Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi, mengungkapkan, saat ini standarisasi gaji guru honorer yang diambil dari dana BOS masih mengunakan standar biaya umum daerah yang dilihat dari jenjang kualifikasi akademik.
“Untuk itu, karena tersedianya anggaran di dana BOS menggaji para guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer, maka kami akan mengkaji seperti apa standarisasi itu, kemudian kajian itu akan kami sampaikan ke Pak Wali Kota Palu,” ujar Ansyar, di kantornya, Jumat, 6 Maret 2020.
“Selain itu kami juga akan mendukung dan memfasilitasi guru-guru honorer yang memenuhi syarat mendapatkan NUPTK, karena persyaratan pembayaran gaji melalui BOS, guru yang memiliki NUPTK,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Ansyar, saat ini masih banyak guru honorer di Palu yang terdata dalam Dapodik 2019, namun tidak memiliki NUPTK.
“Olehnya itu kami berupaya memberi layanan kepada guru honorer agar mendapatkan NUPTK, karena nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan itu sebagai syarat pembayaran gaji guru honorer melalui dana BOS,” kata Ansyar.
Ansyar mengatakan, saat ini Disdikbud Palu terus mendorong guru honorer dengan memfasilitasinya mendapatkan NUPTK itu. Jika NUPTK itu sudah ada, pasti gaji mereka akan dibayarkan.
“Guru honorer yang mendapat NUPTK ini yang sudah terdata di Dapodik 2019 dan juga sudah mengajar lama di sekolah, tetapi belum memiliki NUPTK itu,” ujarnya.
Menurut Ansyar, untuk mendapatkan NUPTK, guru honorer harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya memiliki SK pengangkatan, surat penugasan dari Disdikbud untuk ditempatkan di sekolah tersebut, serta Sarjana Strata 1 (S1).
“Soal usulan PGRI bahwa perlu ada standarisasi gaji untuk guru honorer, memang kita berharap begitu, karena saat ini yang ada baru standar biaya umum daerah dengan pilihan jenjang kualifikasi akademik,” katanya.
Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj
