PENDAMPINGAN - Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Zulkifli, saat membuka pendampingan dan pembinaan sekaligus sosialisasi untuk mewujdkan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM di Palu, baru-baru ini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng mendapat pendampingan dan pembinaan sekaligus sosialisasi untuk mewujdkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pendampingan, pembinaan sekaligus sosialisasi diberikan oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Tejo Harwanto di Aula Kanwil Kemenkumham Sulteng di Palu, baru-baru ini.

“WBK-WBBM tidak akan tercapai kalau hanya kerja pimpinan, semua unsur harus di libatkan,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Zulkifli, saat membuka kegiatan yang juga dihadiri Kepala UPT Pemasyarakatan Kota Palu dan sekitarnya, pejabat administrasi dan pembimbing kemasyarakatan.

Zulkifli menerangkan di wilayah kerja Kemenkumham Sulawesi Tengah terdapat 17 Satker yang mana 15 untuk Pemasyarkatan dan 2 untuk Imigrasi. Dari 15 satker terdapat 9 unit Pemasyarakatan yang layak diajukan sebagai zona integritas berdasarkan hasil survei Balitbangham.

“Saya mengharapkan kerja sama yang baik karena tanpa ada kesungguhan dan tanpa ada perhatian kita masing masing, ini (WBK/WBBM) tidak akan terwujud,” pungkas Zulkifli.

Sementara itu, Tejo Harwanto dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas tujuan akhirnya untuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

“Pimpinan harus selalu memberikan pembinaan dan mengingatkan tugas-tugas yang harus pegawai kerjakan agar output yang dihasilkan sesuai dengan berjalan baik,” ujar Dirkamtib Ditjen Pemasyarakatan itu.

Menurut dia, dalam menuju WBK/WBBM tidak cukup sebatas melakukan pembenahan administrasi, dibutuhkan pula pembinaan kepada pegawai. Demikian juga dengan para pegawai ada tanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Sangat perlu pejabat eselon IV dan V tetap memberikan pemahaman kepada pegawai kita menyangkut program halinar/narkoba,” tandas Tejo.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas