Home Sulteng

Corona Pengaruhi Program Pemda 2021

MUSRENBANG VIRTUAL - Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola (tengah) didampingi Sekdaprov Hidayat Lamakarate (kanan atas) menatap layar monitor pada acara Musrenbang secara virtual di kantor gubernur, Senin 27 April 2020. (Foto: Humas Pemprov)
  • Ketua DPRD Sulteng Minta Perkuat Pertanian

Palu, Metrosulawesi.id – Di tengah pandemi covid-19, Pemda Provinsi Sulteng sukses melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 secara virtual pada Senin 27 April 2020.

Musrenbang virtual diikuti para kepala daerah se Sulteng, unsur legislatif, forkopimda, akademisi dan para perencana pembangunan.

Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si mengatakan, corona telah berimbas pada perubahan rencana pembangunan 2021 agar sesuai dengan agenda nasional tahun depan.

Sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Dr. Suharso Manoarfa di awal musrenbang bahwa RKP nasional 2021 akan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional.

Sehingga kata gubernur, agenda-agenda yang selaras antara lain meningkatkan SDM dan kualitas sarana prasarana kesehatan; meningkatkan investasi infrastruktur pariwisata dan industrialisasi pangan; pemulihan ekonomi daerah ke-4 sektor terdampak yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi dan keuangan.

Selain itu, program kegiatan yang diselenggarakan pada 2021 mesti sinkron dengan 20 major project yang jadi prioritas nasional di Sulteng.

Di antaranya ialah pembangunan ruas jalan Gimpu-Peana-Kalamanta (Sulteng) dan Luwu Utara (Sulsel), pengembangan dan peningkatan status bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu, pengembangan dan peningkatan status pelabuhan penyeberangan Taipa, kajian pembangunan jalan tol Tambu-Kasimbar dan pembangunan pelabuhan fery di Tambu dan Kasimbar, peningkatan ruas jalan Buol-Tolitoli-Donggala-KEK Palu dan dukungan air bersih ke KEK Palu, dan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pangan, tambang, pariwisata dan navigasi.

“Saya berharap agar forum musrenbang secara virtual ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota yang akan dilaksanakan tahun 2021,” tuturnya.

Terkait penanganan corona di daerah maka pemerintah pusat lewat Menteri PPN meminta para kepala daerah se Sulteng supaya terus memperkuat koordinasi, melaksanakan tahapan-tahapan active screening, tracking, tracing dan isolasi serta pengendalian pergerakan orang.

Sementara itu, pada kesempatan Musrenbang RKPD 2021 itu, Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawita menyoroti produktivitas tenaga kerja di Sulteng. Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan ancaman sekaligus tantangan karena dapat menyebabkan tenaga kerja kalah bersaing dari negara lain di tengah persaingan yang semakin ketat.

Di bagian lain, Hj Nilam mengingatkan untuk memperkuat sektor pertanian. Terutama dalam masa Pandemi Covid-19 ini, mengajak semua pihak untuk “Berpikir Kemungkinan Terburuk” bagi Sulawesi Tengah, terutama bagi 3.054.023 jiwa penduduk.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Krisis Kesehatan menglobal di mana baik Sektor Informal dan UMKM sangat terdampak dan dapat menjadi pemicu Staglasi yakni Stagnasi dan Inflasi.

“Oleh karena itu, marilah kita di Sulteng bersiap menghadapinya. Pertanian utamanya Tanaman Pangan dan Perikanan akan menjadi satu-satunya penyelamat. Kita patut mencamkan bahwa “lebih baik tidak ada uang, daripada tidak ada beras, jagung, dan ikan”,” kata Hj Nilam.

“Kami menaruh harapan besar pada petani, perkebunan, peternakan, nelayan bersama Perangkat Daerah terkait karena sektor pertanianlah menjadi satu-satunya penyelamat dari Pandemi Covid-19 menuju ancaman Krisis Pangan Pangan,” tambahnya.

Menurut Nilam, masa pandemi Covid-19 ini belum mencapai titik kulminasi, apalagi titik akhir.

“Bagi kita di Sulawesi Tengah, ada hikmah di balik peristiwa ini. Ibaratnya dalam keluarga, hikmah tersebut sepatutnya menyadarkan kita bahwa jangan hidup bergantung pada terus pada orang tua yaitu Pemerintah Pusat,” katanya.

“Kesadaran kritis harus dibangun bahwa kita harus mencari sumber pembiayaan sendiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sulteng dalam sejarah perjalanannya sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi di masa lalu, hanya Kabupaten Donggala beribukota Poso, berkembang menjadi empatdaerah, setelah pemekaran 4 daerah induk melahirkan sembilandaerahotonom baru (DOB) masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Sementara mendagri yang diwakili Staf Khusus Pemerintahan Prof. Dr. Muhlis Hamdi menyampaikan apresiasi atas indikator pertumbuhan ekonomi Sulteng 2019 mencapai 7,15 persen atau lebih tinggi dari nasional yang 5,02 persen dan gini rasio 0,330 poin atau lebih rendah dari nasional yang 0,380 poin.

Meski begitu guru besar ilmu kebijakan publik ini menyorot angka kemiskinan daerah yang masih tinggi daripada nasional yaitu 13,48 persen berbanding 9,22 persen.

Untuk itu, Ia minta perhatian para kepala daerah se Sulteng supaya bekerja lebih keras lagi untuk mengentaskan kemiskinan.

Ia juga mengucapkan terima kasih dengan telah diserahkannya laporan realokasi APBD Provinsi Sulteng untuk penanganan wabah covid-19 ke mendagri pada 18 April lalu.

Dengan realokasi itu, Ia berharap pemda mensinkronkan RKPD dan RKP nasional dalam memanfaatkannya.

“Ini adalah perang melawan musuh tidak terlihat yang pandeminya paling luas dalam sejarah manusia,” ungkapnya. (*)

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas