Home Palu

UPT Tahura Minta Hentikan PETI di Poboya

253
Kantor UPT Tahura Sulteng. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)
  • Bambang: Berdampak pada Kerusakan Lingkungan

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi Sulawesi Tengah, Bambang Agus Setyawan, berharap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Tahura dihentikan. Dia berharap instansi terkait ikut membantu menertibkan penambangan ilegal di kawasan itu.

“Saya berharap masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas penambangan ilegal itu sendiri. Kemudian pihak-pihak terkait diharap terlibat dalam proses penanganan dan penghentian dari pada pertambangan ilegal itu, karena jika terjadi masalah masyarakat juga yang terkena dampaknya,” katanya menjawab Metrosulawesi, Selasa 3 Maret 2020.

Bambang mengatakan, penambangan emas tanpa izin yang ada di Poboya perlu dihentikan, karena secara perlahan akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.

“Jika misalnya terjadi longsor. Tentunya tingkat kerusakan yang sangat tinggi. Bahkan dampak dari pertambangan bisa membuat air sungai dapat tercemar. Semua ini akan berdampak ke kita semua, termasuk yang ada di lembah Palu. Olehnya itu saya sangat berharap masyarakat berhenti melakukan penambangan di wilayah Tahura itu,” imbuhnya.

Menurut Bambang, air yang mengalir dari Tahura itu merupakan air dari sungai pondok. Dia khawatir air sungai tersebut sudah tercemar, sehingga air masyarakat di bagian hulu terdampak.

“Kami juga berharap pemerintah kabupaten/kota memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang melakukan pertambangan di Poboya itu, karena alasan mereka tetap menjalankan aktivitas pertambangan karena masalah ekonomi (perut),” katanya.

Kata dia, penambang ilegal di wilayah itu bukan hanya masyarakat penduduk asli dari Kota Palu saja, namun ada juga dari luar daerah seperti Kendari dan lainnya.

Bambang mengatakan, kegiatan PETI sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pada periode 2006 hingga 2010 jumlah penambang ilegal di kawasan itu sempat mencapai 25 ribu orang. Namun sekarang ini tinggal tersisa antara 300 sampai 500-an orang.

“Jadi kesimpulannya sampai saat ini penambangan emas tanpa izin itu masih tetap berjalan di Poboya sana,” kata Bambang.

Kata Bambang, sejauh ini UPT Tahura sudah melakukan upaya atau antisipasi dengan melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi, terkait dampak negatif akibat pertambagan ilegal itu sendiri.

“Selain itu juga kami telah menyampaikan pertambangan ilegal itu ke pihak-pihak terkait dari penegakan hukumnya, seperti dari pihak Polda dan mereka juga sudah melakukan kegiatan mengantisipasinya dengan melakukan pencegahan-pencegahan, sekaligus melakukan penertiban pada areal tersebut,” ujarnya.

Namun kata Bambang, tidak bisa dipungkiri karena di sana itu masalah ekonomi (perut), sehingga mereka kembali lagi melakukan aktivitas penambangan di Poboya itu.

“Sampai saat ini saya melihat masih ada pengambilan material dari penambang di kawasan Tahura itu sendiri, sehingga kami berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas dengan mengambil material Tahura, sebab akan menimbulkan masalah,” katanya.

Bambang mengatakan, kawasan Tahura yang ada di Poboya ini sebenarnya dijaga Polisi Kehutanan (Polhut), hanya saja Polhut UPT Tahura sangat minim, kemudian juga mereka ini sudah mau pensiun sehingga kondisi kemampuan para Polhut itu sendiri sudah tidak maksimal.

Ditanya soal keberadaan PT Citra Palu Minerals, Bambang mengatakan, kehadiran perusahaan itu tidak masuk dalam kawasan Tahura.

“Untuk perusahaan PT Citra Palu Minerals (CPM) ini melakukan aktivitas di luar Tahura, sehingga tidak berpengaruh terhadap lingkungan di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas