FOTO BERSAMA - Wagub Sulteng, Rusli Dg Palabbi, saat foto bersama dengan Kebid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dispurda Sulteng, Yudiawati Vidiana, usai menerima penghargaan di Rakornas Pengawasan Kearsipan, di Solo, belum lama ini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ardiansyah Lamasitudju, mengatakan, belum lama ini Dispusarda Sulteng meraih penghargaan nasional dengan kategori “Baik” dalam pengawasan dan pengelolaan arsip daerah.

Penghargaan itu diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulteng, Rusli Dg Palabbi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan, di Solo, belum lama ini.

Ardiansyah mengatakan, penghargaan ini sebenarnya pernah diterima oleh Dispusarda Sulteng, pada 2016 lalu namun kategori nilai buruk. Olehnya itu semenjak nilai buruk itu diterima Dispusarda maka terus dilakukan pembenahan-pembenahan, sehingga saat dinilai dua tahun berturut-turut ini 2019-2020 Dispusarda bisa meraih nilai baik.

“Dari kategori buruk seharusnya melalui jenjang cukup, tetapi kita nilai kita melonjak naik sehingga di 2020 ini diberikan nilai baik,” ujar Ardiansyah, melalui ponselnya, Senin, 2 Maret 2020.

Ardiansyah mengatakan, Dispusarda Sulteng atau Lembaga Kearsipan Daerah dinilai oleh ANRI cukup maksimal dalam pengawasan dan pendampingan terkait dengan pengelolaan kearsipan di daerahnya, sehingga diberikanlah nilai kategori baik itu, artinya Sulteng sudah sejajar dengan beberapa daerah di Jawa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dispurda Sulteng, Yudiawati Vidiana, megatakan, dalam rangkaian kegiatan Rakonas tersebut salah satunya memberikan penghargaan kepada provinsi, kab/kota, yang telah memunuhi kategori baik, memuaskan, dan sangat memuaskan, dalam pengelolaan kearsipan yang dinilai oleh ANRI, dalam bentuk kegiatan pengawasan audit eksternal.

“Jadi sebenarnya ANRI memulai penilaian terhadap pengelolaan atau pengawasan audit eksternal lembaga kearsipan daerah Sulteng itu sejak 2016, setelah di audit hasilnya provinsi Sulteng masuk kategori buruk,” ujar Yudiawati.

Setelah itu kata Yudiawati, Dispusarda Sulteng menindaklanjutinya hasil buruk itu, sejak 2017 dengan mulai berbenah dan memperbaiki karena hasil yang diraih sangat tidak mengenakan.

“Ada beberapa kriteria yang menyebabkan nilai kami buruk, yang pertama adalah regulasi atau kebijakan. Kami memang sudah ada beberapa kebijakan dalam bentuk Pergub, tetapi kami tidak punya regulasi yang lebih tinggi dari pada Pergub yakni Perda, sehingga 2017 itu kami berfikir bagaimana bisa menyusun Perda kearsipan,” katanya.

Selain itu, kata Yudiawati, berkaitan dengan SDM pada 2016 lalu Arsiparis Dispusarda itu baru berjumlah delapan bahkan dua orang sakit, sehingga pada 2017 dilakukan sosialisasi di sejumlah OPD terkait, dengan mengajak siapa saja yang bersedia menjadi Arsiparis.

“Selanjutnya juga kita mengadakan Bimtek-Bimtek tentang peningkatan kemampuan atau pemahaman dari OPD, dan juga kami membina semua Dinas Kearsiapan yang ada di Kab/Kota, hal ini kita coba lakukan, bahkan kita juga mencoba perbaiki bagaimana mengelola arsip-arsip yang in-aktif, termasuk bagaimana memusnakan, serta sarana prasarana kita perbaiki,” jelasnya.

“Kami dulu meraih kategori buruk, setelah kami bekerja ternyata kami tidak melewati masa kurang, justru langsung masuk di cukup pada 2018, kemudian kita coba perbaiki 2019 kami sudah mempunyai draf Perda yang diinisiasi oleh Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, sehingga 2020 kami meraih kategori nilai baik,” ujarnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas