Home Palu

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pelayanan Ditingkatkan

260
DIALOG - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah, Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah Nasrun (kiri) dan Kepala RS Budi Agung dr. Ida Bagus Yadnya Putra pada dialog interaktif RRI di Palu, Rabu 26 Februari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Sejak kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diberlakukan pada 1 Januari 2020, ribuan peserta segmen mandiri di Kota Palu memilih turun kelas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah mengungkapkan, khusus di Kota Palu pada Januari 2020 sebanyak 125 peserta mandiri yang sebelumnya kelas 1 turun ke kelas 2.

Ada pula peserta yang dari kelas 1 turun ke kelas 3 yakni sebanyak 300-an. Selanjutnya, dari kelas 2 turun ke kelas 3 jumlahnya 700-an.

“Total yang turun kelas sekitar 1.200-an. Adapun jumlah peserta segmen mandiri di Kota Palu 77 ribu,” kata Wahidah ditemui seusai mengisi acara dialog interaktif RRI di pelataran Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Jalan Moh Yamin, Rabu 26 Februari 2020.

Selain peserta yang pindah kelas meningkat, tunggakan peserta mandiri juga cukup besar. Sampai saat ini, tunggakan peserta mandiri di Kota Palu mencapai Rp 30 miliar. Namun, tunggakan yang puluhan miliar itu tidak sepenuhnya dihubungkan dengan dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena tunggakan terjadi sejak sebelum adanya kenaikan iuran.

“Tunggakan rentang waktu 1 sampai 24 bulan. Ada yang bahkan 24 bulan. Di atas itu juga ada. Ada yang dari 2014 menunggak sampai sekarang,” kata Wahidah.

Diketahui, pemberlakuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang berlaku per 1 Januari 2020 lalu. Peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri untuk kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan. Kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan dan Kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.

“Bedanya (antar kelas) hanya akomodasi pada saat dirawat, sesuai kamar perawatan. Kalau untuk pelayanan kesehatan, obat, dokternya, sama untuk setiap kelas,” kata Wahidah.

Wahidah berharap dengan adanya penyesuaian iuran tersebut diikuti dengan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya penyesuaian iuran ini, program JKN-KIS juga mengalami perbaikan. Ini akan menjadi PR bagi kami, bagaimana mengkomunikasikan dengan faskes untuk perbaikan pelayanannya,” katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat jika ada keluhan terkait pelayanan segera disampaikan ke BPJS Kesehatan atau ke fasilitas kesehatan.

“Bisa juga melalui hotline. Ada juga petugas BPJS Satu (BPJS Siap Membantu) yang keliling rumah sakit, sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan,” jelas Wahidah.

Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah Nasrun yang dikonfirmasi mengenai pengaduan layanan kesehatan kaitannya dengan BPJS Kesehatan mengatakan, sejak 2018 sampai dengan awal tahun 2020 pengaduan terkait BPJS Kesehatan tidak ada.

“Kami belum paham, apakah tidak ada pengaduan karena sudah baik pelayanan atau buruk,” katanya.

Dia berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan diikuti dengan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan, termasuk oleh BPJS Kesehatan sendiri.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas