Home Artikel / Opini

Akankah Sulteng Masih Mewariskan Tiga Daerah Tertinggal Terakhir Di Pulau Sulawesi?

129
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

HAMPIR sebulan setelah dilantik bersama Wapres M. Jusuf Kalla pada periode pertama, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Regulasi tersebut menyebutkan ada 122 daerah tertinggal (DT) di Indonesia. Pemerintah Pusat berusaha bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar dalam lima tahun periode Pemerintah Jokowi-JK, dapat mengurangi jumlah daerah tertinggal melalui strategi membangun dari pinggiran.

Strategi ini berhasil mengurangi separuh DT, walaupun Provinsi Papua hanya dapat mengentaskan 3 kabupaten dari ketertinggalannya. Saat itu, Provinsi Papua menyumbang terbanyak yakni 25 DT. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi kedua terbanyak DTnya mencakup 18 DT, serta ketiga adalah Sulawesi Tengah meliputi 9 DT yakni Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Donggala. Di daratan Sulawesi, Sulteng memiliki DT terbanyak. Di Daratan Sulawesi, Provinsi Sulsel menyisakan 1 DT yakni Kabupaten Jeneponto. Provinsi Sultra mempunyai tiga DT yakni Kabupaten Bombana, Konawe, Konawe Kepulauan. Di Provinsi Gorontalo mempunyai tiga DT yakni Kabupaten Boalemo, Pohuato, Gorontalo Utara. Provinsi Sulbar mempunyai dua DT yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah. Sedangkan Provinsi Sulut tidak lagi memiliki DT walaupun mempunyai wilayah kepulauan berbatasan dengan Filipina.

Pada opini ini, penulis mencoba membedah akar masalahnya. Pada opini berikut, penulis mencoba menawarkan strategi sebagai solusi bagi Sulteng.

Di Tahun 2019, Kementrian Pembangunan Desa dan Transmigrasi mengeluarkan Kepmendes Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Tertinggal Yang Terentaskan Kepmendes tersebut menetapkan 62 kabupaten di Indonesia. Di Sulteng, enam kabupaten yang terentaskan dari DT yakni Banggai Laut, Bangkep, Morut, Buol, Tolitoli, dan Parigi Moutong. Sedangkan Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong gagal terentaskan atau gagal melampaui indeks di atas 40.

Di daratan Sulawesi, Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki DT, hampir sejajar dengan Provinsi Maluku dan Sumatra Utara. Semua DT di provinsi lain, kecuali Sulteng yang telah berhasil mengentaskan enam DTnya. Fenomena ini tidak dapat dijadikan dalih sebagai cara untuk memperoleh dana dari Pemerintah Pusat, tanpa bercermin pada diri sendiri untuk melakukan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa Pekan lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pepres tersebut menyebutkan bahwa Provinsi Papua memiliki DT terbanyak yakni 22 kabupaten, Provinsi NTT memiliki 13 kabupaten tertinggal, Provinsi Papua Barat mempunyai 8 kabupaten tertinggal, Provinsi Maluku memiliki 6 kabupaten tertinggal, Sumatra Utara memiliki 4 kabupaten tertinggal, 3 DT di Sulteng, 2 DT di Provinsi Maluku Utara, serta masing-masing 1 DT di tiga provinsi Sumatra Barat, NTB dan Lampung. Bila di Maluku, Sumut, Sumbar dan Maluku Utara kabupaten tertinggalnya berada di kepulauan, maka Sulteng berada di daratan kecuali Kabupaten Tojo Una-Una yang enam kecamatannya atau separuhnya berada di gugusan Kepulauan Togian.

Pada periode kedua Presiden Jokowi, indikator penetapan daerah tertinggal belum berubah. Kinerja penetapan dan pengentasan DT diukur dari perekonomian masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah. Enam indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator ekonomi, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, keuangan daerah dan karakteristik geografi. Kriteria Ekonomi masyarakat diukur dari dua sub indikator yakni persentase penduduk miskin dan pengeluaran perkapita penduduk. Indikator ini merepresentasi 20 persen dari indeks komposit. Indikator kedua yakni kualitas SDM diukur melalui tiga sub indikator yakni umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan angka melek huruf(AMH)/harapan rata-rata lama sekolah (HLS).

Indikator kedua ini merepresentasi 20 persen dalam pembentukan indeks komposit. Indikator ketiga yakni kemampuan keuangan daerah diukur dari sub indikator kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, kapasitas fiskal maupun kesehatan fiskal. Indikator ini merepresentasikan 10 persen dalam pembentukan indeks komposit indikator daerah tertinggal. Keempat yakni indikator sarana dan prasarana meliputi sebelas sub indikator yakni jalan aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, jalan lainnya, pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen, fasilitas kesehatan per 1000 penduduk, ketersediaan dokter per 1000 penduduk, fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk, persentase rumah tangga pengguna listrik, persentase rumah tangga pengguna telpon, persentase pengguna rumah tangga air bersih. Sebelas sub indikator tersebut merepresentasikan 20 persen dalam indeks pembentukan daerah tertinggal. Indikator kelima aksesibilitas mencakup tiga sub indikator yakni rata-rata jarak ke ibukota kabupaten, akses ke pelayanan kesehatan, akses ke pelayanan pendidikan dasar. Ketiga sub indikator aksesibilitas ini merepresentasikan 20 persen dalam pembentukan indeks komposit daerah tertinggal. Indikator keenam karakteristik daerah. Sub indikator keenam ini mencakup tujuh sub indikator yaitu sub indikator gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana lainnya, kawasan hutan lindung, berlahan kritis, desa konflik. Sub indikator karakteristik daerah ini merepresentasikan 10 persen dalam pembentukan indeks komposit.Bila indeks komposit daerah tertinggal tersebut lebih besar dari empat puluh ( >40), maka daerah tersebut tidak termasuk daerah tertinggal.

Pada indikator ekonomi ini menunjukkan persentase penduduk miskin meningkat pada dua kabupaten yakni Donggala dan Sigi, sebaliknya menurun pada Kabupaten Tojo Una-Una. Selama periode 2015-2019, persentase kemiskinan di Kabupaten Donggala meningkat dari 18,11 persen di Tahun 2015 menjadi 18,40 persen di Tahun 2019. Demikian pula di Kabupaten Sigi, persentase kemiskinan juga meningkat dari 12,75 persen di Tahun 2015 menjadi 12,91 persen di Tahun 2019. Sebenarnya, selama periode 2016-2018, trend persentase kemiskinan menurun pada kedua kabupaten induk dan kabupaten pemekaran tersebut. Hal ini merupakan trend penurunan alamiah yangberarti dibutuhkan program anti kemiskinan terpadu antar kedua kabupaten berbatasan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulteng. Walaupun belum ada studi yang dilakukan, adanya bencana alam pada 28 September 2018 patut diduga menimbulkan pula kenaikan jumlah dan persentase kemiskinan karena penduduk kehilangan jiwa, aset tanah, kebun, alat memancing, mata pencaharian utama mereka.

Bagi kita di Sulteng, empati besar bagi penduduk Kabupaten Sigi di sepanjang daerah aliran sungai Palu yang terdampak banjir terus-menerus sebagai konsekuensi kerusakan hutan di hulu pegunungan. Sebaliknya, di Kabupaten Tojo Una-Una, persentase kemiskinan menurun dari 18,79 persen di Tahun 2015 menjadi 17,16 persen di Tahun 2019. Selanjutnya, pengeluaran perkapita disesuaikan (Purchasing Power Parity, PPP) meningkat pada ketiga DT. Di Tahun 2015, PPP besar dicapai oleh Kabupaten Donggala mencapai Rp 7,41 juta per tahun di Tahun 2015, diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar Rp 7,38,- juta dan Kabupaten Touna Rp 7,17,- juta. Di Tahun 2019, PPP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sigi mencapai Rp 8,38 juta, diikuti oleh PPP di Kabupaten Donggala mencapai Rp 8,19 juta serta Kabupaten Touna mencapai Rp 7,76 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa atraktivitas ekonomi di Kabupaten Sigi lebih dinamis dibandingkan di Kabupaten Donggalakarena perputaran uang lebih dominan di Kota Palu ketimbang di Kabupaten Donggala. Kebijakan Pemkab Donggala mewajibkan para ASN tinggal di Kota Donggala seharusnya dipersiapkan dengan rumah dinas bagi ASN termasuk menyelesaikan status tanah yang akan ditinggali oleh ASN di kompleks perkantoran Pemerintah Donggala.Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Sigi, strategi terbaik adalah selain melakukan revitalisasi irigasi Gumbasa, pembangunan kembali kompleks perkantoran Bupati di Desa Bora, implementasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Palolo sebagai pusat pertumbuhan di Kecamatan Palolo, Nokilalaki. Selain itu, RPKP Kopi dapat dikembangkan di Kawasan Kulawi Raya meliputi Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu. Demikian pula RPKP Pariwisata meliputi Kecamatan Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Marawola, Marawola Barat dan Kinovaro. Sedangkan di Kabupaten Tojo Una-Una, konsentrasi kemiskinan infrastruktur di Kecamatan Ulubongka dan Ampana Tete, maka strategi membuka wilayah terpencil dilakukan berbarengan dengan strategi kewilayahan Provinsi Sulteng.

Indikator kedua kinerja pembangunan sumberdaya manusia. Pada 3 DT Sulteng, Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi bahkan melampaui UHH Provinsi Sulteng, di Kabupaten Sigi mencapai 66,69 tahun bagi laki-laki dan 70,52 tahun pada perempuan di Tahun 2015. Lalu diikuti oleh UHH di Kabupaten Donggala yang besarnya mencapai 63,87 tahun bagi laki-laki dan 67,60 tahun bagi perempuan, serta UHH di Kabupaten Touna masing-masing 62,57 tahun bagi laki-laki dan 65,73 tahun bagi perempuan. Di Tahun 2019, posisi UHH tersebut tidak berubah. UHH Kabupaten Sigi mencapai 67,54 tahun bagi laki-laki dan 71,49 tahun bagi perempuan. UHH Kabupaten Donggala mencapai 64,84 tahun bagi laki-laki dan 68,75 tahun bagi perempuan. Sedangkan UHH Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 63,16 tahun bagi laki-laki dan 67 tahun bagi perempuan. Pada sub indikator rata-rata lama sekolah (RLS) di 3 DT Sulteng, seperti sub indikator UHH, RLS Kabupaten Sigi tertinggi di antara ketiga DT mencapai 8,13 tahun, diikuti oleh Kabupaten Donggala 7,81 tahun dan Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 7,65 tahun di Tahun 2015.

Sedangkan di Tahun 2019, RLS Kabupaten Sigi tetap lebih tinggi 8,53 tahun. Namun, RLS Kabupaten Tojo Una-Una menyalip RLS Kabupaten Donggala di Tahun 2019 masing-masing mencapai 8,38 tahun bagi Kabupaten Tojo Una-Una dan 7,86 tahun bagi Kabupaten Donggala. Di Tahun 2015, Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Donggala tertinggi di antara ketiga DT mencapai 12,19 tahun bagi laki-laki dan 12,74 tahun bagi perempuan, lalu diikuti HLS Kabupaten Sigi masing-masing 11,83 tahun bagi laki-laki dan 12,42 tahun bagi perempuan. Namun, di Tahun 2019, HLS Kabupaten Sigi menyalip HLS Kabupaten Donggala mencapai 12,65 tahun bagi laki-laki dan 13,08 bagi perempuan. Sedangkan HLS Kabupaten Donggala mencapai 12,25 tahun bagi laki-laki sama dengan HLS laki Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan HLS perempuan Kabupaten Donggala lebih tinggi sedikit berturut-turut mencapai 12,78 tahun dan 12,69 tahun.
Ketiga, indikator kemampuan keuangan daerah menunjukkan, bahwa selama berlakunya tiga undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ketiga daerah mempunyai ketergantungan fiskal tinggi pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Di Tahun 2019, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan berturut-turut mencapai 3,62 persen bagi Kabupaten Donggala, 3,10 persen bagi Kabupaten Sigi dan 2,28 persen bagi Kabupaten Tojo Una-Una. Rasio dana transfer tertinggi oleh Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 95,45 persen. Sedangkan Kabupaten Sigi dan Donggala masing-masing mencapai hanya 63,24 persen dan 66,40 persen. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan terutama Kabupaten Tojo Una-Una melakukan optimalisasi mencari sumber-sumber PAD. Kabupaten Touna kemungkinan merasa “nyaman” tergantung terus pada Pemerintah Pusat membuat kagagalan pola pikir dalam mencari potensi PAD. Selain itu, kapasitas fiskal Kabupaten Donggala dan Tojo Una-Una berada kategori kapasitas fiskal “sedang”, sedangkan Kabupaten Sigi berada pada kategori “tinggi”. Pada sisi Kesehatan Fiskal, Kabupaten Donggala berada pada kategori “cukup”, sebaliknya, kesehatan fiskal Kabupaten Touna dan Sigi berada pada kategori “Kurang” dan “Sangat Kurang”.

Keempat, pada indikator infrastruktur daerah,menunjukkan bahwa kondisi jalan di 3 DT Sultengdalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di 3 DT Sulteng lebih baik dari nasional. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi di 3 DTSulteng mencapai 76,9 persen. Sedangkan Rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Hal ini berarti Rasio Elektrifikasi di 3 DT Sulteng berada di bawah nasional. Pengguna Air Bersih di 3 DT Sulteng mencapai 55,58 persen. Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata Nasional mencapai 66,55 persen. Hal ini berarti bahwa 3 DT Sulteng tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional. Jangkauan Signal Telpon Seluler di 3 DTSulteng mencapai 47,97 persen. Sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen.

Kelima, pada indikator aksesibilitas, dari sisi pendidikan, rata-rata jarak ke SD/MI di 3 DT Sulteng mencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalantara SD/MI dengantempattinggal anak usia sekolahhanya 8,73 km. Jarakrumahpendudukke SMP/MTs di 3 DT Sultengmencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalke SMP/MTs hanya 7,97 km. Hal ini berarti baik SD/MI maupun SMP/MTs di 3 DT Sulteng berjarak hampir dua kali lipat yang tentunya faktor topograsi bergunung dan lereng mempersulit anak ke sekolah.Dari sisi kesehatan, rata-rata jarakpraktekdokter di 3 DT Sultengmencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasionaljarak praktek dokter ke rumah penduduk hanyaberjarak 18,51 km. Rata-rata jarakpraktekbidan di 3 DT Sultengmencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional praktek bidan, hanya 16,69 km. Hal ini mengindikasikan bahwa jarak pelayanan publik masih menjadi kendala utama di 3 DT Sulteng yang hampir dua kali lipat dari jarak nasional. Rata-rata ketersediaandokter per kecamatan di 3 DT Sultengmencapai 8,77 orang atau 9 orang. Sedangkan rata-rata Ketersediaan dokter nasional mencapai 11,2 atau 11 dokter. Rata-rata jarak rumah penduduk ke puskesmas di 3 DT Sultengmencapai 14,22 km. Sedangkan Rata-rata jarakrumah penduduk ke Puskesmas nasionalhanya 8,91 km. Rata-rata jarak Pustu di 3 DTSulteng mencapai 12,96 km.Sedangkan, rata-rata Jarak ke Pustu nasionalhanya 7,6 km. Secara umum, ukuran jarak rumah penduduk ke pusat pelayanan publik, di 3 DT Sultengmencapai dua kali di bawah jarak nasional.

Keenam, pada sisi indikator karakteristik daerah, ketiga DT Sulteng ini sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, karena Kabupaten Donggala dan Sigi dilalui oleh patahan Palu Koro, sedangkan Kabupaten Tojo-Una-Una, selain rawan gempa bumi, di Pulau Una-Una, ada gunung merapi, yaitu Gunung Colo yang pernah meletus pada Tahun 1983. Selain itu, bukan saja ketiga DT Sulteng, tetapi hampir seluruhnya, rawan banjir, longsor, bencana lainnya, serta memiliki lahan kritis dan kawasan hutan lindung. Desa Podi di Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah banjir membuat pohon kelapa mati dan rusaknya jalan trans Sulawesi, sedangkan wilayah pantai barat Donggala rawan rob di Kecamatan Sirenja, sedangkan Kabupaten Sigi, lebih aktual menjadi langganan banjir.Strategi penanganan ketiga DT Sulteng tersebut dapat dikaji satu per satu pada artikel berikutnya.

(*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas