Home Sulteng

Disdukcapil Diminta Setop Cetak Suket

Abd Haris Yotolembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulteng, Abd Haris Yotolembah, mengungkapkan ia bersama jajaran Kepala Disdukcapil se-Indonesia telah melakukan video conference dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif, Kamis, 23 April 2020.

Haris mengatakan salah satu penegasan Dirjen meminta Disdukcapil menyetop pencetakan Surat keterangan (Suket) pengganti E-KTP. Itu karena saat ini stok balngko E-KTP sangat mencukupi untuk keperluan pencetakan E-KTP.

“Pak Dirjen minta jangan lagi dicetak Suket karena stok blangko E-KTP sudah banyak,” ungkap Haris kepada Metrosulawesi, Kamis, 23 April 2020.

Dia mengatakan untuk Sulteng saat ini masih memiliki stok blangko E-KTP sekitar 10.000 keping. Stok tersebut berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Sulteng Jalan Dewi Sartika Palu.

Stok itu akan didistribusikan kepada kabupaten/kota yang meminta penambahan blangko E-KTP. Tujuannya agar masyarakat yang masih memiliki Suket bisa segera mengganti menjadi E-KTP.

“Untuk Sulawesi Tengah masih ada sekitar 4.000 leibi Suket yang harus diganti menjadi E-KTP,” ujar mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng itu.

Haris optimis masyarakat yang masih memegang Suket bisa segera dicetakkan menjadi E-KTP. Untuk stok blangko Disdukcapil kabupaten/kota dipastikan masih cukup untuk pelayanan E-KTP.

“Stok kita masih ada 20.000 keping di Jakarta, cuma belum bisa diambil karena masih pandemi virus corona (Covid-19),” ucapnya.

Pelayanan di kabupaten/kota dikatakan tetap jalan, hanya saja masih harus melalui online untuk mencegah penyebaran Covid-19. Demikian pula untuk perekaman E-KTP masih disetop sementara waktu.

Penyetopan itu juga mengikuti instruksi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Haris menilai langkah penyetopan tersebut sangat baik untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19.

“Perekaman yang dilayani masih tetap untuk kategori mendesak seperti mau daftar Tentara atau Polisi. Kita yakin masyarakat dapat memaklumi karena ini dampak pandemi virus corona,” pungkas Haris.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas