Iskandar Nongtji. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Sigi, Metrosulawesi.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sigi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sigi akan melakukan uji publik data bantuan stimulan bagi masyarakat yang terdampak bencana 2018 silam.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Iskandar Nongtji mengatakan, uji publik tersebut tidak lain untuk mengetahui jumlah data yang telah ada untuk di sampaikan ke masyarakat.

“Uji publik ini merupakan data yang kita punya dari rusak berat, sedang dan ringan yang nantinya akan disampaikan melalui pampflet, sehingga masyarakat dapat mengetahui ada nama yang sudah masuk, atau belum maupun yang ganda,” kata Iskandar, Ahad, 8 Maret 2020.

Uji publik ini lanjut Iskandar, akan dimulakan pada hari Rabu, 11 Maret 2020 selama satu minggu kedepan dan hal ini juga tidak lain merupakan instruksi Bupati Sigi Mohamad Irwan untuk menyelesaikan seluruh yang terkait dengan stimulan.

Dia menambahkan, data penerima stimulan secara keseluruhan sebanyak 24.219  yang telah diverifikasi oleh pusat, dan dipastikan pada Bulan Maret 2020 ini seluruh penerima stimulan akan selesai.

“Rapat terakhir yang kita lakukan masih ada data tambahan yang masuk sebanyak 10 ribu, dan dengan data yang masuk itu juga akan dilakukan verifikasi namun kita yakin semuanya akan tuntas di bulan Maret ini,” katanya.

Lanjut Iskandar, dengan adanya uji publik tersebut maka masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan. Contohnya kata dia, bila ada warga belum terdata segera menyampaikan ke pemerintah kecamatan atau desa, maupun persoalan lainnya sehingga terkait dengan stimulan ini tidak lagi menjadi persoalan.

“Jadi pemerintah daerah benar benar serius dalam hal ini, dan memberikan dana stimulan maupun Huntap pada warga yang benar benar menerima, sehingga dana stimulan yang sebesar Rp.500 miliar lebih bantuan dari pusat tuntas terbagi,” ujarnya.

Iskandar juga menekankan, dana stimulan yang ada di rekening tersebut agar warga tidak berfikir negatif akan berbunga dan diambil oleh pemerintah, akan tetapi hal itu bunganya akan kembali ke pusat.

Iskandar menekankan, dalam proses validasi data tidak ada dipungut biaya bagi masyarakat.

“Seperti foto copy KTP dan sebaginya, meskipun ada persetujuan dari masyarakat dengan pihak terkait, saya tekannkan tidak ada pungut biaya,” tandasnya.

Reporter: Ariston Aporema Sorisi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas