Home Sulteng

Pengurangan Denda PKB Menolong Wajib Pajak di Tengah Pandemi Covid-19

304
Drs. Abd. Wahab Harmain, MM. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu,  Metrosulawesi.id– Kebijakan berupa Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengurangan pokok tunggakkan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya di Provinsi Sulteng, sangat membantu meringkan beban masyarakat.

Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah ini, kini dirasa amat membantu meringankan beban masyarakat di tengah dampak ekonomi akibat covid-19, terkhusus bagi wajib pajak yang menunggak dalam jumlah besar.

Respon masyarakat melunasi kewajiban administrasi kendaraan bermotor dalam pengamatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng sejauh ini sangat memuaskan.

Meski tidak dirinci berapa total penerimaan yang sudah terkumpul tapi dipastikan sejumlah besar penunggak telah berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan langka ini sebelum resmi berakhir 31 Mei nanti.

“Alhamdulillah saat ini lancar dan tunggakan dari tahun 2018 sampai (tahun) ke bawah terus bergerak pembayarannya,” ucap Kepala Bapenda Sulteng Drs. Abd. Wahab Harmain, MM, kepada awak media.

Terkait kemungkinan perpanjangan pengurangan dan penghapusan denda pajak,  kata Wahab Harmain,  akan dikaji dulu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ditambahkannya, tim pembina Samsat Daerah dalam melayani masyarakat di tengah mewabahnya covid-19 telah menerapkan langkah-langkah antisipasi seperti penyesuaian jam pelayanan. Dari kesepakatan Dirlantas, Bapenda dan Jasa Raharja, waktunya diperpendek sampai dengan jam 12.00 Wita.

Dalam pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan, petugas juga diwajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan saat melayani. Begitu pula tempat duduk antar wajib pajak telah diatur mesti berjarak 1 meter sesuai jarak aman yang dianjurkan serta disiapkan handsanitizer dan wastafel cuci tangan. Kecuali untuk pelayan Kota Palu   yang pakai bilik sterilisasi.

Selain dengan membayar langsung di unit-unit pelayanan samsat kabupaten/kota, wajib pajak tambahnya juga bisa membayar secara online lewat layanan Samsat Online Nasional (Samolnas) untuk mendapat keringanan denda pajak.

Terkait wacana tiga hari berhenti total, mulai tanggal 10 sampai 12 April 2020 yang viral di media-media sosial, Wahab mengakui  pihaknya belum menerima edaran resmi apapun dari pemerintah provinsi terkait itu.

Meski tanggal 10 telah ditetapkan sebagai hari libur keagamaan, tapi untuk tanggal 11 atau Sabtu nanti, semua kantor dan gerai samsat tetap buka seperti biasa namun tidak menutupi kemungkinan tidak buka dikarenakan kondisi wilayah kabupten/kota setempat yang disepakati bersama antara Satlantas, UPT Pendapatan dan Jasa Raharja dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangi bersama.

Lebih jauh Wahab menuturkan, terkecuali UPTB Wilayah IV Morowali yang membawahi wilayah kerja Morowali Utara,   harus berkoordinasi dulu dengan Dirlantas dan Jasa Raharja untuk membuat berita acara terkait kebijakan lokal pemda setempat yang menutup pelayanan sementara waktu karena alasan khusus.

“Begitu SOP kita karena tidak bekerja sendiri,” tutur  Sekretaris Bapenda Muh. Nur, SSTP, M.Si melengkapi penjelasan kepala badan.(*)

Reporter: Djunaedi

Ayo tulis komentar cerdas