Home Ekonomi

‘Terinfeksi’ Corona, PHRI Minta Relaksasi

Salah satu hotel berbintang di Kota Palu yang sudah beroperasi pascabencana. (Foto: Metrosulawesi/ Pataruddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Menyikapi imbauan pencegahan covid-19, Ketua Umum BPP PHRI, Haryadi Sukamdani menyurati seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) seluruh Indonesia yang meminta pemberian relaksasi bagi usaha hotel dan restoran serta tempat hiburan yang merupakan anggota PHRI. Surat bernomor 011/BPP-PHRI-XVII/03/2020, tertanggal 30 Maret 2020.

Insentif atau stimulus yang diminta oleh PHRI yaitu membebaskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membebaskan pemungutan pajak hotel dan restoran sampai bulan Desember 2020, membebaskan pajak hiburan, membebaskan pajak reklame, memberi relaksasi terhadap
pajak air tanah dan pajak penerangan jalan.

Permintaan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/2436/SJ tentang Pencengahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 17 Maret 2020 pada poin 5.

“Relaksasi atau stimulus ini kami harapkan dapat membantu meringankan cashflow perusahaan guna menjaga agar beban perusahaan terhadap karyawan dan utilitas dapat tetap terjaga,” kata Haryadi Sukamdani.

“Permasalahan ini (covid-19) merupakan dampak global yang memukul sektor industri secara menyeluruh, khususnya sektor hotel dan restoran. Sampai dengan saat ini tingkat hunian hotel/okupansi gotel dan restoran anggota PHRI berkisar dibawah 9 persen.

“Kondisi ini jelas sangat mematikan jalannya operasional industri perhotelan,” kata Haryadi Sukamdani dalam keterangan tertulisnya.

Kata Haryadi, dengan kondisi yang demikian, maka industri hotel & restoran tidak lagi dapat memberikan jaminan pekerjaan kepada pekerjanya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan hubungan industrial. Beban perusahaan dengan pendapatan sudah tidak sesuai lagi.

Sementara itu, BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tengah tingkat okupansi saat ini 15 persen.

“Anjloknya tingkat hunian hotel memicu pengurangan atau merumahkan tenaga kerja (karyawan tetap, kontrak dan tenaga harian) yang mencapai 58 persen,” kata Fery Taula, Ketua DPD PHRI Sulawesi Tengah.

“Dirumahkan artinya tidak bekerja dan tidak digaji, ada yang masuk kerja hanya 15 hari dan ada juga yang bekerja dengan gaji 50 persen. Selama dirumahkan mereka bebas mencari kerja lain,” kata Fery lagi.

Merumahkan karyawan masuk dalam program 20-30 hari. Namun ada juga yang sudah merumahkan karyawannya mulai 20 Maret lalu, ada juga mulai 1 April ini.

Reporter: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas