Home Artikel / Opini

Jokonomics dan Covid-19

95
Suparman. (Foto: Ist)

Oleh:  Suparman *)

PERUBAHAN  fundamental umumnya terjadi sewaktu perang. Saat ini musuh adalah virus dan bukan kekuatan dari luar. Pandemi Covid-19 menyebabkan suasana saat ini seperti situasi perang. Terjadi perubahan yang sangat tiba-tiba. Demikian kondisi akibat pandemi Covid 19 (Corona virus disease) seperti yang digambarkan, Robert J. Shiller Profesor ekonomi peraih Nobel Tahun 2013 dari Yale University.  Besarnya dampak Covid-19 atau dikenal virus Corona. Faktanya, Covid-19 penyebab Pneumonia, hingga menyebabkan ribuan nyawa manusia tak tertolong di Wuhan, Hubei, Tiongkok (China), Desember Tahun 2019. Ironisnya,virus  ini lalu menyebar ke berbagai negara lainnya mulai Januari 2020, hingga menginfeksi penduduk di sekitar 215 negara dan terkonfirmasi 6,6 juta positif (lihat situs worldometers). Lalu yang akhirnya mencengangkan kita semua, penyebaran virus Corona ini hingga Tanah Air? serangan pandemi ini ke rumah-rumah penduduk warga di kota hingga warga pelosok desa. Kita semua kelabakan dan tak siap sama sekali. Bahkan, awal munculnya berita virus ini menjadi bahan candaan di media media sosial melalui berbagai meme lucu. Pemerintah Indonesia terbuka merilis adanya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020. Data yang diberitakan terakhir, penduduk Indonesia sudah terkonfirmasi positif covid-19 sekitar 28 ribu jiwa.

Tak luput, Organisasi  Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan  sebagai pandemi, Rabu (11/3/2020) di Genewa. Penyebaran virus ini ditetapkan dengan status sebagai pandemi. Mengacu pada berbagai kriteria spesifik kasus pandemi. Status pandemi tidak ditentukan secara tiba-tiba, apalagi secara  gegabah. Kriteria penyebaran virus disebut sebagai pandemic sudah terpenuhi. Virus ini sudah menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus orang ke orang (transmisi lokal) yang berkelanjutan, dan virus ini sudah tersebar ke seluruh dunia.

Waktu yang bersamaan data yang dirilis John Hopkins, virus corona telah menginfeksi penduduk di 118 negara. Jadi mestinya sudah diyakini sebagai wabah yang mendunia. Status virus corona dari sekedar endemi di Wuhan, menjadi pandemi dunia. Belum hilang dari memori ingatan kita, beberapa pandemi dunia yang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, semisal cacar, campak, tipus, flu spanyol, black death, hingga HIV/AIDS. Kini, Covid-19 telah menelan korban meninggal sebanyak 387.959 orang. Bahkan, negara adidaya Amerika Serikat tak kuasa melawan pandemi ini. Penduduk Amerika Serikat  positif Covid-19  sebanyak 1,9 Juta jiwa, disusul  Brazil sebanyak 584 ribu jiwa dan Rusia sebanyak 432 ribu jiwa. Bahkan, Direktur Departemen riset International Monetary Fund, Gita Gopinath, menyebutkan  betapa bencana pandemi ini, telah mengakibatkan banyak nyawa manusia hilang secara tragis. Dia memberitahu kita semua, bahaya Covid-19 bukan seperti krisis lain yang pernah terjadi. Ketidakpastian dampaknya terhadap kehidupan, bahkan terhadap mata pencaharian.  Sekejap mata, pandemi ini mengubah asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi global menjadi negatif. IMF turut memperingatkan akibat virus corona ini, bakal lebih buruk dari ‘Great Depression’ pada 1930-an.

INTERVENSI KEBIJAKAN

Bagaimana pandemi Covid-19 ini disikapi dari kacamata pembuat kebijakan ekonomi. Kita boleh menelisik buah pikiran, John Maynard Keynes, ekonom Inggris paling berpengaruh abad ke-20, kukuh dengan mazhab pemikiran‘no market clear’ dan harus menjalankan ‘government intervention’ apabila situasi ekonomi tak stabil. Sarannya, bagaimana pemerintah mempengaruhi permintaan agregat untuk dapat mengendalikan perekonomian. Dalam situasi mewabahnya virus Corona ini, kondisi ekonomi tidak dapat berjalan dengan sendirinya (market clear). Perekonomian tidak bisa dibiarkan tak tentu arah, karena dihantam gelombang pandemi ini.

Dengan merunut pikiran Keynes itu, kita tentunya saja setuju agar pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (baca: Presiden Jokowi) secepatnya mengeluarkan kebijakan ekonomi jitu, kebijakan ekonomi mujarab untuk mengatur mengendalikan situasi ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dapat menghadapi pandemi ini, bahkan kebijakan mampu mengantisipasi Covid-19 yang mulai menggerus pondasi ekonomi. Kebijakan yang didesain kokoh  bertahan dari tekanan pandemi ini, namun sekaligus sebagai kebijakan ‘intervensi’ yang efekti untuk membuat roda ekonomi jalan ‘on the track’.  Paket-paket kebijakan ekonomi yang didesain Presiden Jokowi untuk mengatur ekonomi ditengah badai virus Corona ini. Secara simplisit ‘dianggap’ sebagai paradigma ekonomi pemikiran Presiden Jokowi menghadapi serangan virus Covid-19 sebutlah Jokowinomics.

Bersandar pada basis Jokowinomics ini, ada kesadaran yang tinggi pandemi ini tak hanya terkait dengan aspek kesehatan publik semata. Dampak ekonominya sebagai ikutan yang membuat roda ekonomi berhenti berputar.  Dampaknya membuat rusak sendi-sendi  ekonomi. Prinsip kebijakan ala Jokowinomics, menyelamatkan ekonomi sekaligus kesehatan publik dari Covid-19.  Kita mungkin sepakat, antara kesehatan publik dengan ekonomi sama-sama penting. Tidak terjadi ‘trade-off’  antara keduanya. Tidak perlu adanya dikotomi pemikiran untuk keduanya. Dua-dua sama urgensinya  diperhatikan. Perekonomian tidak harus berhenti karena pandemi ini. Perekonomian tetap bisa dijalan dengan  protokol kesehatan yang ketat dan terukur. Proses evaluasi menjadi keniscayaan untuk dijalakan dalam menggerakkan ekonomi sekaligus menyehatkan masyarakat ditengah deraan virus yang belum berhenti.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang disampaikan pada (Selasa, 24/3/2020).  Kebijakan ini diharapkan dapat dilakukan dengan pola kerja keras, kerja tepat dan kerja tuntas. Pekerjaan berat tentu, untuk naikan daya beli masyarakat, untuk kurangi risiko pemutusan hubungan kerja,  namun tetap produktif. Beberapa kebijakan patut diapresiasi atau diberi muatan, agar tak kontra-produktif bagi kita semua dalam situasi pandemi ini.

Pertama, Pemerintah pusat dan daerah sudah merealokasi dan refokus anggaran untuk mengantisipasi program atau kegiatan berhubungan dengan pandemic ini. Seluruh kementerian, gubernur dan walikota/bupati diperintah untuk pangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas. Misalnya, anggaran perjalanan Dinas, pertemuan-pertemuan yang tak urgen dan belanja belanja lain yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penajaman anggaran Pemerintah pusat dan daerah untuk alokasi anggarannya untuk mempercepat pengendalian virus Corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.  Harapannya, semua pihak dari berbagai level mampu menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati dan melakukan penghematan belanja.  

Kedua, Pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama mereka yang berada di pendapatan lapisan terbawah.  Pemerintah harus dapat memastikan nasib para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan menjaga daya beli mereka. Bantuan langsung tunai dapat menjadi alternatif di tengah kesusahaan yang mereka alami. Selain itu, model-model mekanisme berbasis ‘cash for work’ seirama dan selaras dengan padat karya. Catatan pinggirnya, patuh protokol pencegahan virus, jarak aman satu sama lain. Program ini, dapat memicu produktivitas pekerja tetap jalan, sembari mereka memperoleh  pendapatan bertahan hidup.

Ketiga, di sisi lain, kebijakan pemerintah dengan membayarkan pajak penghasilan yang selama ini dibayar oleh wajib pajak di Sektor Industri Pengolahan. Pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan impor untuk sektor-sektor tertentu. Kita berharap upaya pemerintah untuk menanggung pajak ini dapat meringankan beban bagi pekerja di sector tersebut.

Keempat, Kebijakan lain yang dipatut diapresiasi di tengah pandemi ini, dimana Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Kita tak boleh lupa, saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional. Kini kondisinya terbalik, UMKM menjadi sektor ekonomi paling terpukul. Tepat kiranya pemerintah memberi perhatian ini. Dengan kebijakan ini diharap UMKM tak makin tersungkur.

Sampai dititik ini, pentingnya kita cermati implementasi dari berbagai paket kebijakan itu. Sebaik apapun kebijakan disusun. Sebaik apapun kebijakan dibuat, jika tidak dapat diimplementasikan akan memberatkan situasi yang kita hadapi.

Kelima, Pemerintah juga sudah membuat berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, untuk  berjaga-jaga dari ancaman terjadinya defisit anggaran yang lebih besar.  Kebijakan regulatif tak luput dibuat untuk antisipasi defisit. Pada ruang kebijakan yang sempit ini,  manuver kebijakan sebagai ‘obat manjur’. Munculnya pro-kontra, adu argumentasi, adu gagasan, adu pintar tak terhindarkan untuk menghadapi situasi pandemic ini.  Patutlah kita menyimak pesan bijak, Joseph E. Stiglitz, Profesor ekonomi Peraih Nobel 2001 dari Columbia University.  Kita harus membangun sistem ekonomi yang lebih Tangguh dan lebih peka pasca pandemi ini. Mengapa demikian, semua sistem ekonomi dunia lumpuh tak berkutik, ketika badai virus yang terduga ini datang.

PSBB ATAU LOCKDOWN

Apakah melakukan PSBB (baca: Pembatasan Sosial Sekala Besar) atau lockdown? Tentu pilihan kebijakan ini tak mudah diputuskan, masing-masing pilihan itu memberi dampak dan konsekuensi berbeda. Pilihan kebijakan itu memberikan manfaat sekaligus juga memberi mudarat. Di tengah kebingungan pilih PSBB atau lockdown. WHO memberi anjuran ke negara-negara yang terkena pandemi Covid-19 untuk lockdown. Bahkan, organisasi kesehatan ini telah menghimbau Indonesia terapkan lockdown.

Presiden Jokowi  komit tidak melakukan lockdown. Pemerintah memilih alternatif terbaik di tengah kesulitan dengan cara PSBB. Cara ini diyakini pilihan cerdas memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Pemerintah sepakat menerapkan PSBB dibanding lockdown. Pemerintah menilai lockdown mengharuskan wilayah menutup akses masuk-keluar sepenuhnya tidak cocok. Mereka yang tinggal di wilayah berlaku lockdown tidak dapat lagi keluar rumah, tak ayal semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah tutup.

Berbagai argumentasi dan silang pendapat, PSBB dinilai lebih baik dari lockdown. Pendapat yang setuju dengan PSBB, meyakini lockdown butuh anggaran yang tak sedikit. Lockdown mengharuskan semua kebutuhan masyarakat, termasuk hewan harus dipenuhi pemerintah. Apalagi adanya keterbatasn anggaran Pemerintah di tengah ancaman defisit yang makin besar. Simplikasinya, lockdown bukan kebijakan yang tepat. Kebijakan lockdown juga membuat pergerakan ekonomi dinilai sulit dikendalikan.

Debat seru kelompok penyokong PSBB maupun kelompok pendukung lockdown tak berkesudahan. Perseteruan pendapat ini tak bermuara pada kesamaan pendapat. Apalagi, jika berkaca lockdown di berbagai negara, punya cara atau protokol berbeda-beda. Penerapaan lockdown mengalami varian yang beragam. Sebagai contoh di Wuhan, lockdown yang diterapkan secara penuh. Selama lockdown, seluruh warga di kota tersebut dilarang keluar rumah dan semua area publik, seperti mal dan pasar ditutup. Penerapan lockdown berbeda di Italia dan Spanyol, lockdown masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau sekedar beli obat.

Karenanya pemerinah berpendapatan penerapan PSBB dianggap lebih jitu, sehingga pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB untuk menangani virus Corona ini. Regulasi ini menyebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu. Pembatasan kegiatan tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi virus corona. Pembatasan ini untuk memblokir dan mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi dari yang sudah tercatat saat ini. PSBB di Jakarta beralasan sangat penting untuk menekan naiknya angka positif Covid-19. Tak ragu, PSBB juga diikuti Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur ditengarai sebagai pusat penyebaran. PSBB di Wilayah di Banten seperti Tangerang Raya dan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bekasi.

Jika lockdown, membuat Kota Wuhan sepi. Karena transportasi umum berbagai daerah dan segala aktivitas diberhentikan. PSBB Di Jakarta serta kota lainnya, transportasi umum masih boleh aktif.  Lockdown di Wuhan membuat para polisi kerja ekstra untuk mengukur suhu pengemudi mobil di sebuah pos pemeriksaan gerbang tol. Beda halnya dengan PSBB, di DKI Jakarta penetapan PSBB ini membuat sejumlah transportasi baik umum maupun pribadi untuk mengurangi jumlah penumpang sebagian. Lockdown di Wuhan dimulai awal Januari 2020. Kebijakan mulai beberapa hari sebelum Hari Raya Imlek yang jatuh pada 25 Januari. Berbeda dengan PSBB, Presiden Jokowi hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441H. Saat ini kurva penyebaran pandemi ini belum menurun.  Jumlah mereka terkonfirmasi positif masih terus bertambah. Apakah penerapan PSBB efektif?

NEW NORMAL  

Apakah serangan pandemi Covid-19 sudah berakhir? Sejumlah argumentasi berbasis data empiris, sepekat menyebut belum selesainya gelombang serangan virus Corona ini.  Kita belum mampu secara sungguh-sungguh mampu mengendalikan pandemi ini.  Terlepas dari itu semua, kita sudah harus bersiap, suka atau tidak suka untuk menjalani kehidupan new normal. Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mewanti-wanti perlunya intervensi yang tegas pada implementasi peraturan kondisi new normal yang dirancang diberbagai sektor publik. Sejurus Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu, ‘berdampingan’ dengan virus lebih tepat daripada ‘berdamai’ dengan virus.  Kita punya sejarah panjang berdampingan dengan mikroba, seperti virus influenza, atau HIV/AIDS. Pentingnya, mengenali virus ini untuk bisa mencegah penularannya. Kita tak bias mengendalikannya kalau kita tidak mengenalnya dengan baik.

Kondisi new normal, kita tentu memiliki haraan masyarakat tetap produktif di tengah pandemi ini.  Tatanan baru ini dirasakan sangat perlu,  sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif untuk pengobatan virus Corona ini. Hingga kini, ahli virus masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin. Banyak klaim diyakini, satu-satunya cara yang kita bias lakukan menghadapi pandemi ini, bukan dengan menyerah dan tidak melakukan apapun. Kita harus menjaga produktivitas agar dalam situasi seperti ini kita tetap bekerja, namun aman dari virus ini. New normal ini menjadi pedoman kita untuk tetap kerja sekaligus juga tidak terjangkit dengan virus ini. Sebagai tatanan baru, tentu saja menjadi kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.  Pola hidup yang bik menjadi petunjuk tepat dalam new normal. New normal mengharuskan kita untuk melakukan kebiasan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari adanya kerumunan. New normal ini harus menjadi kesadaran kolektif publik, jika tak diindahkan maka dampaknya sangat berbahaya. Kita semua tentu berharap tatanan baru dapat berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan.

