpa menginventarisasi kemampuan ekonomi siswa yang tidak mampu.

“Kedua terdakwa saat ditunjuk menjadi Kepsek intinya mengambil semua keputusan, dan tidak lagi mengkaji apakah kebiasan yang sudah berlangsung sudah sesuai atau bertentngan dengan aturan hukum berlaku yang berkaitan dengan biaya pendanaan pendidikan,” pungkasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas