Home Sulteng

Dewan Hakim MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Sulteng Diharap Tunjukan Sportivitas

Muhammad Ramli. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulteng, Muhammad Ramli, mengatakan, perekrutan Dewan hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVIII tingkat provinsi yang akan digelar di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada, dengan merangkul usulan LTPQ kabupaten/kota dan provinsi.

“Selain itu kita sudah melakukan pemetaan sesuai dengan kompetensi dewan hakim, dan juga sudah melakukan distribusi sesuai dengan keahlian masing-masing, dari tujuh cabang yang dilombakan diantaranya Tilawah, Tahfidz, Tafsir, dan lainnya,” kata Ramli di kantornya, Kamis, 5 Maret 2020.

Menurut Ramli, ada kolaborasi dalam struktur dewan hakim itu, dimana dewan hakim bukan hanya dari provinsi, tetapi dewan hakim nasional juga didatangkan khusus dari LPTQ pusat.

“Terkait dengan dewan hakim ini, saya selalu mengingatkan harus menunjukan sikap sportivitasnya, objektivitasnya, kemudian menilai berdasarkan keahliannya. Jadi dewan hakim yang sudah ditetapkan SK Gubernur Sulteng kita harapkan melaksanakan tugas dengan baik, terutama dalam upaya meningkatkan output dewan hakim,” ujarnya.

Meskipun kata Ramli, sebagian besar dewan hakim ini rekomendasi dari LPTQ kab/kota, namun setelah ditetapkan sebagai dewan hakim provinsi, maka kewajiban para dewan hakim memposisikan diri sebagai perwakilan provinsi, bukan dewan hakim utusan kabupaten/kota, apalagi yang memimpin ini adalah dewan hakim nasional.

“Dewan hakim juga harus benar-benar menjaga etika, artinya harus berkepribadian atau berkelakuan baik. Dewan Hakim harus memiliki pengalaman, minimal pernah menjadi Dewan Hakim baik dari tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” ujarnya.

Ramli mengatakan, Dewan Hakim harus memahami dan mematuhi ketentuan perhakiman, yang paling pokok, Dewan Hakim tidak boleh merangkap sebagai official kabupaten.

“Jadi mereka yang terpilih menjadi Dewan Hakim, saatnya untuk melepaskan diri dari official, sebab tidak dibenarkan merangkap sebagai official,” imbuhnya.

Ramli mengatakan, paling penting, Dewan Hakim harus memiliki komitmen dan sanggup mengikuti seluruh kegiatan, mulai pelantikan Dewan Hakim hingga penutupan.

“Mengenai ada pemain luar mengikuti MTQ, sudah lima tahun tidak ada lagi. Naturalisasi itu kita sudah tolak, dan kita sejak itu, lima tahun terakhir ini sudah mandiri. Jadi peserta itu masih dalam lingkup provinsi Sulteng, tetapi peserta berbeda kabupaten masih dimungkinkan. Misalnya, orang Tolitoli sekolah di Palu atau orang yang sudah selesai kuliahnya tetapi bekerja di Parigi, itu memungkinkan bergabung di daerah yang ditinggalinya,” jelasnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas