Home Ekonomi

Penerimaan Pajak 2019 Capai Rp1,313 Triliun

153
Transaksi pelayan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Pelayanan Pajak Pratama Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Fikri Alihana)
  • KPP Pratama Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu berhasil mencapai penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1,313 triliun atau 101,33% dari target Rp1,295 triliun.

Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Tri Bowo mengatakan pencapaian tersebut merupakan kontribusi para WP yang senantiasa mendukung KPP Pratama Palu dalam menghimpun penerimaan negara dengan selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Bahwa setiap rupiah setoran pajak yang WP setor sangat berarti untuk keberlangsungan negara dalam memenuhi agenda-agenda pembangunan yang hendak dilaksanakan,” katanya, belum lama ini.

Tahun ini, lanjut dia, KPP Pratama Palu diberikan target penerimaan sebesar Rp1,696 triliun. Hal tersebut menjadi tantangan bagi KPP Pratama Palu untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

“Diharapkan para WP dapat lebih patuh lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan,” harapnya.

Sementara itu, menurutnya dengan melalui layanan e-filing, Wajib Pajak semakin dipermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, seluruh Wajib Pajak diajak untuk lebih awal melaporkan SPT Tahunan karena lebih awal lebih nyaman.

“Kanwil DJP Suluttenggomalut khususnya KPP Pratama Palu akan senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada WP untuk berbagai kepatuhan pajak yang telah dilaksanakan kami sangat mengapresiasi,” tuturnya.

Salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun Kanwil DJP Suluttenggomalut menjadi kantor berzona integritas melalui 6 area perubahan yang meliputi, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai berpegang teguh pada integritas dan dapat memberikan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder,” pungkasnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas