Ansyar Sutiadi. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi, mengaku, masih banyak guru honorer di Palu yang terdata dalam Dapodik 2019, namun tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Olehnya itu kami berupaya memberi layanan kepada guru honorer agar mendapatkan NUPTK, karena nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan itu sebagai syarat pembayaran gaji guru honorer melalui dana BOS,” kata Ansyar, melalui ponselnya, Kamis, 5 Maret 2020.

Ansyar mengatakan, saat ini Disdikbud Palu terus mendorong guru honorer dengan memfasilitasinya mendapatkan NUPTK itu. Jika NUPTK itu sudah ada, pasti gaji mereka akan dibayarkan.

“Guru honorer yang mendapat NUPTK ini yang sudah terdata di Dapodik 2019 dan juga sudah mengajar lama di sekolah, tetapi belum memiliki NUPTK itu,” ujarnya.

Menurut Ansyar, untuk mendapatkan NUPTK, guru honorer harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya memiliki SK pengangkatan, surat penugasan dari Disdikbud untuk ditempatkan di sekolah tersebut, serta Sarjana Strata 1 (S1).

“Soal usulan PGRI bahwa perlu ada standarisasi gaji untuk guru honorer, memang kita berharap begitu, karena saat ini yang ada baru standar biaya umum daerah dengan pilihan jenjang kualifikasi akademik,” katanya.

Untuk itu, kata Ansyar, Disdikbud Palu akan mengkaji dan menyampaikan kepada Wali Kota Palu, mungkin untuk para pendidik dan tenaga kependidikan bisa diberi standar tersendiri.

“Namun kami akan kaji dulu seperti apa nanti standarisasi upah guru honorer itu, baru kami sampaikan ke Wali Kota, sekarang ini masih mengikuti standar biaya umum daerah,” ungkapnya.

Ansyar mengatakan, kepala sekolah tugasnya memerintah dan mengontrol operator sekolah, agar semua guru honorer yang bekerja di sekolah itu, terdata dalam Dapodik.

“Dapodik ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh Kemendikbud RI untuk mendukung pelayanan pendidikan,” katanya.

Kata Ansyar, kendala dalam mengurus NUPTK selalu di persyaratan administrasinya, selama guru honorer ini memenuhi persyaratan administrasi akan mendapatkan NUPTK, dan waktunya tidak panjang.

“Hanya saja saat ini yang diberikan NUPTK, guru honorer yang harus terdata di dalam Dapodik 2019 untuk dibayarkan dari dana BOS, sehingga tidak ada lagi pengangkatan baru honorer,” jelasnya.

“Jadi kita ingin mendorong LPMP dan Kemendikbud RI untuk percepatan NUPTK, namun permasalahanya saat ini, karena aturan ini berlaku secara nasional, ratingnya meningkat, sehingga sistemnya menjadi lambat, karena semua daerah mengupload untuk menyelematkan pendidik yang saat ini belum memiliki NUPTK,” katanya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas