Home Palu

Identitas Pasien Corona Bukan Konsumsi Publik

Hasyim. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Diskominfo Sulteng Sesalkan Keputusan Pemkot Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulteng menyesalkan keputusan Wali Kota Palu, Hidayat, yang akan membuka identitas pasien virus corona (Covid-19). Diskominfo Provinsi Sulteng berpandangan identitas atau data pasien Covid-19 bukan untuk konsumsi publik.

Diketahui keputusan tersebut diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat melalui rapat yang dipimpin Wali Kota, Hidayat, di Palu, Minggu, 29 Maret 2020.

“Kita menyesalkan keputusan Pemerintah Kota Palu, karena data pasien Covid-19 masuk informasi yang dikecualikan untuk dipublikasi,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng, Hasim, kepada Metrosulawesi, Senin, 30 Maret 2020.

Hasim mengungkapkan Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia telah mengeluarkan pers release tertanggal 21 Maret 2020 yang melarang identitas pasien corona dibuka untuk publik. Dalam point 1 huruf a pers release tersebut ditegaskan informasi publik yang berisi informasi pribadi dan/atau informasi (rekam) medik terkait virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

Huruf b dipertegas bahwa informasi pribadi tersebut wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara huruf c mengatur pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Kalau yang huruf d jelas dikatakan informasi pribadi ini hanya dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hasim.

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 28 g UUDNRI 1945, Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 15 dan 16 Penjelasan UU 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Juga memperhatikan Pasal 46 dan 47 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 tahun 39 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Dalam waktu dekat kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Palu untuk membahas ini,” tandas Hasim.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas