Hasanuddin Atjo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah merancang strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan mewujudkan Sulteng incorporated.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Dr Hasanuddin Atjo, menjelaskan Sulawesi Tengah incooporated bertujuan agar ketimpangan antar 13 kabupaten kota dalam kinerja makro ekonomi bisa diminimalkan agar tak jomplang.

“Mewujudkan Sulawesi Tengah yang incorporated akan diskenariokan melalui pengembangan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan keunggulan spesifik lokal, yaitu pada sektor pangan, pariwisata, tambang dan sektor jasa. Satu kabupaten bisa saja lebih dari satu keunggulan spesifik lokal sebagai lokomotif. Desain pengembangan kabupaten/kota idealnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota dan diperdakan,” ungkap Hasanuddin, Kamis, 7 Mei 2020.

Dia mengungkapkan evaluasi di tahun 2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota Sulteng bergerak dari angka 2,89 – 12,39 persen (terendah Kabupaten Donggala dan tertinggi Morowali).

Kemiskinan dari angka 7,80-18,40 persen, pengangguran terbuka 2,02 – 6,36 persen; PDRB atau pendapatan per kapita 29,89 – 169, 96 juta rupiah, rasio gini 0,300 – 0,369; dan PDRB, atau pendapatan disetiap kabupaten bergerak dari 2,2 – 26,8 triliun rupiah.

Hasanuddin mengatakan pendekatan kewilayahan juga menjadi penting dalam rangka efisiensi dan membangun daya saing. Berdasarkan pendekatan ekosistem laut, Sulawesi Tengah terbagi atas empat kawasan yaitu Selat Makassar terdiri kabupaten Tolitoli, Donggala, kota Palu dan kabupaten Sigi.

Teluk Tomini terdiri kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo una-una dan sebahagian Banggai. Kawasan teluk Tolo terdiri Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai laut, Morowali utara dan Morowali. Selanjutnya kawasan laut Sulawesi adalah kabupaten Buol.

Salah satu contoh kerjasama antar kabupaten yaitu kerjasama utara-utara kawasan laut Sulawesi, yaitu antar Kabupaten Buol dengan sejumlah kabupaten di Gorontalo dan sebagian Sulawesi Utara di bidang ekonomi yang saat ini telah direspon oleh sejumlah kementrian. Tentunya ini bisa ditindaklanjuti melalui kerjasama di kawasan lainnya.

Keberlanjutan menjadi fokus dari program dunia SDG,s, Sustainable Development Goal yang berisi 17 tujuan. Transformasi Pembangunan ekonomi harus berbasis tataruang dan digitalisasi agar dapat terukur dan tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius dan membahayakan.

“Data menjadi pondasi atau basis penting untuk tujuan itu, sehingga telah dilahirkan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini diikuti dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 dan 90 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD yang mengatur perencanaan dan penggaran yang berbasis digital, e-Planning dan e-Budgeting,” tandas Hasanuddin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas