Home Donggala

Miris, Petugas Perbatasan Sulteng Terpaksa Makan Mi Instan

3199
Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Yuyun Wahyudi, Ketua DPRD Donggala serta beberapa anggota DPRD melakukan sidak petugas kesehatan yang menjaga perbatasan Sulsel dan Sumbar, Rabu (22/4/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Kajari: Jangan Main-main dengan Dana Covid-19

Donggala, Metrosulawesi.id – Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Yuyun Wahyudi bersama Ketua DPRD Donggala Takwin meninjau tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah perbatasan Sulselbar tepatnya Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, Rabu (22/4/2020).

Kedatangan rombongan tersebut selain memberikan masker 500 lembar kepada petugas, juga mengecek logistik dan peralatan yang digunakan selama melakukan penjagaan di tempat itu.

“Kenapa seperti ini kondisi tempat istirahat disatukan dengan dapur, baru berantakan, logistiknya juga nggak ada tersedia. Emang ini kemping Pramuka, untung saya datang dan melihat langsung kondisi di lapangan, mana Camat Banawa Selatan. Seluruh perangkat yang terlibat di pos ini saya mau dengar penjelasnnya,” kata Yuyun dengan nada tinggi.

Dari keterangan beberapa petugas di hadapan Kepala Kejaksaan dan Ketua DPRD, petugas dijatah beras 20 kilogram selama dua minggu. Begitu juga dengan gula, kopi. Yang miris, petugas diberikan mi instan yang sudah hampir kedaluwarsa.

“Kita ini menjaga perbatasan, menjaga kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Donggala dan Sulteng secara umum. Tapi kondisi fisik kami juga harus diperhatikan vitamin tidak ada cuma mi saja dimakan tiap hari baru sudah mau kedaluwarsa, terkadang kami hanya disuruh makan di rumah makan saja pak,” kata petugas.

Mendengar curahatan petugas Kejari Yuyun langsung menelpon Kepala BPBD Akris Fatah meminta kejelasan. Dari pengakuan Akris, kebutuhan logistik sudah diberikan kepada koordinator atasa nama Ricky, tapi kenyataan di lapangan tak seperti yang diharapkan.

“Mana itu dana penanganan Covid-19, sebentar jam 3 saya tunggu di kantor panggil juga kadis kesehatan,” sebut Yuyun saat berkomunikasi dengan Akris via HP.

Yuyun menambahkan, pihaknya tak segan menindak oknum yang coba main-main dengan dana Covid.

“Perintah pusat, ancaman hukuman bagi yang berani bermain anggaran Covid-19 pidana mati,” tegasnya.

Tempat yang sama ketua DPRD Takwin meminta penjelasan kepada petugas BPBD bernama Aru yang juga berada di pos penjagaan kesehatan itu, untuk memastikan kondsi logistik yang sebenarnya.

“Saya sudah lapor pak ke kantor BPBD, ketika saya meminta tambahan logistik sampai di sana saya ditegur dibilang ko pake apa itu beras 20 kilogram cepatnya habis, hanya itu jawaban pak?” Jawab Aru.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas