Home Parigi Moutong

DPRD Parimo Soroti Peningkatan Data Kemiskinan

135
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto. (Foto: Dok. Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto,  menyoroti data kemiskinan di Parimo terjadi  peningkatan di tengah pandemi Covid-19.

“Terjadinya peningkatan jumlah data tersebut dapat membuka mata kita semua.  Tumpang tindihnya data kemiskinan di Parimo terkuak, dan ternyata banyak warga Parimo yang layak mendapat perhatian dari pemerintah” tukas Sayutin kepada Metrosulawesi.id, Minggu (17/05/2020)

Dikatakan Sayutin,  sejumlah data Kemiskinan masih menggunakan data tahun 2015 hingga saat ini, dan tidak dilakukan verifikasi setiap tahunnya. Akibatya,  sejumlah bantuan banyak tidak tepat sasaran.

Seperti yang terlihat, dari penerima di sejumlah kecamatan di Parimo, banyak yang sudah tidak layak menerima masih terdata. Hal ini dikarenakan tidak ada  pembaruan data kemiskinan oleh dinas terkait.

“Di lapangan warga yang layak menerima itu dikesampingkan karena tidak masuk  dalam data PKH, BNPT dan lain sebagainya.” tutur Sayutin.

Olehnya itu. Lanjut Sayutin,  perlu didorong untuk pemutakhiran data oleh dinas terkait agar tidak terjadi carut marut seperti saat ini. Dengan pemuktakhiran data baru, setidaknya  bantuan dari pemerintah baik Bansos BLT Kemensos, BLT DD serta bantuan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang layak menerima.

“Secara tegas kami DPRD Parimo melalui Pansus Covid-19 akan mengawal penyaluran bantuan itu serta data-data kemiskinan yang hingga kini masih kontradiktif. Dan Pansus akan bergerak dan terus mengejar, karena yang terpenting itu adalah Data, karena tanpa itu pasti terjadi ketimpangan, dalam penyaluran dilapangan,” terang Sayutin.

Ditambahkan Sayutin, dengan adanya data miskin yang bermasalah itu, akan menjadi PR bersama untuk menyelesaikan, baik DPRD sebagai tugas pengawasan dan pemerintah daerah segera menyelesaikan seluruh persoalan tersebut, agar masyarakat tidak menjadi korban dalam hal ini. 

“Ini menjadi PR bersama untuk menyelesaikannya. Baik DPRD sebagai tugas pengawasan dan Pemda segeralah menyelesaikan persoalan itu, agar masyarakat tidak menjadi korban dalam hal itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Zulfikar

Ayo tulis komentar cerdas