Pada skenario new normal, pemerintah menggandeng para pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh politik, dan para ahli untuk merumuskan protokol. Protokol kesehatan new normal yang memastikan warga masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari virus Corona. Sekali lagi, perhatian kita sadari Bersama jika gagal menerapkan prinsip-prinsip new normal, mungkin saja terjadinya gelombang serangan pandemi ini pada fase ke-dua, dan ke-tiga. Gelombang serangan virus itu tentu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mematikan karena kita semua salah menafsirkan new normal dalam tata kehidupan baru.

Perbicangan new normal saat ini sangat mudah ditemui pada kelompok-kelompok masyarakat. Diskursus ini lebih seru lagi di berbagai platform media mass, apalagi lagi media sosial. Padahal, usulan para pakar virus, new normal sebagai tatanan peradaban baru di tengah pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan, jika angka kesembuhannya makin meningkat. Angka kematian makin menurun. Mereka yang terkonfirmasi  positif makin kecil.

Tentu pilihan new norma adalah pilihan tak mudah. Pilihan new normal merupakan langkah percepatan penanganan pandemi ini secara integral kesehatan, sosial, dan ekonomi. Semestinya, skenario new normal tak buru-buru harus diterapkan. Skenario new normal tak ujuk ujuk dijalankan.  New normal harus  mempertimbangkan kesiapan daerah berbasis hasil kajian epidemiolog atas kondisi masing-masing wilayah.

Presiden Jokowi telah meminta seluruh pihak untuk belajar situasi lapangan persiapan new normal di tengah pandemi ini. Seyogyanya, pilihan kebijakan dengan protokol kesehatan yang bersifat adaptif, antisipatif, responsif, dan evaluatif dengan tatanan baru ini. Skenario penerapan new normal bersamaan disiplin protokol kesehatan yang dikawal Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan terus diperluas jika dinilai efektif dalam penerapannya.

Kita semua perlu menyampaikan aspirasi, pentingnya kehati-hatian dan step by step. Jika new normal tanpa protokol kesehatan yang ‘ketat’ atau ‘super ketat’ bisa jadi bumerang bagi kita semua. Dilema inilah yang menjadi perhatian serius. Dilema ini menjadi fokus diskusi sebelum new normal benar-benar dijalankan.

Kita tahu bersama, pedoman WHO adanya transisi menuju new normal selama pandemic ini. Dalam protokol ini, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan virus Corona sebelum menerapkan new normal. Pengendalian juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi misal panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah yang padat. Pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Langkah-langkah seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan memakai masker terus dikampanyekan.

Ide berbeda ditawarkan pemerintah DKI Jakarta dengan memperpanjang pelaksanaan PSBB, sebagai masa PSBB transisi. Kendati memperpanjang PSBB, penerapannya melonggarkan aturan-aturan dalam pembatasan sosial. Sebagai PSBB transisi, bukan new normal seperti yang diwacanakan selama ini. Pelonggaran mulai membuka tempat ibadah. Mengizinkan kembali ojek online beroperasi. Bolehnya kendaraan pribadi diisi penuh, asal masih satu keluarga. Perkantoran, restoran, mal, taman rekreasi mulai dibuka.

Akhirnya, komitmen dan kepatuhan kita semua pada protokol kesehatan sangat menentukan keberhasilan melawan pandemi ini, apakah new normal benar-benar pilihan tepat hidup berdampingan dengan virus ini? Apakah new normal  sebagai cara tepat bekerja produktif di tengah pandemi Covid-19? Jangan sampai new normal membuat kita kebablasan, apalagi abai terhadap protokol kesehatan.

Wallahu’Alam Bissawab.

*Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako

Ayo tulis komentar cerdas