Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

OLEH: Moh. Ahlis Djirimu*

PEMERINTAH Pusat mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem Keuangan. Dalam regulasi tersebut, Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Teknis implementasi PERPU tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pada daerah yang kemandirian fiskalnya tinggi, PERPU ini tidak akan menjadi kendala karena daerah tersebut secara potensial mempunyai berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada  daerah yang ketergantungan fiskalnya kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi pada Pemerintah Pusat atau dalam terminologi keuangan daerah adalah daerah yang mengalami “ilusi fiskal”, maka akan mengalami kesulitan sumber PAD dan kesulitan dalam implementasi regulasi ini. Ilusi fiskal merupakan sebuah fenomena yang terjadi apabila Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat ke daerah berupa Dana Perimbangan sehingga memberikan manfaat terciptanya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkat penerimaan asli daerah (PAD) itu sendiri. Namun dalam realitasnya, keadaan ini belum tercipta karena belanja di daerah bukanlah belanja yang mendorong dampak ganda (multiplier effect) bagi kemakmuran daerah, tetapi mendorong kemakmuran aparatur karena dominan hanya menjadi Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai di Sulteng secara keseluruhan realisasinya mencapai Rp 7,40 triliun dan total belanja mencapai Rp 19,40 triliun pada Tahun 2019. Proporsi Belanja Pegawai se Sulteng mencapai 37,56 persen dari total belanja. Kabupaten Banggai menduduki rekor tertinggi BelanjaPegawainya mencapai 55,72 persen diikuti oleh Kabupaten Poso sebesar 52,75 persen dan ketiga Kabupaten Donggala mencapai 50,07 persen. Sebaliknya, Belanja Pegawai terendah dicapai oleh Kabupaten Banggai Laut mencapai 29,47 persen diikuti oleh Provinsi Sulteng sebesar 32,29 persen. Selain itu, di Tahun 2019, rata-rata PAD terhadap Rasio rata-rata PAD terhadap belanja daerah Tahun 2019 sebesar 11,77 persen. Di Sulteng, hanyatiga Pemerintah Daerah yang memiliki rasio di atas rasio rata-rata yaitu Pemprov Sulawesi Tengah sebesar 26,58 persen, Kabupaten Morowali mencapai 19,01 persen, dan Kota Palu sebesar 18,09 persen. Hal ini berarti bahwa dalam skala 5, rasio tersebut menunjukkan pada kita bahwa semua kabupaten dan kota di Sulteng berada pada skala 1 yakni 0-20 yang berarti kategori sangat tergantung pada Dana Perimbangan asal Pemerintah Pusat. Sedangkan Provinsi Sulteng berada pada skala 2 yakni 20-40 kategori tergantung. Kota Palu dan Kabupaten Morowali berada pada jalur tepat menuju Kemandirian Fiskal pada sisi penerimaan sekaligus melakukan spending review dalam membiayai pembangunan.

Setelah berlakunya tiga undang-undang otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemandirian fiskal bagi beberapa daerah termasuk Sulteng relatif belum juga tercipta. Demikian pula berlakunya dua undang-undang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, justru daerah tertentu termasuk 13 kabupaten/kota di Sulteng semakin bergantung pada belas kasihan Pemerintah Pusat. Inilah yang disebut sebagai ilusi fiskal. Akibatnya, ketika terjadi la force majeure, dan/atau adanya kejadian yang akan mengancam stabilitas nasional seperti COVID-19, maka daerah akan terkena imbasnya. Berbeda tentunya bila PAD menjadi andalan pembiayaan pembangunan, maka budget constraint secara relatif tidak akan menimbulkan masalah dan kreativitas Pemerintah Daerah tidak terganggu oleh masalah klasik anggaran.

Pemerintah Provinsi Sulteng bersama DPRD melakukan refocusing anggaran Tahun 2020 mencapai Rp 112 miliar lebih bagi pencegahan Covid-19. Kebutuhan terbesar secara rasional didominasi oleh sektor kesehatan mencapai Rp 33 miliar lebih atau proporsinya mencapai 29,87 persen bagi penanganan pasien di RSUD Undata dan RSUD Madani. Selain itu, realokasi anggaran tersebut diperuntukkan juga bagi pembelian alat tes Swab, insentif perawat garis depan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), serta berbagai kebutuhan lainnya bagi pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, hal yang menggembirakan adalah Pemerintah Provinsi Sulteng merealokasikan anggaran bagi pengadaan mesin dan peralatan penunjang APD sebesar Rp 2 miliar pada beberapa SMKN di Kota Palu sehingga pembuatan APD dapat dilakukan di Kota Palu tanpa menunggu APD yang berasal dari luar Sulteng. Hal ini akan mendorong perputaran uang di Kota Palu menciptakan lapangan kerja dan memberikan ketrampilan bagi pelajar SMKN sehingga saat mereka tamat, pelajar ini telah mempunyai hardskill dan softskill.

Untuk mendukung Program Jaring Pengaman Sosial khususnya pada masyarakat miskin dan nyaris miskin Sulteng yang terdampak COVID-19, pemerintah provinsi merealokasikan anggaran kebutuhan cadangan pangan sebesar Rp 6,53 miliar lebih melalui Dinas Tanaman Pangan langsung pada masyarakat terdampak di 13 kabupaten/kota. Baik realokasi bidang pendidikan maupun bidang pangan sebaiknya harus menjabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Realokasi Pergeseran Anggaran oleh Dinas Dikbud dan Dinas Tanaman Pangan Sulteng berkoordinasi dengan Dinas Dikbud dan Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten/kota agar jelas standard operational procedure (SOP).

Pemerintah Provinsi Sulteng merealokasikan juga Belanja Tidak Langsung berupa Program Jaring Pengaman Sosial dan insentif bagi perawat pada RSUD Anutapura Kota Palu. Realokasi anggaran tersebut mencapai Rp 33,28 miliar. Patut dicatat bahwa sasaran utama Program Jaring Pengaman Sosial tersebut 312.590 Kepala Keluarga sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2019. Dari jumlah tersebut, rumah tangga miskin penerima terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 52.315 Kepala Keluarga, sebaliknya, rumah tangga tersedikit penerima program di Kabupaten Banggai Laut mencapai 4.879 Kepala Keluarga. Sedangkan rumah tangga penerima sembako mencapai 165.868 Kepala Keluarga dengan proporsi terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 29.554 Kepala Keluarga, sebaliknya, rumah tangga miskin penerima tersedikit juga di Kabupaten Banggai mencapai 2.536 Kepala Keluarga. Hal paling perlu dipastikan adalah data tersebut berbasis pada BDT-TNP2K yang telah diverifikasi dan divalidasi berbasis masyarakat dengan melibatkan RT, desa/kelurahan dan kecamatan sehingga tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi keuangan. Hal ini dapat meminimalisir gejolak sosial di masyarakat atas pemberian 10 kg beras/KK/bulan. (*Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas