SIDANG PERDANA - Bupati Donggala, Kasman Lassa ikut melihat langsung jalannya majelis TPTGR, yang menyidangkan proyek Anjungan Goneggati di ruang Dharma Wanita BKPSDM, Senin 11 Mei 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Sidang TPTGR Proyek Anjungan Gonenggati Donggala

Donggala, Metrosulawesi.id – Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) melaksanakan sidang dugaan penyalahgunaan dana pembanguan proyek Anjungan Gonenggati, Donggala, Senin 11 Mei 2020.

Sidang yang dipimpin hakim ketua DB Lubis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kasaman Lassa serta pimpinan OPD. Juga tampak dua tertuntut, Sajaun (Kadis Pariwisata Donggala) dan Hi Amrin (kontraktor).

Majelis Hakim TPTGR yang diketuai DB Lubis secara bergantian membacakan putusan setebal 37 halaman.

“Proyek anjungan Goneggati dimulai pembangunannya pada tahun 2016, 2017, 2018 dan dikerjakan oleh PT Farizi Jaya Borneo dan CV Magario Mandiri. Di tahun pertama pembangunan (2016) temuan BPK sebesar Rp510 juta, dan pihak kontraktor baru mengembalikan Rp200 juta. Selanjutnya 2017 temuan dalam bentuk ketidaksesuaian sebear Rp1 miliar lebih,” kata anggota Hakim Rustam Efendi.

Dikatakannya lagi di tahun 2017, selain ketidak-sesuaian pembanguan kawasan Pariwidata Gonenggati juga ditemukan adanya ketidak-sesuaian pembangunan rumah adat di kawasan Anjungan Goneggati senilai Rp184 juta.

“Dari temuan ini kontraktor baru mengembalikan Rp10 juta. Kemudian 2018 kelebihan pembayaran pembangunan rumah adat sebesar Rp190 juta, kontraktor baru mengembalikan Rp10 juta,” sebutnya.

Setelah membaca amar putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim TPTGR, DB Lubis memerintahkan kepada kontraktor agar mengembalikan kerugian negara dalam proyek pembangunan Anjungan Gonenggati.

“Memerintahkan kepada pihak tertuntut kontraktor mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1 miliar lebih dalam waktu 12 bulan kedepan, terhitung dari sekarang sampai dengan Mei 2021,” tutup DB Lubis.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas