Home Sulteng

Rapid Test/Swab (Akhirnya) Digratiskan

290
Kadis Kesehatan Sulteng Reny Lamadjido dalam rapat di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng beberapa waktu lalu. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Hari Ini Gubernur Distribusi 700 Rapid Test ke Daerah

Palu, Metrosulawesi.id – Setelah mendapat sorotan dari DPRD Sulteng, pelayanan rapid test/swab untuk masyarakat umum yang akan melakukan perjalanan akhirnya digratiskan.

Dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Ahad 7 Juni 2020, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, sekaligus Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19, dr Renny Lamadjido menyampaikan bahwa pelayanan Rapid Test/Swab yang dilakukan rumah sakit tidak dipungut biaya sepanjang alat rapid test/swab itu diadakan dari alokasi dana APBN dan APBD.

‘’Dan sampai saat ini tidak ada biaya dalam pengambilan hasil rapid test/swab, selama penggunaannya sesuai dengan sasaran penanganan Covid-19,’’ jelas Reny.

Ia juga meluruskan beberapa informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yakni terkait pembukaan Posko Rapid Test/Swab di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, adalah untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan dan ibu hamil. Karena saat ini rumah sakit pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, puskesmas,  masih terkonsentrasi dalam melakukan perawatan Pasien Covid -19.

“Bahwa Pembukaan Posko Rapid Tes/Swab, sudah sesuai ketentuan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan,’’ jelas Reny.

Untuk mendukung pelayanan rapid test tersebut, sebanyak 11.282 unit peralatan rapid test telah disalurkan Pemprov Sulteng ke dinas kesehatan kabupaten dan kota serta rumah sakit umum/swasta di Sulteng. Pemprov Sulteng masih akan mendistribusikan lagi alat rapid test sebanyak 700 unit ke setiap kabupaten dan kota.

Rencana distribusi rapid test tersebut akan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur hari ini (Senin, 8/6) untuk wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. ‘’Diharapkan pemanfaatannya (rapid test) tidak dikenakan biaya,’’ sebut Reny.

Reny menjelaskan, pembukaan posko rapid test tersebut merupakan hasil keputusan rapat yang dipimpin Gubernur H Longki Djanggola bersama Forkopimda, kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri dan seluruh perwakilan meskapai penerbangan di Sulteng.

Selain itu berpedoman pada Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes RI Nomor SR.04.03/II/6689/2020, 29 April 2020, tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran itu menegaskan, seluruh penumpang adalah pejabat/instansi pemerintah dan swasta yang melakukan tugas kedinasan harus menunjukkan surat perintah melaksanakan tugas dari atasannya. Penumpang penerbangan tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki surat keterangan sehat bebas Covid-19, harus ada hasil swab/rapid test atau surat keterangan berbadan sehat, yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan/rumah sakit pemerintah atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti Gubernur Sulawesi Tengah dengan Surat Edaran Nomor, 550/284/Dis.Kes, tanggal 3 Juni 2020, tentang persyaratan perjalanan orang yang menggunakan alat transportasi umum dalam upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid -19 yang mewajibkan:

  1. Seluruh penumpang pelaku perjalanan wajib memperhatikan persyaratan perjalanan sesuai SE Dirjen P2P Kemenkes RI dan SE Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19.
  2. Rapid Test/Swab dilakukan bagi OTG, PDP dan ODP, serta ibu hamil yang akan melahirkan, dan serta ASN, TNI/Polri, BUMN, Legislatif, Yudikatif serta pegawai instasi vertikal yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II.
  3. Bagi Masyarakat umum yang mau melaksanakan perjalanan keluar daerah dan membutuhkan rapid test/swab secara mandiri, silakan ke rumah sakit, laboratorium kesehatan dan klinik kesehatan yang melakukan pelayanan rapid test/swab.
  4. Dalam kelengkapan dokumen-dokumen perjalanan tersebut, untuk daerah-daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Bali tetap harus memiliki persyaratan hasil swab kepada pendatangnya. Sedangkan untuk beberapa daerah lainnya dan kabupaten/kota cukup hanya memiliki hasil rapid test atau hanya memiliki surat keterangan berbadan sehat.

‘’Semua persyaratan dokumen perjalanan tersebut dimaksudkan untuk pengendalian dan memutus rantai penularan virus Covid-19,’’ kata Reny Lamadjido.

Seperti diberitakan sebelumnya, masalah rapid test ini sempat menuai kritikan dari anggota DPRD Sulteng, karena masyarakat umum harus membayar.

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, Kamis 4 Juni 2020, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas terkait dengan pelaksanaan rapid test yang berbayar tersebut. Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Antara lain, DPRD Sulteng meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengatur biaya rapid test kepada masyarakat.

Muharram menegaskan, semestinya rapid test bagi masyarakat tidak dipungut biaya (gratis). Biaya rapid test sangat memberatkan, apalagi masa berlakunya hanya tiga hari. Pemerintah perlu mencari cara agar masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Kalaupun anggaran terbatas, setidaknya harganya masih bisa dijangkau.

“Kasihan masyarakat jika dibebankan Rp350 ribu sampai Rp550 ribu sekali rapid test, itu sangat memberatkan. Seharusnya yang berbayar itu ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN, karena mereka saat melakukan perjalanan pasti mempunyai biaya perjalanan dinas. Jadi yang harus gratis itu masyarakat, bukan anggota dewan atau ASN,” tegas Muharram.

Penegasan serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Ronald Gulla. Menurut dia, biaya rapid test perlu diseragamkan, tidak seperti saat ini harganya bervariasi tergantung daerahnya. Kalau perlu masyarakat jangan dipungut biaya.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, carikan cara bagaimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya saat melakukan rapid test,” tegas Ronal.

Dalam RDP itu, DPRD Sulteng tetap mendesak pemerintah daerah mengambil kebijakan agar rapid tes tidak memberatkan masyarakat. Pemda Sulteng perlu mengkoordinir pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan kebijakan terkait penangan virus corona. (*)

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas