Home Artikel / Opini

New Normal dan Mitigasi Ekonomi

74
Suparman. (Foto: Ist)

Oleh: Suparman*)

FISIKAWAN  teoretis sekaligus filsuf, Albert Einstein, menyatakan ‘if one tries to navigate unknown waters one runs the risk of shipwreck’. ‘Jika kita mencoba untuk menagivasi kapal di atas air yang tidak diketahui kondisinya, maka risikonya kapal akan karam. Dengan memijam logika Einstein itu, sepantasnya kondisi pandemi Covid-19 ditahu secara seksama, sebelum diputuskan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikannya. Kebijakan apa dinilai  paling akurat untuk melawannya.

Nahkoda  ang mengemudikan kapal, harus benar-benar tahu kapal akan berlayar kemana.  Nahkoda yang memutuskan arah pelayaran harus tahu tempat yang hendak dituju. Pembuat kebijakan membuat keputusan yang cermat terkait pandemi ini.  Pembuat kebijakan harus teliti membuat protokol memutus rantai pandemi ini.  

Tak berlebihan, para pakar epidemiologi menyarankan kepada pembuat kebijakan harus memiliki peta pandemi Corona ini. Ibarat, kita hendak berlayar di samudera, maka peta jalur pelayaran samudera itu harus dimiliki. Ironis tentunya kalau kita tidak punya peta pelayaran. Kita tidak tahu kapal akan bergerak kemana. Kita tidak tahu kapan akan berlabuh dimana. Celakanya, kita membawa kapal itu berlayar.

Tidak boleh tidak, kebijakan yang tepat dan cepat tentu membutuhkan data yang komplet. Kebijakan yang tepat tentu dengan data yang lengkap. Data pandemi Covid-19 menjadi variable ‘pivotal’ dalam membuat kebijakan ini. Apalagi kebijakan ini untuk  persiapan menuju new normal. Tentu saja, penerapan new normal  harus mereferensi pada sistem penilaian pandemi dari epidemiologi dan para pakar. Perlunya memperhatikan kesiapan daerah dan standar prosedur, jika menerapkan new normal. Tentu saja kita tak ingin bersesalan dengan penerapan new normal. Semua tentu galau, jika new normal  gagal dilaksanakan sesuai protokol. Risiko terburuknya, menjadi beban mengatasi virus ini makin berat.

PROTOKOL NEW NORMAL

Protokol new normal  adalah bentuk adaptasi kita terhadap kondisi saat vaksin virus ini belum ditemukan. Gagasan new normal  mengacu pada perubahan perilaku manusia akibat pandemi. Perubahan perilaku ini untuk mendesain aktivitas ekonomi tak berhenti karena virus. Mobilitas barang dan jasa tak boleh tersendat saat pandemi. Tentu saja, penerapan new normal  dilakukan secara bertahap. Implementasi new normal  secara terukur dan terkendali. Perlunya kita ingatkan, pelaksanaan new normal  memperhitungkan manajemen risiko. Penerapan new normal  mencontohi praktik cerdas di negara-negara lain. Pelaksanaan new normal   seirama dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat. Tak luput dari semua itu, new normal  menuntut protocol dibuat umum maupun khusus. Kita tahu semua, protokol umum dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, serta siap sedia hand sanitizer. Konsumsi vitamin untuk menjaga imunitas. Protokol khusus mestinya juga disusun sesuai aktivitas yang dijalankan.

Jauh-jauh hari sebelumnya, organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah menyusun protocol new normal.  Direktur Regional WHO untuk Eropa, Henri P. Kluge, menyatakan kompleksitas dan ketidakpastian ada di depan mata. Kita masuk masa di mana mungkin perlu langkah cepat. Kurun waktu dimana kita saling kejar-mengejar dengan pandemi. Protokol ini menegaskan sebelum pelonggaran menuju new normal , pemerintah mesti mampu mengendalikan transmisi virus. Tidak terjadi lagi penularan antar penduduk baik dalam wilayah, apalagi antar wilayah.  

Kita semua mendukung otoritas kesehatan dan institusi terkait, terus menerus mengevaluasi penerapan new normal. Selayaknya memperhitungkan secara matang, kapasitas sistem kesehatan  publik. Misalnya, fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, hingga karantina pasien. Protokol ini juga memuat dasar penerapan new normal. Apabila risiko penularan terkendali, utamanya tempat-tempat dengan kerentanan tinggi. Seperti mal-mal, pasar-pasar, dan tempat pertemuan masyarakat umum. Organisasi kesehatan ini mewanti-wanti semua negara menerapkan pencegahan di tempat kerja, jaga jarak fisik, dan tersedia fasilitas cuci tangan. Etika batuk dan bersin pun tak luput diatur.  Sepantasnya perilaku baru ini harus terus diedukasi pada masyarakat. Semestinya perubahan perilaku dengan new normal, kita harus membiasakan diri dengan perilaku yang sebelumnya tidak pernah dilakukan harus menjadi kebiasan baru.  Oleh karena itu, protokol ini juga memuat setiap langkah menuju new normal harus dipantau oleh otoritas berwenang. Namun, terlepas dari semua itu, akhirnya berpulang pada perilaku kita, yang menentukan penyebaran virus ini. Apakah mata rantai virus ini mampu kita putus? Atau malah sebaliknya virus ini menyebar tak menentu. Tentu saja, semua ini butuh kerja bersama. Tidak ada jalur cepat untuk kembali pada tatanan normal. Tak boleh diabaikan, saran dari epidemiologi dan ahli kesehatan, sekelas Eijkman-Oxford Clinical Research Unit. Pembuat kebijakan perlu memperhatikan hal-hal penting ini, sebelum new normal  terlaksana.  Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten.  Angka reproduksi kasus sudah turun secara signifikan. Data yang dirilis dari situs resmi (www.covid19.go.id) diakses pada Rabu (10/6), pasien positif sebanyak 33 ribu kasus. Kasus perhari masih terus bertambah.  Kondisi ini tentu membuat was-was saat new normal. Kedua, adanya tren penurunan populasi berisiko tinggi.

Data yang dirilis gugus tugas, adanya pasien positif sekitar 19 ribu lebih (sekitar 59,7 persen dirawat),  pasien yang sembuh masih 11 ribu lebih (34,5 persen), dan meninggal dunia hampir dua ribu (5,8 persen). Tak boleh dipandang remeh, kasus orang dalam pemantauan sebanyak  38 ribu lebih dan pasien dalam pengawasan sebanyak 14 ribu lebih. Hasil riset terbaru 80 persen kasus baru virus ini berasal dari orang tanpa gejala. Mereka tak memiliki gejala sama sekali, justru menjadi ‘carrier’ virus. Tentunya, semua berharap masyarakat patuh protocol pencegahan penyebaran virus, jika diabaikan akibatnya jauh lebih besar.  Ketiga, jumlah dan kecepatan uji sudah memadai. Standar kapasitas uji PCR (polymerase chain reaction) terpenuhi. Gugus tugas mengaktifkan 37 laboratorium untuk menguji spesimen virus. Spesimen yang diperiksa secara akumulatif, sebanyak 278.411 sampel.  Keempat, adanya kesiapan system kesehatan publik. Tidak hanya menyangkut kapasitas rumah sakit yang menampung jika terjadi lonjakan kasus, tapi juga kapasitas tenaga medis dalam mendeteksi secara dini, pelacakan hingga serta pelaporan. Pemerintah menyiapkan ada lebih dari 800 rumah sakit rujukan di seluruh daerah untuk menangani pasien.  Rumah sakit milik pusat, daerah, BUMN, TNI-Polri, serta swasta. Tersedia sedikitnya empat ribu lebih tempat tidur.  Data Ikatan Dokter Indonesia  menyebutkan dokter spesialis menangani pandemi ini berjumlah 34.649 jiwa, tak sebanding populasi penduduk.

Tentu saja, sistem kesehatan ini belum cukup memadai, apalagi ada lompatan kasus positif. Oleh karenanya, respons publik terus menyuarakan soal penerapan protokol baru new normal  dalam aktivitas. Otoritas kesehatan diminta memberi informasi akurat, resmi, dan tranparan untuk menjaga kepercayaan publik. Otoritas kesehatan terus mengaungkan terpenuhinya standar new normal. Otoritas kesehatan tidak boleh ‘tersandera’ dengan kepentingan lain.  Otoritas kesehatan harus terlibat aktif dalam mendesain protokol new normal  agar komprehensif. Apabila pembuat kebijakan salah langkah penerapan new normal  sangat berbahaya bagi nasib kesehatan masyarakat.  Dampaknya, tentu meningkatkan risiko penularan Covid-19 makin meluas. Protokol new normal  harus berlandas kajian epidemiologi dan pakar kesehatan masyarakat.  Kita tahu bersama, hingga saat ini laju pertumbuhan positif  Corana belum benar-benar turun. Apalagi, tes harian melalui uji cepat sangat minim karena kendala anggaran. Ironisnya, sebagian kepala daerah atas desakan masyarakat, menolak penerapan uji cepat ini. Kita juga menyaksikan, penerapan pembatasan sosial belum optimal. Kasat mata kita lihat, ada kelompok masyarakat masih menganggap sepele protokol kesehatan. Padahal, patuh protokol menjadi kunci memutus mata rantai pandemi. Selaras dengan itu, tentu saja kita harus bahu-membahu menggugah kesadaran, membangun komitmen dan mengelorakan gotong royong dalam penerapan new normal.  Keberhasilan new normal membuat kita semua tetap produktif.  Keberhasilan new normal  membuat kita tetap sehat dan aman.

MITIGASI EKONOMI

Menurut Economic times, mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko kerugian, karena terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi harus diberi jaminan untuk menghindari kerugian. Senada dengan itu, Brookings Institution  menguraikan pandemi ini bersifat unik, parah dan belum pernah terjadi sebelumnya di bidang kesehatan. Pandemi ini dapat mendorong ekonomi menuju krisis yang mengubah kehidupan kita. Kenapa pandemi ini dinilai unik. Paling tidak ada tiga alasannya. Pertama, pandemi ini mengkombinasikan pandemi kesehatan dan krisis ekonomi. Kedua, pandemi ini dapat memicu kembali krisis global. Ketiga, pandemi ini  membuat kejutan kondisi ekonomi.

Untuk mitigasi ekonomi melawan pandemi ini. Pemerintah sudah mendanai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sekitar 686,20 triliun rupiah. Dana dimanfaatkan untuk mendorong permintaan dengan ketersedian sembako bagi rakyat, bantuan sosial, diskon listik, dan bantuan tunai. Untuk memperkuat sisi penawaran, Pemerintah memberi penjaminan, talangan, dan insentif pajak.

Kesiapan Pemeritah untuk new normal  mulai dengan merelaksasi sektor-sektor ekonomi meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan tranportasi barang. Relaksasi untuk memutar roda ekonomi agar tak makin terpuruk. Sektor yang  dinilai mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

New normal sebagai mitigasi ekonomi berdampingan dengan pandemi Covid-19. Selintas ide itu, tak terhindarkan dari kritik, sanggahan, atau sekedar tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan banyak ahli melontarkan kritik tajam terhadap new normal. Mereka menduga new normal  sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok bisnis. Mereka menilai new normal  abai dari pertimbangan kepentingan masyarakat. Mereka justru memprediksi new normal  berpotensi membuat ekonomi Indonesia jatuh lebih dalam. Tentu saja, ketika relaksasi ada perbaikan aktivitas ekonomi, tapi ketika ada kasus Covid-19 menjadi naik, ekonomi bisa malah runtuh. Rasionalitas kesehatan malah dipinggirkan rasionalitas ekonomi.

Para ahli juga menguatirkan new normal  akan menganggu upaya-upaya kesehatan yang sudah dikerjakan selama ini. Pemerintah dianggap hanya mendengarkan sepihak dari konglomerasi besar. Pemerintah dinilai tergopoh-gopoh masuk new normal. Pemerintah seperti ‘silap mata’ menuju new normal. Pemerintah diduga abai dengan realitas pandemi. Diskursus new normal  tak pernah berhenti. Apakah syarat-syarat new normal  sudah terpenuhi?  Apakah alas an kesehatan ditundukan dengan alasan ekonomi? Apakah pemulihan kesehatan ditaklukan  dengan pemulihan ekonomi? Berbagai pertanyaan ini menyeruak di ranah publik. Tentu saja, pernyataan dan kritik ini menjadi pencerahan bagi pembuat kebijakan dalam menyiapkan new normal.

Kita berwalang hati, jangan sampai new normal  justru makin merusak pondasi ekonomi. Bagaimana pemerintah pun sudah berjibaku dengan anggaran terbatas meredam pandemi ini. Tentu saja anggaran itu, tidak cukup kuat meredam laju pandemi ini jika tak terkendali. Ketika penyebaran virus makin luas, bahkan dapat memicu terjadi gelombang kedua.

Kita tahu bersama, kita tidak sendiri melawan masalah pandemi ini. Dunia memiliki masalah yang sama dengan wabah ini. Setidaknya ada dua ‘perang’ dihadapi negara-negara itu dalam  melawan pandemi ini. Perang melawan virus itu sendiri. Perang mengendalikan ekonomi jangan sampai krisis.

Mitigasi ekonomi di negara seperti Australia dan Jepang juga sedang dilakukan. Australia mengeluarkan kebijakan untuk memperkecil dampak pandemi terhadap ekonomi.  Australian menggelontorkan lebih dari 213,7 miliar dolar Australia, atau hampir dua ribu triliun rupiah. Tidak ketinggalan negara sakura Jepang melakukan mitigasi ekonomi melalui paket ekonomi terbesar dalam sejarah negara sebesar 60 triliun Yen, atau sekitar 9.200 triliun rupiah di tengah ancaman resesi ekonomi akibat pandemi ini. Paket ekonomi ini nilainya lebih besar, disbanding uang yang dikucurkan ketik krisis keuangan global.

Kita berharap menang ‘perang’ melawan pandemi Covid-19 ini. Kemenangan melawan pandemi ini hanya berhasil, apabila kita semua bahu-membahu dan disiplin menerapkan protocol kesehatan. Kita semua bersatu padu patuh pada protokol. Perilaku membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih. Perilaku memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Perilaku menjaga jarak fisik dalam pergaulan. Perilaku mengisolasi diri secara mandiri jika terpapar virus. Perilaku selalu bersedia  mengecek suhu tubuh. Apabila semua aktivitas itu kita lakukan sehari-hari, semestinya new normal  sudah menjadi tatanan baru kita. ‘Now is the time for vigilance’. ‘Now is the time to be very careful’.

*) Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako

Ayo tulis komentar cerdas