Home Artikel / Opini

Mengapa Kabupaten Sigi Tetap Tertinggal di Sulteng?

162
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

OLEH: Moh. Ahlis Djirimu*

PEKAN lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pepres tersebut menyebutkan bahwa Provinsi Papua memiliki DT terbanyak yakni 22 kabupaten, Provinsi NTT memiliki 13 kabupaten tertinggal, Provinsi Papua Barat mempunyai 8 kabupaten tertinggal, Provinsi Maluku memiliki 6 kabupaten tertinggal, Sumatra Utara memiliki 4 kabupaten tertinggal, 3 DT di Sulteng, 2 DT di Provinsi Maluku Utara, serta masing-masing 1 DT di tiga provinsi Sumatra Barat, NTB dan Lampung. Bila di Maluku, Sumut, Sumbar dan Maluku Utara kabupaten tertinggalnya berada di kepulauan, maka Sulteng berada di daratan kecuali Kabupaten Tojo Una-Una yang enam kecamatannya berada di gugusan Kepulauan Togian. Sulteng merupakan satu-satunya provinsi yang masih memiliki DT di Pulau Sulawesi.

Pada periode kedua Presiden Jokowi, indikator penetapan daerah tertinggal belum berubah. Kinerja penetapan dan pengentasan DT diukur dari perekonomian masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik wilayah. Enam indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator ekonomi, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, keuangan daerah dan geografi.

Mengapa Kabupaten Sigi tetap masuk Daerah Tertinggal (DT) baik sebelum maupun sesudah bencana 28 September 2018? Selama periode 2015-2019, angka kemiskinan di Kabupaten Sigi meningkat baik jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin naik dari 29,14 ribu jiwa di Tahun 2015 menjadi 30,82 ribu jiwa di Tahun 2019. Demikian pula, persentase penduduk miskin meningkat dari 12,75 persen di Tahun 2015 menjadi 12,91 persen di Tahun 2019. Bila dibedah lebih detail berdasarkan Basis Data Terpadu Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K), maka konsentrasi Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak berada di Kecamatan Sigi Biromaru dan Palolo masing-masing mencapai 2.242 KK dan 2.213 KK. Secara keseluruhan, jumlah RTM di DT Kabupaten Sigi mencapai 7.726 KK. Selain itu, konsentrasi RTM desil 1 berada di lima kecamatan yakni Kecamatan Lindu, Nokilalaki, Dolo Barat, Dolo dan Dolo Selatan. Program jaring pengaman sosial tepat pada lima kecamatan itu untuk menjaga daya beli masyarakat seperti pada kondisi sekarang. Selanjutnya, konsentrasi kenaikan RTM terjadi pada empat kecamatan yakni Lindu, Pipikoro, Kulawi dan Palolo. Hal ini berarti penguatan kelembagaan ekonomi di empat kecamatan menjadi sangat mendesak. Namun, pada desil 4, semua kecamatan di DT Kabupaten Sigi mengalaminya. Apalagi pasca rusaknya jaringan irigasi Gumbasa sangat memukul masyarakat di sepanjang aliran irigasi ini. Semoga irigasi ini cepat tertangani dalam dua tahun mendatang.

Angka kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Sigi mengalami kenaikan dari 1,98 poin di Tahun 2015 menjadi 2,17 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti baik jumlah jiwa maupun jumlah rumah tangga miskin, semakin menjauh terjerembab ke dasar kemiskinan semakin besar. Demikian pula angka keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,51 poin di Tahun 2015 menjadi 0,60 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti ketimpangan baik antar sesama penduduk miskin maupun antar rumah Tangga miskin semakin melebar. Strategi penangan masalah ini sebaiknya diletakkan pada usaha mengatasi kedalaman kemiskinan saja karena untuk mengatasi keparahan kemiskinan, membutuhkan strategi, waktu, dan perencanaan yang lama.

Hal yang patut digarisbawahi adalah adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari 5,74 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Tahun 2015 menjadi 2,61 persen di Tahun 2019. Hal ini sangat menggembirakan karena pengangguran terbuka dapat memicu munculnya masalah sosial seperti pencurian, perkelahian antar desa (PaD) yang pernah menjadi stigma buruk bagi Kabupaten Sigi dan semoga hal ini tidak akan terjadi lagi. Angka pengangguran terbuka pada 2019 di Kabupaten Sigi ini lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di Provinsi Sulteng dan Kota Palu pada tahun yang sama. Saatnya bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sigi memiliki database pekerja, pekerja paruh waktu, setengah pengangguran, pengangguran terbuka agar dapat menjadi landasan bagi penyusunan strategi penciptaan lapangan kerja utamanya selaras dengan program Pra Kerja dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini mengalami penurunan 0,1 poin dari 0,31 poin di Tahun 2015 menjadi 0,30 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa ketimpangan distribsi pendapatan di Kabupaten Sigi berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Angka ini menunjukkan bahwa di Tahun 2015, ada 1 persen penduduk Sigi menguasai 31 persen kekayaan Sigi. Selanjutnya, di Tahun 2019, 1 persen penduduk Sigi menguasai 30 persen kekayaan Sigi.

Indikator kedua kinerja pembangunan sumberdaya manusia pada sisi jarak dari rumah penduduk ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sebagai satu di antara tiga kabupaten tertinggal di Sulteng, dari sisi pendidikan, rata-rata jarakke SD/MI di DT Kabupaten Sigimencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalantara SD/MI dengantempattinggal anak usia sekolahhanya 8,73 km. Ini berarti dari sisi jarak rumah penduduk dan SD/MI, Kabupaten Sigi patut memperpendek jarak tersebut terutama berkaitan sekolah satu atap yang berbasis pada potensi rombongan belajar dan ketersediaan guru kelas. Jarakrumahpendudukke SMP/MTs di DT Kabupaten Sigimencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasionalke SMP/MTs hanya 7,97 km. Hal ini berarti baik SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Sigi berjarak hampir dua kali lipat yang tentunya faktor topografi bergunung dan lerang mempersulit anak ke sekolah.Dari sisi kesehatan, rata-rata jarakpraktekdokter di di DT Kabupaten Sigimencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasionaljarak praktek dokter ke rumah penduduk hanyaberjarak 18,51 km. Rata-rata jarakpraktekbidan di DT Kabupaten Sigimencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional praktek bidan, hanya 16,69 km. Hal ini mengindikasikan bahwa jarak pelayanan publik masih menjadi kendala utama di DT Kabupaten Sigi yang hampir dua kali lipat jarak nasional. Rata-rata ketersediaandokter per kecamatan di DT Kabupaten Sigimencapai 8,77 orang atau 9 orang. Sedangkan rata-rata Ketersediaan dokter nasional mencapai 11,2 atau 11 dokter. Rata-rata jarak rumah penduduk ke puskesmas di DT Kabupaten Sigimencapai 14,22 km. Sedangkan Rata-rata jarakrumah penduduk ke Puskesmas nasionalhanya 8,91 km. Rata-rata jarak Pustu di DTKabupaten Sigi mencapai 12,96 km.Sedangkan, rata-rata jarak ke Pustu nasionalhanya 7,6 km. Secara umum, ukuran jarak rumah penduduk ke pusat pelayanan publik, Kabupaten Sigi sebagai kabupaten tertinggal dua kali di bawah jarak nasional. Kinerja pembangunan manusia di DT Kabupaten Sigi tertinggal 0,10 kali lipat di belakang Provinsi Sulteng pada 2015. Di Tahun 2015, kinerja pembangunan manusia ini lebih tertinggal lagi yakni 1,02 kali lipat di belakang IPM Sulteng. Hal ini terlihat dari IPM Kabupaten Sigi berada di bawah IPM Sulteng masing-masing 65,35 poin bagi Sigi dan 66,76 poin bagi Sulteng. Di Tahun 2019, IPM Donggala dan Sulteng masing-masing 68,16 poin dan 69,50 poin. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sigi di Tahun 2015 mencapai 8,13 tahun atau rata-rata pendidikan penduduk Sigi pada kelas 2 SMP/MTs 13 hari lebih tinggi dari RLS Sulteng mencapai 7,97 atau kelas 1 SMP/MTs 3 bulan 7 hari. Sayangnya, di Tahun 2019, RLS Sigi dilampaui oleh RLS Sulteng masing-masing mencapai 8,53 tahun bagi Sigi dan 8,75 tahun bagi Sulteng. Bila kita menggunakan data terpilah, maka Angka Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sigi pada periode 2015-2019 berada di bawah Sulteng. Di Tahun 2015, HLS laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sigi mencapai 11,83 tahun dan 12,42 tahun. Sedangkan HLS tahun yang sama Sulteng masing-masing mencapai 12,39 tahun dan 13,12 tahun. Lalu di Tahun 2019, angka tersebut menunjukkan masing-masing laki-laki dan perempuan mencapai 12,63 tahun dan 13,08 tahun di Sigi dan 12,95 tahun dan 13,50 tahun di Sulteng. Hal ini menunjukkan bahwa lama sekolah siswa laki-laki lebih singkat ketimbang perempuan baik di Sigi maupun di Sulteng.

Data terpilah Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sigi lebih panjang daripada Sulteng. Hal ini ditunjukkan oleh (BPS, 2020) yakni di Tahun 2015, UHH Kabupaten Sigi baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mencapai 66.69 tahun dan 70,52 tahun, dan di Sulteng masing-masing mencapai 65,34 tahun dan 69,26 tahun. Di Tahun 2019, UHH tersebut berturut-turut mencapai 67,54 tahun dan 71,49 tahun di Kabupaten Sigi, serta mencapai 66,32 tahun dan 70,26 tahun di Sulteng. UHH menjadi modal utama Sigi dalam peningkatan sumber daya manusia mungkin saja sebagai lumbung pangan Sulteng, Sigi mempunyai bumbu alamiah di perdesaan pegunungan jauh dari sentuhan penyedap buatan yang dominan di perkotaan.

Pada sisi kesehatan, di Tahun 2019, Kabupaten Sigi mempunyai angka stunting tertinggi tertinggi ketiga di Sulteng di bawah DT Donggala dan DT Tojo Una-Una. Angka Stunting tersebut mencapai 3.547 balita stunting dari 14.422 balita terintry setiap bulan di Sigi Tahun lalu. Hal ini berarti proporsi balita stunting di DT Sigi mencapai 24,6 persen.Data Kemenkeu (2020) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah merealisasikan dana sebesar Rp 116,9 miliar DAK Fisik bagi penanganan stunting. Semoga hal ini berdampak positif, walaupun pola asuh dan pola asah dalam rumah tangga sangat berpengaruh di perdesaan.

Ketiga, indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa kondisi jalan di DTKabupaten Sigi dalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di DT Kabupaten Sigi lebih baik dari nasional. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi di DTKabupaten Sigi mencapai 76,9 persen. Sedangkan Rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Hal ini berarti Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sigi berada di bawah nasional. Pengguna Air Bersih di DT Kabupaten Sigi mencapai 55,58 persen. Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata Nasional mencapai 66,55 persen. Hal ini berarti bahwa DT Kabupaten Sigi tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional. Jangkauan Signal Telpon Seluler di DTKabupaten Sigi mencapai 47,97 persen. Sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Hal ini menunjukkan DT Kabupaten Sigi tertinggal akses komunikasi walaupun lebih baik keterjangkauannya ketimbang nasional.

Keempat, pada sisi keuangan daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah di Tahun 2019, mencapai 3,18 persen. Sedangkan rasio Dana Transfer mencapai 63,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Kabupaten Sigi mempunyai Kapasitas Fiskal kategori “Tinggi”, tetapi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) masih sangat tinggi. Selanjutnya, kesehatan fiskal Kabupaten Sigi berada pada kategori “Sangat Kurang Sehat”, di Tahun 2018. Ruang fiskal Kabupaten Sigi melayani masyarakat mencapai 58,48 persen.

Pada indikator kelima, pada sisi aksesibilitas dan keenam yakni karakteristik wilayah, DT Kabupaten Sigi menghadapi kendala klasik ini. Kecamatan di pegunungan seperti Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, Palolo, Dolo Barat menghadapi kendala ini. Hal ini menyebabkan mahalnya kebutuhan pangan, sandang, papan karena adanya kecamatan yang hanya dapat diakses oleh kenderaan roda dua sebagai pengganti kuda di masa lalu. Gagasan Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Ir. Hasanudin Atjo, MP mendorong peningkatan infratruktur melalui peningkatan status jalan Poros Kalamanta-Seko, Kabupaten Luwu Utara menjadi jalan nasional serta Banggaiba-Kabupaten Pasang Kayu merupakan gagasan brilian sekaligus memacu kerjasama wilayah pegunungan Kabupaten Sigi, Luwu Utara, Pasang Kayu pagi pasokan pangan bagi Ibukota Negara (IKN). Di Tahun 2018, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencapai 74,82 poin berada pada posisi 173 di Indonesia dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) masing-masing mencapai 57,80 poin berada di posisi ke delapan di Sulteng menjadi tantangan pembangunan bagi Sigi

Secara umum, kita terpanggil membantu 3 DT di Sulteng, khususnya Kabupaten Sigi bekerja keluar dari ketertinggalan ini. Namun, penyelenggara pemerintahan di Sigi perlu juga melakukan perubahan pola pikir atau mindset serta ada menyadari komitmen pembangunan seperti ungkapan Bupati Sigi di setiap diskursus pembangunannya. Solusi yang sebaiknya ditempuh adalah Pembenahan sumberdaya manusia, Reformasi Birokrasi, Penyusunan bersama dan terpadu Rencana dan Implementasi Money Folow Program (MFP). Saat ini, Kabupaten Sigi telah mempunyai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Palolo yang dapat menjadi kutub pertumbuhan dan menginisiasi RPKP Kulawi Raya bagi komoditi kopi maupun RPKP Pariwisata di kawasan Dolo dan Marawola serta melibat Universitas Tadulako yang mempunyai lahan pertanian bagi pendampingan masyarakat di Sibalaya dan Palolo. Di samping itu, Ikatan Alumni Universitas Tadulako mempunyai home base pendampingan di Pesaku sebagai titik sentral mobilisasi pendampingan bagi 22 desa Zona Rawan Bencana (ZRB) non likuifaksi, yang dominan berada di wilayah Sigi sebelah barat sungai Palu. Tantangan kedepan adalah menindaklanjuti berbagai MOU antara berbagai Peguruan Tinggi dengan Pemkab Sigi, khususnya pendampingan penyusunan dokumen perencanaan tingkat desa yang sensitif bencana dan sensitif gender sebagai strategi jangka pendek.  (*Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas