Home Sulteng

Diskominfo Tunda Sejumlah Kegiatan, Antisipasi Corona

131
Kantor Diskominfo Provinsi Sulteng. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulteng menunda sejumlah kegiatan mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19). Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng, Hasim, kepada Metrosulawesi, Rabu, 1 April 2020.

“Kegiatan terpaksa kita tunda untuk mencegah penyebaran wabah corona,” ungkap Hasim.

Dia menerangkan kegiatan yang ditunda yaitu sosialisasi di STMIK Adhi Guna Palu, sosialiasi di Parigi Moutong, dan rapat antar OPD terkait. Sosialisasi yang harusnya digelar terkait pencegahan virus corona.

“Jadi meski sosialisasi terkait corona tetap harus ditunda karena sifatnya mengumpulkan banyak orang,” ucap Hasim.

Dengan pendundaan tersebut, Diskominfo Sulteng kata Hasim memanfaatkan media  sosial untuk menyosialisasikan pencegahan dan penanganan virus corona. Sebelumnya diberitakan terkait wabah Covid-19, Diskominfo Provinsi Sulteng berpandangan identitas atau data pasien Covid-19 bukan untuk konsumsi publik.

“Kita menyesalkan keputusan Pemerintah Kota Palu, karena data pasien Covid-19 masuk informasi yang dikecualikan untuk dipublikasi,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng, Hasim, kepada Metrosulawesi, Senin, 30 Maret 2020.

Hasim mengungkapkan Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia telah mengeluarkan pers release tertanggal 21 Maret 2020 yang melarang identitas pasien corona dibuka untuk publik. Dalam point 1 huruf a pers release tersebut ditegaskan informasi publik yang berisi informasi pribadi dan/atau informasi (rekam) medik terkait virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

Huruf b dipertegas bahwa informasi pribadi tersebut wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara huruf c mengatur pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Kalau yang huruf d jelas dikatakan informasi pribadi ini hanya dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hasim.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas